Indonesia: Hentikan Impunitas dan Penangkapan Sewenang-wenang di Papua

cover-ID.thumbSebuah laporan terbaru oleh Papuans Behind Bars mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan tindakan penangkapan sewenang-wenang untuk membungkam protes di Papua oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2015, dan meminta pemerintah Indonesia untuk menjawab situasi impunitas yang terus berlanjut, kekerasan Negara dan meningkatnya tindakan penangkapan sewenang-wenang di Papua.

Laporan 28 halaman berjudul Papuan Behind Bars 2015 “Aksi Protes Makin Meninggi, Penangkapan Makin Meningkat: Melihat Situasi di Papua 2015” memperlihatkan bagaimana kebebasan berekspresi dan berkumpul di wilayah ini tetap sangat terbatas, meskipun telah terjadi pembebasan lima narapidana politik yang telah ditahan selama puluhan tahun pada bulan Mei 2015, dan jaminan Presiden Joko Widodo untuk membuka wilayah Papua untuk jurnalis asing.

Berdasarkan data dan testimoni yang dikumpulkan dan diverifikasi oleh Papuan Behind Bars, laporan ini menunjukkan bahwa 1083 orang Papua telah ditangkap secara sewenang- wenang di seluruh Indonesia pada tahun 2015. Ini merupakan jumlah tertinggi penangkapan sewenang-wenang yang didokumentasikan dalam satu tahun melalui pendokumentasian komprehensif yang kami lakukan sejak tahun 2012. Sebanyak 80% dari mereka yang ditahan telah ditangkap karena berpartisipasi atau merencanakan demonstrasi secara damai.

Laporan ini menunjukkan adanya perubahan pola tuduhan. Dalam perkembangan yang positif, penggunaan tuduhan melakukan tindakan makar berdasarkan Pasal 106 KUHP Indonesia terhadap para tahanan politik menurun secara signifikan dan penggunaan UU Darurat kontroversial 12/1951 berhenti sama sekali. Namun, penggunaan tuduhan penghasutan berdasarkan Pasal 160 KUHP Indonesia telah meningkat.

Laporan itu juga menunjukkan bahwa, meskipun jumlah kasus penyiksaan dalam tahanan pada proses penangkapan dan penahanan menurun secara signifikan, namun tindak penyiksaan di luar proses penahanan tetap sering terjadi. Laporan ini juga membuktikan bahwa perlakuan buruk terhadap tahanan terus meningkat. Pada 2015, tercatat 690 kasus perlakuan buruk terhadap tahanan, empat kali lebih banyak dari tahun 2014. Kesaksian dari narapidana politik menyoroti keprihatinan mereka karena kunjungan oleh keluarga kerap ditolak, terus menerus di bawah pengawasan serta kurangnya akses atas perawatan medis.

Selain itu, laporan memaparkan kekerasan negara yang sedang berlangsung dan impunitas pada aparat keamanan negara. Setidaknya 11 orang tewas akibat kekerasan negara di Papua pada tahun 2015. Budaya impunitas tetap tertanam di antara pasukan keamanan, pelaku penembakan yang mematikan kepada empat remaja di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, pada bulan Desember 2014, dan masih belum diproses secara hukum.

Publikasi laporan muncul pada saat aktor nasional, regional dan internasional nasional menyuarakan kekhawatiran atas pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.

Masalah serius pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penangkapan sewenang-wenang, eksekusi, dan penyiksaan di Papua diangkat dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Juni 2016 oleh delegasi pemerintah dari Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Kedua delegasi mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Pemerintah Indonesia bekerja sama untuk memfasilitasi kunjungan David Kaye, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi agar berkunjung ke Papua.

Ini merupakan gaung dari janji2 yg dibuat pemerintah indonesia sewaktu sessi UPR sebelumnya di 2012; janji-janji yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Catatan hak asasi manusia di Indonesia akan dilaporkan lagi di bawah sorotan internasional untuk UPR negara pada tahun 2017. Laporan Papuan Behind Bars 2015 menyerukan Indonesia untuk “Memberikan izin untuk akses bebas dan tak terbatas untuk semua Pelapor Khusus PBB yang ingin mengunjungi dan melaporkan kondisi Papua.” Menjelang UPR 2017, para penulis laporan ini juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan yang berarti sejalan dengan komitmen hak asasi manusia internasional untuk mengakhiri penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan kepada tahanan, serta untuk mengatasi impunitas yang sedang berlangsung di dalam institusi keamanan.

Laporan lengkap dapat diakses dari sini: 2015 Aksi Protes Makin Meninggi

Januari – Maret 2016: Hukuman kepada polisi dan brutalitas tentara tidak cukup

Hingga Desember 2015, setidaknya terdapat 35 orang tahanan politik di Papua. 

Ringkasan

Dalam tiga bulan pertama di tahun 2016, pemerintah Indonesia terus bertindak represif terhadap perkembangan Gerakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), sebuah gerakan koalisi masyarakat sipil yang mengadvokasi upaya penentuan nasib sendiri dan merupakan wakil di  Rakyat Papua Barat untuk menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG). Sementara kasus makar telah jauh menurun pada tahun 2015, harapan untuk mengakhiri aturan yang kontroversial ini bisa jadi hancur dengan adanya penyelidikan yang dilakukan terhadap tujuh tokoh masyarakat sipil yang terkemuka setelah acara ULMWP di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Penjatuhan hukuman kepada empat orang aparat TNI dan dua orang aparat Polri dalam dua peristiwa brutal yang terpisah yang berlangsung tahun lalu merupakan langkah maju dalam upaya pertanggungjawaban negara di Papua. Namun, hukuman ringan yang diterima oleh pelaku menunjukkan bahwa hukuman yang diterima oleh aparat keamanan tersebut hanya merupakan  pukulan kecil di lengan  bukannya hukuman yang berarti yang ditujukan untuk memberikan keadilan bagi korban. Hukuman ringan yang diterima para aparat itu, khususnya hukuman 18 bulan masing-masing untuk  dua orang aparat Polri Jayapura yang dinyatakan bersalah karena melakukan penganiayaan, memberikan pesan yang salah dalam menghadapi kekerasan yang terus berlangsung.

Penolakan pemberian ijin masuk kepada seorang wartawan Prancis yang membuat film dokumenter tentang Papua setelah Presiden Jokowi menjanjikan adanya kebebasan media di Papua menjadi pertanyaan penting. Meningkatnya kesadaran internasional dan perhatian kepada Papua Barat- seperti yang tercermin dalam keprihatinan yang diangkat oleh Pemerintah Kepulauan Solomon dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Maret lalu – kemungkinan akan meningkatkan tekanan pada pemerintah Indonesia untuk menangani pelanggaran HAM yang bersejarah dan yang terus berlangsung di Papua Barat.

Penangkapan

Tujuh orang, termasuk pastor Katolik, diperiksa setelah pembukaan kantor ULMWP

Laporan dari kelompok masyarakat sipil di Wamena menyatakan bahwa tujuh orang telah diperiksa polisi berkenaan dengan pembukaan kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Wamena. Bangunan yang dibangun dalam model honai adat adalah kantor baru untuk Dewan Adat Papua (Dewan Adat Papua, DAP) Wamena.

Acara yang berlangsung pada tanggal 15 Februari itu dihadiri oleh ratusan masyarakat lokal di Wamena. Sebuah sesi doa diadakan untuk menandai acara yang dipimpin oleh Pastor John Djonga, seorang pastor Katolik dan tokoh lokal terkenal. Pastor John Djonga juga memimpin upacara pemberkatan gedung. Pesan pemimpin ULMWP Oktovianus Mote dibacakan oleh Markus Haluk, seorang anggota Tim Kerja urusan Dalam Negeri ULMWP. Pidato juga disampaikan oleh Dominukus Surabut, pemimpin Dewan Adat Papua (DAP) dan mantan tahanan politik. Dalam pidatonya, Surabut berbicara tentang kegagalan Pemerintah Indonesia untuk memenuhi, menghormati dan menjamin hak-hak orang asli Papua. Pada acara ini, mereka juga memasang papan nama ULMWP di depan gedung.  Menurut sumber hak asasi manusia lokal, Kasat Intel Polres Jayawijaya hadir sebentar untuk mengamati kegiatan tersebut tetapi tidak melakukan penangkapan pada hari itu.

Hari berikutnya, pada tanggal 16 Februari, Kapolres Jayawijaya dan Dandim 1702 Jayawijaya mendatangi  kantor ULMWP dan secara paksa mencopot papan nama ULMWP di depan gedung. Mereka dilaporkan menjelaskan kepada tetua adat DAP bahwa alasan mereka melakukannya adalah karena ULMWP merupakan organisasi terlarang yang asasnya bertentangan dengan Pancasila sehingga Kapolres dan Dandim melarang mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Negara. Pihak berwenang dilaporkan menyita papan nama ULMWP sebagai bukti, dan juga menyatakan bahwa pidato yang dilakukan sehari sebelumnya akan digunakan sebagai bukti di pengadilan karena diduga berisi pernyataan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Indonesia. Tak lama setelah itu, aparat Polres Jayawijaya mengeluarkan surat panggilan kepada tujuh orang yang terlibat dalam pembukaan kantor DAP/ULMWP. Mereka adalah Pastor John Djonga, Dominikus Sorabut, Enjel Sorabut, Piter Wanimbo, Boni Mulait, Yesaya Dimara dan dr. Gunawan. Ketujuh orang tersebut dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi untuk pembukaan kantor DAP/ULMWP, yang polisi anggap sebagai kasus makar. Dalam pemeriksaan tersebut, tidak ada satu individu pun yang dituduh melakukan makar.

Menurut pengacara Aliansi Demokrasi untuk Papua, ALDP, empat dari tujuh orang tersebut telah diperiksa oleh polisi – yaitu Pastor John Djonga, Enjel Sorabut, Piter Wanimbo dan Boni Mulait. Polisi dilaporkan menginterogasi mereka mengenai pembukaan gedung kantor dan ULMWP. Tujuh orang ini akan terus menghadapi pemeriksaan berkenaan dengan kegiatan 15 Februari, yang terus dianggap sebagai kasus makar. Namun masih belum jelas apakah ada dari ketujuh orang ini yang  akan menghadapi tuntutan pidana.

Pembebasan

Yusanur Wenda mendapat pembebasan bersyarat

Pada tanggal 20 Januari 2016, Yusanur Wenda mendapatkan pembebasan bersyarat. Pada tanggal 20 Januari 2005, Wenda ditangkap dengan tuduhan melakukan pembakaran dan menjadi anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM. Dia dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Masyarakat sipil Papua telah lama berpendapat bahwa Wenda adalah warga sipil biasa dan bukan anggota OPM.

Kasus politik

Empat orang anggota Kodim 1710 di Timika dipenjarakan

Para pengacara hak asasi manusia mengkonfirmasi bahwa empat orang aparat dari Kodim 1710 yang terlibat dalam pembunuhan dua pemuda Papua di Timika telah dijatuhi hukuman penjara. Pada tanggal 28 Agustus, Imanuel Marimau dan Yulianus Okare, keduanya berusia 23 tahun, ditembak mati dan sedikitnya lima orang lainnya menderita luka-luka ketika aparat menembak sekelompok orang di Koperapoka, Kabupaten Mimika. Dua aparat militer dilaporkan mabuk ketika mereka mengganggu acara budaya yang diselenggarakan di halaman gereja oleh anggota suku Kamoro di Timika untuk menghormati seorang pria lokal yang telah menerima gelar doktor.

Di Pengadilan Militer, Serka Makher Mathijs Rehatta dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan penganiayaan berat berdasarkan Pasal 338 dan 351 KUHP serta dihukum 12 tahun penjara. Praka Gregorius Bernadus Geta dinyatakan bersalah karena membantu pembunuhan dan membantu penganiayaan berdasarkan pasal 56, 338 dan 351 KUHP serta dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Sertu Ashar dinyatakan bersalah karena melakukan penganiayaan berdasarkan pasal 351 KUHP dan dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara. Pratu Imanuel Imbiri dinyatakan bersalah atas penggunaan senjata tajam secara tidak sah di bawah UU Darurat 12/1951 serta dihukum tiga tahun penjara. Keempat orang aparat tersebut diberhentikan dari dinas militer.

Dua orang aparat polrestaJayapura dihukum

Pada tanggal 20 Januari,  Bripka Suherman dan Briptu Dimanik, aparat Polresta Jayapura dinyatakan bersalah karena secara terang-terangan melakukan kekerasan berdasarkan Pasal 170 KUHP dan masing-masing dijatuhi hukuman penjara  18 bulan. Pada tanggal 28 Agustus 2015, dua orang aparat ini menculik dan menganiaya tiga orang Papua – Elieser Awom, Soleman Yom dan Yafet Awom. Ketiga orang itu dituduh mencuri sepeda motor dan sebelumnya diberitahu bahwa mereka akan diinterogasi di kantor polisi.

Kasus yang menjadi perhatian

Diskusi Publik ULMWP dibatalkan karena kehadiran polisi

Koran Papua Tabloid Jubi melaporkan bahwa diskusi publik yang diselenggarakan oleh ULMWP dibatalkan karena kehadiran polisi di tempat acara. Pada tanggal12 Maret, aparat kepolisian mengepung sebuah asrama mahasiswa di Mimika untuk mencegah berlangsungnya forum diskusi tersebut. Diskusi publik itu diselenggarakan bersama oleh Tim Kerja Urusan Dalam Negeri ULMWP dan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (DPP-AMPTPI), dengan tujuan untuk membahas perkembangan terbaru dan situasi saat ini di Papua, termasuk peristiwa yang terjadi sesudah pembukaan kantor ULMWP di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Polisi dilaporkan menghalau peserta memasuki ruangan yang rencananya menjadi tempat diskusi publik. Polisi berpakaian sipil juga menjaga daerah sekitar asrama mahasiswa. Setelah melihat begitu banyaknya kehadiran polisi  di tempat tersebut, penyelenggara kemudian memutuskan untuk membatalkan acara diskusi publik itu.

Berita

Indonesia melarang wartawan Prancis masuk Indonesia

Pada awal Januari,  permintaan visa masuk ke Indonesia yang diajukan oleh wartawan Prancis Cyril Payen dilaporkan ditolak menyusul sebuah film dokumenter yang dibuatnya tentang Papua Barat tahun lalu. Pada pertengahan tahun 2015, setelah memperoleh persyaratan visa yang diperlukan, Payen mengunjungi Indonesia dan memproduksi sebuah film dokumenter berjudul “Perang  Orang Papua yang Dilupakan.” Film dokumenter ini disiarkan pada tanggal 18 Oktober di France 24 dan dilaporkan mengakibatkan duta besar Prancis di Jakarta dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Organisasi kebebasan pers, Reporters Without Borders (RSF) mengutuk  penolakan Indonesia untuk memberikan izin kunjungan Payen dan mendesak Presiden Jokowi untuk memenuhi janjinya membuka  Papua Barat untuk wartawan asing.

Kepulauan Solomon menyatakan keprihatinan atas situasi Papua di Dewan HAM PBB

Pada tanggal 15 Maret, Pemerintah Kepulauan Solomon menyatakan  keprihatinan atas  masih berlangsungnya pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat pada sesi reguler ke-31 Dewan HAM PBB di Jenewa. Minister Counsellor  dan Chargé d’Affaires Misi  Kepulauan Solomon di PBB dan  dan ODD (Organisasi Perdagangan Dunia) di Jenewa, Barrett Salato, menyatakan kekhawatiran mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia. Dia menyatakan bahwa kekerasan seperti ini menunjukkan “pola kuat  diskriminasi rasial yang merugikan masyarakat adat Papua Melanesia di tanah mereka sendiri.” Kepulauan Solomon mendesak Indonesia untuk memfasilitasi akses ke Papua Barat bagi Prosedur Khusus PBB, khususnya Pelapor Khusus tentang Kebebasan Berekspresi, Berorganisasi dan Berkumpul, serta untuk mengizinkan adanya  misi pencarian fakta HAM di Papua Barat.

Tahanan Politik Papua bulan Maret 2016

No Tahanan Ditangkap Dakwaan Hukuman Kasus Dituduh kekerasan? Kekhawatiran yang dilaporkan dalam proses hukum? Penjara/ Tempat Penahanan
1 Arnes Silak 15 Juni 2015 Belum pasti Investigasi polisi tertunda Penangkapan KNPB di Bandara Sentani Belum pasti Belum pasti Polda Papua
2 Yafet Keiya 28 Mei 2015 Belum pasti Investigasi polisi tertunda MSG demo di Nabire Belum pasti Belum pasti Nabire

 

 

3 Ottis Munipa 28 Mei 2015 Belum pasti Investigasi polisi tertunda MSG demo di Nabire Belum pasti Belum pasti Nabire

 

 

4 Wamoka Yudas Kossay 22 Mei 2015 Pasal 160 KUHP 10 bulan

 

MSG demo di Biak

 

Belum pasti  Ya Biak
5 Apolos Sroyer 20 Mei 2015 Pasal 160 KUHP 10 bulan MSG demo di Biak Belum pasti  Ya Biak
6 Dorteus Bonsapia 20 Mei 2015 Pasal 160 KUHP 10 bulan MSG demo di Biak Belum pasti  Ya Biak
7 Narko Murib 20 Mei 2015 Pasal 160 1.5 tahun MSG demo di Manokwari Belum pasti Ya Manokwari
8 Alexander Nekenem 20 Mei 2015 Pasal 160 1.5 tahun MSG demo di Manokwari Belum pasti Ya Manokwari
9 Yoram Magai 20 Mei 2015 Pasal 160 1.5 tahun MSG demo di Manokwari Belum pasti Ya Manokwari
10 Othen Gombo 20 Mei 2015 Pasal 160 1.5 tahun MSG demo di Manokwari Belum pasti Ya Manokwari
11 Ruben Furay 1 Mei 2015 Belum pasti Investigasi polisi tertunda Kaimana 1 Mei 2015 Belum pasti Belum pasti Kaimana
12 Sepi Surbay 1 Mei 2015 Belum pasti Investigasi polisi tertunda Kaimana 1 Mei 2015 Belum pasti Belum pasti Kaimana
13 Yosep Siep 9 Juli 2014 Pasal 187, 164 Menunggu banding Mahkamah Agung Boikot Pemilu Pisugi Ya Ya Dibebaskan menunggu banding
14 Marthen Marian 9 Juli 2014 Pasal 187, 164 Menunggu banding Mahkamah Agung Boikot Pemilu Pisugi Ya Ya Dibebaskan menunggu banding
15 Jhoni Marian 9 Juli 2014 Pasal 187, 164 Menunggu banding Mahkamah Agung Boikot Pemilu Pisugi Ya Ya Dibebaskan menunggu banding
16 Alapia Yalak 4 Juni 2014 Belum pasti Investigasi polisi tertunda Penangkapan Yahukimo Ya Ya Polda Papua
 17 Jemi Yermias Kapanai 1 Februari 2014 Pasal 106, 108, 110 dan UU Darurat 12/1951 3.5 tahun Penyisiran militer Sasawa Ya Ya LP Serui
 18

 

 

Septinus Wonawoai 1 Februari 2014 Pasal 106, 108, 110 dan UU Darurat 12/1951 3.5 tahun Penyisiran militer Sasawa Ya Ya LP Serui
 19 Rudi Otis Barangkea 1 Februari 2014 Pasal 106, 108, 110 dan UU 12/1951 3.5 tahun Penyisiran militer Sasawa Ya Ya LP Serui
 20 Kornelius Woniana 1 Februari 2014 Pasal 106, 108, 110 dan UU 12/1951 3.5 tahun Penyisiran militer Sasawa Ya Ya LP Serui
21 Peneas Reri 1 Februari 2014 Pasal 106, 108, 110 dan UU Darurat 12/1951 3.5 tahun Penyisiran militer Sasawa Ya Ya LP Serui
22 Salmon Windesi 1 Februari 2014 Pasal 106, 108, 110 dan UU Darurat 12/1951 3.5 tahun Penyisiran militer Sasawa Ya Ya LP Serui
23 Obeth Kayoi 1 Februari 2014 Pasal 106, 108, 110 dan UU Darurat 12/1951 3.5 tahun Penyisiran militer Sasawa Ya Ya LP Serui
24 Piethein Manggaprouw 19 October 2013 Pasal 106, 110)1, 53, 55 Penahanan kota 1.5 tahun, menunggu banding Penangkapan bendera Melanesia Sarmi 2013 Tidak / belum pasti Tidak Tahanan kota berakhir pada tanggal 23 Januari
25 Oktovianus Warnares 1 Mei 2013 Pasal 106, 110, UU Darurat 12/1951 7 tahun Pengibaran bendera di Biak, peringatan 1 Mei Ya Ya Biak
26 Markus Sawias 1 Mei 2013 Pasal 106, 110, UU Darurat 12/1951 4 tahun Pengibaran bendera di Biak, peringatan 1 Mei Ya Ya Biak
27 George Syors Simyapen 1 Mei 2013 Pasal 106, 110, UU Darurat 12/1951 4.5 tahun Pengibaran bendera di Biak, peringatan 1 Mei Ya Ya Biak
28 Isak Klaibin 30 April

2013

Pasal 106, 107, 108, 110, 160 dan 164 3 tahun dan 6 bulan Peringatan 1 Mei di Aimas Tidak Ya Sorong
29 Jefri Wandikbo 7 Juni 2012 Pasal 340, 56, UU 8/1981 8 tahun Aktivis KNPB disiksa di Jayapura Ya Ya Abepura
30 Darius Kogoya 1 Mei 2012 Pasal 106 3 tahun Demo dan pengibaran bendera 1 Mei Tidak Tidak

Abepura
31 Wiki Meaga 20 November 2010 Pasal 106 8 tahun Pengibaran di Yalengga Tidak Ya Wamena
32 Meki Elosak 20 November 2010 Pasal 106 8 tahun Pengibaran di Yalengga Tidak Ya Wamena

* Meski para tahanan ini telah dibebaskan dengan jaminan dan sedang tidak dipenjara, mereka terus menghadapi tuduhan dan sedang menjalani investigasi. Karena mereka bisa ditangkap lagi, kami terus memonitor setiap perkembangan dalam kasus-kasus ini

Versi PDF: PBB Jan – March 2016.ID

Desember 2015: Aksi kepolisian Jakarta menunjukkan diskriminasi terhadap orang Papua

Ringkasan

Pada akhir bulan Desember 2015, terdapat sedikitnya 35 tahanan politik di Papua.

Aparat keamanan Indonesia bereaksi terhadap acara peringatan 1 Desember dengan pembunuhan, penyiksaan, penangkapan massal, penganiayaan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap orang Papua asli. 1 Desember menandai tanggal dimana orang Papua menganggapi seperti hari nasional mereka, meskipun ini tidak diakui oleh pemerintah Indonesia. Di Kepulauan Yapen, empat orang dibunuh dan sedikitnya delapan orang lain terluka akibat penembakan oleh Polres Yapen saat penyisiran acara pengibaran bendera dalam memperingati 1 Desember di daerah dimana anggota TPN-OPM (Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka) diduga aktif. Di Jakarta, sedikitnya 306orang ditangkap dan sedikitnya 133 menderita luka-luka serius karena kebrutalan polisi. Dua para demonstran perempuan Papua menghadapi pelecehan seksual oleh anggota Polda Metro Jaya dan dua jurnalis asing yang berusaha untuk melaporkan acara tersebut menghadapi intimidasi dari polisi. Di Nabire, 49 orang ditangkap di dua kejadian terpisah berkaitan dengan kegiatan peringatan damai. Sebagian besar dari mereka yang terlibat dipukul secara parah oleh kepolisian Nabire dan anggota Brimob (Brigade Mobil), termasuk seorang jurnalis Papua yang berusaha untuk melaporkan penangkapan tersebut.

Sementara penangkapan yang baru ini tidak mengejutkan terutamanya kalau melihat pola penindasan sistematis kebebasan berkumpul dan berekspresi selama tanggal peringatan yang penting, skala penangkapan yang tercatat tahun ini jauh lebih besar dari tahun-tahun terakhir. Dalam tiga tahun terakhir, dari 2012-2014, sedikitnya 11 orang ditangkap karena memperingati 1 Desember, sementara 42 orang ditangkap karena memperingati 1 Mei, tanggal yang menandai pemindahan administrasi Papua ke Indonesia. Kalau dibandingkan, pada tahun 2015 saja, 264 orang ditangkap berkaitan dengan 1 Mei sementara 355 ditangkap, empat orang dibunuh dan setidaknya 145 menderita luka-luka karena tindakan polisi dan militer pada tanggal 1 Desember. Lompatan besar dari jumlah penangkapan demonstran damai yang memperingati tanggal-tanggal penting bertentangan dengan pesan Presiden Jokowi atas jaminan hak asasi manusia dan perdamaian di Papua. Tambahan, tindakan polisi di Jakarta mengkonfirmasikan bahwa orang Papua yang mengekspresikan pendapat mereka tetap menghadapi risiko penangkapan sewenang-wenang dan penganiayaan di seluruh Indonesia, dan bukan saja di Papua.

Pembunuhan di luar hukum dan penyiksaan empat orang di kepulauan Yapen, dua yang dilaporkan adalah anggota faksi kelompok bersenjata pro-kemerdekaan TPN-OPM, sangat mengkhawatirkan. Metode sembrono dan lalai seperti yang digunakan oleh aparat keamanan menunjukkan kurangnya kehormatan mereka untuk hak asasi manusia orang Papua yang tinggal di daerah yang dilaporkan memiliki aktivitas pro-kemerdekaan yang tinggi.

Penangkapan

355 orang ditangkap karena memperingati 1 Desember

Kelompok masyarakat sipil Papua dan Jakarta melaporkan bahwa 355 orang ditangkap dan setidaknya 145 orang terluka karena penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh apparat keamanan terhadap para peserta memperingati 1 Desember di Jakarta dan Nabire. 1 Desember menandai tanggal yang dianggapi orang Papua sebagai hari nasional mereka.

Dalam kejadian terpisah, empat orang dibunuh dan delapan lagi terluka parak ketika penyisiran militer di sebuah acara pengibaran bendera di kampong Wanampompi di distrik Anggaisera, kepulauan Yapen. Karena tidak adanya penangkapan, kasus ini diajukan dibawah ‘Kasus-kasus yang penting’.

Jakarta

Pada tanggal 1 Desember 2015, 306 orang ditangkap di Jakarta setelah berupaya untuk mengadakan long march. Kebanyakan mereka yang ditangkap adalah mahasiswa Papua yang beranggota dengan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Menurut laporan komprehensif dari AMP, setidaknya 133 orang menderita luka-luka dan/atau komplikasi kesehatan setelah anggota Polda Metro Jaya, anggota intel berseragam dan preman, dan anggota Brimob berupaya untuk membubarkan demonstran secara paksa dengan memukul mereka dan menembakkan gas air mata ke arah mereka. Dua demonstran perempuan menghadapi pelecehan seksual dari anggota polisi ketika mereka diberhenti saat dalam perjalanan untuk bergabung dengan demonstrasi tersebut. Dua jurnalis asing menghadapi intimidasi dan gangguan dari polisi. Salah satu di antara mereka, Archicco Guilianno dari Australia Broadcasting Corporation (ABC), dipukul oleh seorang anggota polisi.

Menurut informasi kredibel dari sumber hak asasi manusia setempat, penangkapan massal, penahanan dan penggunaan kekerasan yang berlebihan terjadi di beberapa lokasi yang lain dekat dengan bundaran Hotel Indonesia di Jakarta Pusat. Demonstran bertujuan untuk berkumpul di bundaran tersebut sebelum memulakan long march menuju ke Istana Merdeka.

Pada sekitar jam 08:30, kelompok demonstran yang pertama berkumpul di luar bank BCA, dekat dengan bundaran Hotel Indonesia. Mereka dijaga ketat dan dikurung anggota Polda Metro Jaya, polisi Sabhara, polisi Lalu Lintas dan anggota intel. Perwakilan dari LBH Jakarta (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), yang memberi dampingan hukum kepada AMP, berupaya untuk bernegosiasi dengan anggota polisi untuk mengizinkan demonstran untuk berlanjut dengan long march yang direncanakan. Ketika demonstran dikurung, polisi bercoba untuk memaksa mereka untuk menghapuskan baju dan dekorasi yang menampilkan bendera Bintang Kejora, sebuah simbol kemerdekaan Papua.

Pada jam 10:43, kelompok demonstran yang pertama berupaya untuk bergabung dengan sekelompok demonstran lain yang sudah berkumpul di lokasi kedua yang dekat, tetapi mereka diblokir apparat keamanan. Pada jam 11:00, setelah selagi upaya gagal bernegosiasi dengan polisi, demonstran coba untuk keluar dari blokade polisi sebanyak tiga kali. Polisi dilaporkan bereaksi dengan menembak gas air mata, melempar kayu dan batu, dan membuang tembakan peluru karet satu kali, dan peluru asli sati kali ke arah demonstran. Niko Suhun, seorang mahahsiwa Papua dan anggota AMP yang berumur 23 tahun, ditembak di kepala dengan peluru karet dan jatuh di tempat kejadian. Polisi terus memukulinya dengan tongkat ketika dia dalam keadaan tidak sadar. Zet Tabuni, seorang anggota AMP yang berumur 26 tahun, dipukul ketika dia coba menolong Niko Suhun saat beliau jatuh. Tabuni dilaporkan ditumbuk di pelipis oleh seorang anggota polisi yang memakai cincin berduri. Laporan menyatakan bahwa dari jam 11:00 hingga 12:20, polisi terus mengurung kelompok demonstran, menendang dan memukul mereka dengan kayu rotan. Pada sekitar jam 12:20, polisi mula mengumpulkan demonstran dan memaksa mereka ke atas bis-bis untuk ditahan di Polda Metro Jaya.

Menurut laporan AMP, sedikitnya 133 menderita luka-luka dari inhalasi gas air mata dan kekerasan berlebihan yang diggunakan oleh anggota polisi. Sumber setempat mengumpulkan informasi tepat tentang 13 para demonstran yang menderita penganiayaan ketika demonstrasi tersebut. Dua demonstran perempuan – Eka Kosay dan Martina Douw – menghadapi pelecehan seksual dan gangguan dari anggota polisi ketika mereka dalam perjalanan untuk bergabung dengan demonstran lain di bundaran Hotel Indonesia.

Informasi diterima dari sumber hak asasi manusia setempat melaporkan bahwa sekitar jam 08:35, kelompok demonstran yang kedua yang berkumpul di luar Kedutaan Jerman, dekat dengan bundaran Hotel Indonesia, juga dikurung dan dijaga ketat oleh Polda Metro Jaya dan anggota Brimob. Upaya untuk bernegosiasi dengan polisi untuk mengizinkan mereka untuk berterus dengan long march yang direncanakan gagal. Pada sekitar jam 11:10, polisi mengumumkan kepada demonstran bahwa perkumpulan mereka hanya diizinkan sampai jam 12:00. Pada jam 12:00. Setidaknya 151 demonstran dipaksa masuk ke dalam kendaraan Dalmas (Pengendalian Massa) untuk ditahan di Polda Metro Jaya. 22 demonstran yang berkumpul di lokasi ketiga juga ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya.

Dua jurnalis asing menghadapi intimidasi dan gangguan ketika melapor tentang demonstrasi AMP di Jakarta. Archicco Guiliano dari Australia Broadcasting Corporation (ABC) dipukul oleh anggota polisi ketika dia menolak tuntutan mereka untuk menghapuskan rekaman yang menunjuk kekerasan terhadap para demonstran. Stephanie Baesen dari Al Jazeera dilaporkan merekam demonstrasi itu di telepon genggamnya ketika dia didekati lima anggota polisi yang memerintahannya untuk menghapuskan rekaman itu. Karena dia menolak, anggota polisi dilaporkan mengambil teleponnya secara paksa dan menghapuskan rekaman itu sebelum kembalikan teleponnya.

Nabire

Menurut laporan dari penyelidik hak asasi manusia di Nabire, 49 orang ditangkap dalam dua kejadian terpisah berkaitan dengan aktivitas memperingati 1 Desember.

Pada tanggal 28 November 2015, 17 orang Papua ditahan oleh polisi Nabire dan anggota Brimob ketika mereka berupaya untuk membersikan sebuah tempat di Lapangan Bunga Bangsa Papua dalam persipan untuk acara ibadah dalam memperingati 1 Desember. 17 orang ditahan semalam dan dilepaskan pada hari berikut.

Pada tanggal 1 Desember 2015, 32 orang Papua ditangkap ketika mereka berkumpul di Lapangan Bunga Bangsa Papua untuk berserta dalam acara ibadah dan peringatan. Anggota polisi membubarkan massa dengan paksa, dilaporkan memukul orang dengan popor senjata dan balok kayu. Ke-32 tahanan itu diinterogasi di polres Nabire sebelum dibebaskan tanpa dakwaan. Laporan dari sumber hak asasi manusia menyatakan bahwa setidaknya empat para tahanan menderita luka-luka karena pemukulan dari polisi.

Menurut sebuah laporan, Topilus B Tebai, editor situs berita Papua Majalah Selangkah, diintimidasi dan diganggu anggota Polres Nabira ketika melapor ibadah yang diacarakan itu. Tebai sedang mengambil foto aktivitas polisi di tempat kejadian ketika dia didekati dua anggota polisi yang menghentikannya dan meminta kameranya. Laporan itu lebih lanjut menyatakan bahwa salah satu anggota polisi kemudian coba menendangnya. Ketika dia memberitahu anggota polisi bahwa dia adalah seorang jurnalis dan menunjukkan kartus persnya, mereka mulai berteriak dan menuntut untuk berbicara dengan atasannya. Ketika Tebai memrotes, lima anggota polisi lain mengambil kameranya secara paksa, menendangnya dan memindahkannya dari daerah itu.

Aktivis KNPB Merauke ditahan karena kepemilikian bendera Bintang Kejora

Menurut sumber hak asasi manusia setembat, pada tanggal 2 Desember 2015, aktivis KNPB Merauke Emerikus Kakupu ditangkap oleh Polres Merauke karena kepemilikian bendera Bintang Kejora dan KNPB. Dia ditahan oleh lima anggota polisi di luar toko border dimana dia mengambil bendera-bendera tersebut. Menurut sumber KNPB, pemilik toko border itu diduga melaporkan Kakupu ke polisi ketika dia mengambil bendera-bendera itu dari tokonya. Kakupu dipersoalkan untuk beberapa jam sebelum dibebaskan tanpa dakwaan. Dia dilaporkan wajib lapor kepada Kasat Reskrim pada hari berikutnya.

23 aktivis mahasiswa AMP ditangkap di Jakarta karena mengorganisir protes Operasi Trikora 1961

Pada pagi hari 19 Desember, setidaknya 23 aktivis mahasiswa anggota AMP ditahan oleh Polda Metro Jaya dan anggota Brimob di Jakarta. Aktivis AMP telah berkumpul untuk mengenang dan memrotes Operasi Trikora yang terjadi 54 tahun lalu pada tanggal 19 Desember 1961. Operasi Trikora adalah sebuah operasi militer Indonesia ditujukan untuk mengambil apa yang sebelumnya dikenalkan sebagai Nugini Belanda. Ke-23 aktivis mahasiswa itu ditahan beberapa jam di Polda Metro Jaya sebelum dikeluarkan jam 17:30 pada hari yang sama. Menurut perwakilan dari LBH Jakarta, polisi menyatakan bahwa mereka ditahan karena tidak mengajukan surat pemberitahuan demonstrasi dan bahwa demonstrasi itu mengandungi sentimen pro-kemerdekaan.

Pembebasan

Akhirnya hukuman penjara bagi Odie Aitago

Odie Aitago dihukum tujuh bulan penjara dan dipercayakan dibebaskan pada tanggal 15 Desember. Dia ditangkap pada tanggal 15 Mei 2015 bersama dengan Obed Korie, yang sudah dibebaskan pada bulan Oktober, karena berpatisipasi dalam demonstrasi melawan perusahan perkebunan kelapa sawit PT Permata Putera Mandiri (PPM) di Sorong.

Pengadilan politik dan ringkasan kasus

Pendukung ULMWP dihukum 10 bulan penjara

Pengacara hak asasi manusia mendampingi Apolos Sroyer, Dorteus Bonsapia dan Wamoka Yudas Kossay melaporkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2015, ketiga tahanan dihukum 10 bulan penjara masing-masing setelah ditemukan bersalah atas penghastuan berdasarkan Pasal 160 KUHP. Pada tanggal 20 Mei 2015, ketiga tahanan ditangkap karena mendemonstrasikan dukungan mereka atas aplikasi ULMWP untuk keanggotaan Melanesian Spearhead Group (MSG). Pada tanggal 28 Desember 2015, mantan tahanan politik Filep Karma, yang baru-baru ini dikeluarkan, mengunjungi ketiga tahanan di LP Biak untuk mengungkapkan solidaritasnya.

Kasus-kasus penting

Empat dibunuh, dua dari penyiksaan, delapan terluka serius ketika penyisiran di kampong Wanampompi di kepulauan Yapen

Informasi yang diterima penyelidik hak asasi manusia menyatakan bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, empat orang dibunuh dan delapan orang lagi terluka parah oleh anggota militer dari Kodim 1709 dan Polres Yapen ketika penyisiran keamanan di kampong Wanampompi di Distrik Anggaisera, kabupaten Kepulauan Yapen. Masyarakat setempat dilaporkan mengambil bagian dalam acara pengibaran bendera dalam memperingati 1 Desember ketika penyisiran untuk terjadi.

Pada tanggal 1 Desember 2015, pada jam 06:00, aparat gabungan militer dan polisi melakukan patroli di kampong Wanampompi di Distrik Anggaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen. Aparat gabungan itu terdiri dari anggota dari Polres Yapen dan Kodim 1709. Laporan yang diterima menyatakan bahwa masyarakat setempat dan anggota TPN/OPM telah mengambil bagian dalam sebuah acara pengibaran bendera.

Menurut laporan dari sumber setempat, Yonas Manitori, dilaporkan seorang anggota TPN-OPM, ditembak dan dibunuh ketika dia didekati konvoi keamanan dan mempertanyakan tujuan patrol itu. Setelah melihat penembakan itu, Herik manitori, seorang pemimpin TPN/OPM setempat, dan seorang lagi, Yulianus Robaha, berupaya untuk menolong Yonas Manitori, tetapi keduanya ditempat. Ketika masyarakat lain coba untuk menolong ketiga orang itu, aparat keamanan diduga bereaksi dengan melepaskan tembakan kea rah mereka. Penembakan itu juga mengakibatkan kematian seorang warga lagi, Darius Andiribi, dan luka-luka parah delapan orang lagi. Setelah ditembak, Herik Manitori dan Yulianus Robaha keduanya diseret ke atas truk dan disiksa mati. Purut Herik Manitori dirobek buka dengan sangkur dan mata kananya dilaporkan dicungkil. Kedua kaki Yulianus Robaha dilaporkan dipotong. Menurut sebuah laporan dari KNPB, kaki kirinya yang dipotong tidak ditemukan. Perutnya dilaporkan dirobek buka. Delapan orang lagi menderita luka tembak yang serius. Beberapa laporan menyatakan bahwa masyarakat Wanampompi melarikan penyisiran itu dan masih ada banyak yang bersembunyi di hutan di sekeliling daerah sampai seminggu setelah kejadian itu.

Wakil Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyatakan di laporan media bahwa sebuah tim sudah dikirim ke kampong Wanampompi untuk membuat investigasi ke dalam kejadian itu. Dia menyatakan bahwa investigasi yang sudah dilakukan menunjuk bahwa konvoi militer dan polisi itu dan anggota TPN/OPM mulai tembak-menembak berikut acara pengibaran bendera tersebut. Komandan Senior Rudolf Patrick memberitahu Jakarta Pos bahwa bagian urusan internal dari kepolisian Papua, atau Propam (Provos Pengamanan) telah memeriksa 25 anggota polisi yang terlibat dalam penyisiran itu.

Setahun dari ‘Paniai Berdarah’: Pelaku masih belum dipertanggungjawabkan

Pada tanggal 8 Desember 2015, koalisi hak asasi manusia SKP HAM Papua (Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia) mengadakan putaran filem dan pertemuan pers dalam memperingati hari ulang tahun pertama atas kejadian ‘Paniai Berdarah.’ Pada tanggal 8 Desember 2014, empat pemuda dibunuh dan setidaknya 17 orang lain terluka ketika aparat keamanan melepaskan tembakan ke kerumunan di distrik Enarotali, kabupaten Paniai. Kerumunan itu telah berkumpul untuk memrotes penganiayaan tiga anak muda oleh anggota militer pada hari sebelumnya.

Investigasi Komnas HAM ke dalam kejadian itu sudah penuh dengan penyimpangan. Setelah investigasi selama empat bulan, Komnas HAM merekemondasikan kebentukan tim penyelidikan pro-justicia tetapi sejak itu, terdapat tidak banyak kemajuan. Investigasi dilaporkan terhenti karena kekurangan pendanaan dan keengganan dari keluarga korban untuk mengizinkan penggalian dan otopsi. Sementara pihak polisi dan militer juga sudah melakukan investigasi pencarian fakta internal mereka sendiri, hasil dari investigasi ini belum tersedia secara umum.

Berita

Nota tentang penghapusan lima orang dalam kasus penangkapan makar KIP dari daftar tahanan politik

Pengacara hak asasi mansuia dari KontraS Papua melaporkan bahwa kepolisian Jayapura yang menginvestigasi kasus Dr Don Flassy, Dr Lawrence Mehue, Mas Jhon Ebied Suebu, Onesimus Banundi dan Elias Ayakeding tidak dapat mendapatkan bukti yang dibutuhkan untuk menuntut mereka dengan dakwaan makar. Pada tanggal 14 April 2015, kelima orang itu ditangkap berikut pertemuan beberapa hari sebelumnya dengan Menteri Pertahanan Jendral Ryamizard Ryacudu. Pada tanggal 5 Mei 2015, kelima orang itu diberikan penanggujan penahanan tetapi tetap berada di bawah tahanan kota dan wajib lapor ke polisi setiap minggu. Masih tidak jelas jika polisi akan terus mengikuti kasus ini. Laporan dari pengacara mereka mengindikasi bahwa tampaknya kelima mantan tahanan itu tidak akan dipersidangkan. Kami akan terus melaporkan kasus ini kalau adanya perkembangan baru.

Tahanan Politik Papua bulan Desember 2015

No Tahanan Ditangkap Dakwaan Hukuman Kasus Dituduh kekerasan? Kekhawatiran yang dilaporkan dalam proses hukum? Penjara/ Tempat Penahanan
1 Arnes Silak 15 Juni 2015 Belum pasti Investigasi polisi tertunda Penangkapan KNPB di Bandara Sentani Belum pasti Belum pasti Polda Papua
2 Yafet Keiya 28 Mei 2015 Belum pasti Investigasi polisi tertunda MSG demo di Nabire Belum pasti Belum pasti Nabire
3 Ottis Munipa 28 Mei 2015 Belum pasti Investigasi polisi tertunda MSG demo di Nabire Belum pasti Belum pasti Nabire
4 Wamoka Yudas Kossay 22 Mei 2015 Pasal 160 KUHP 10 bulan

MSG demo di Biak Belum pasti  Ya Biak
5 Apolos Sroyer 20 Mei 2015 Pasal 160 KUHP 10 bulan MSG demo di Biak Belum pasti  Ya Biak
6 Dorteus Bonsapia 20 Mei 2015 Pasal 160 KUHP 10 bulan MSG demo di Biak Belum pasti  Ya Biak
7 Narko Murib 20 Mei 2015 Pasal 160 1.5 tahun MSG demo di Manokwari Belum pasti Ya Manokwari
8 Alexander Nekenem 20 Mei 2015 Pasal 160 1.5 tahun MSG demo di Manokwari Belum pasti Ya Manokwari
9 Yoram Magai 20 Mei 2015 Pasal 160 1.5 tahun MSG demo di Manokwari Belum pasti Ya Manokwari
10 Othen Gombo 20 Mei 2015 Pasal 160 1.5 tahun MSG demo di Manokwari Belum pasti Ya Manokwari
11 Ruben Furay 1 Mei 2015 Belum pasti Investigasi polisi tertunda Kaimana 1 Mei 2015 Belum pasti Belum pasti Kaimana
12 Sepi Surbay 1 Mei 2015 Belum pasti Investigasi polisi tertunda Kaimana 1 Mei 2015 Belum pasti Belum pasti Kaimana
13 Yosep Siep 9 Juli 2014 Pasal 187, 164 Menunggu banding Mahkamah Agung Boikot Pemilu Pisugi Ya Ya Dibebaskan menunggu banding
No Tahanan Ditangkap Dakwaan Hukuman Kasus Dituduh kekerasan? Kekhawatiran yang dilaporkan dalam proses hukum? Penjara/ Tempat Penahanan
14 Marthen Marian 9 Juli 2014 Pasal 187, 164 Menunggu banding Mahkamah Agung Boikot Pemilu Pisugi Ya Ya Dibebaskan menunggu banding
15 Jhoni Marian 9 Juli 2014 Pasal 187, 164 Menunggu banding Mahkamah Agung Boikot Pemilu Pisugi Ya Ya Dibebaskan menunggu banding
 16 Alapia Yalak 9 Juli 2014 Belum pasti Investigasi polisi tertunda Penangkapan Yahukimo Ya Ya Polda Papua
 17 Jemi Yermias Kapanai 1 Februari 2014 Pasal 106, 108, 110 dan UU 12/1951 3.5 tahun Penyisiran militer Sasawa Ya Ya LP Serui
 18 Septinus Wonawoai 1 Februari 2014 Pasal 106, 108, 110 dan UU 12/1951 3.5 tahun Penyisiran militer Sasawa Ya Ya LP Serui
 19 Rudi Otis Barangkea 1 Februari 2014 Pasal 106, 108, 110 dan UU 12/1951 3.5 tahun Penyisiran militer Sasawa Ya Ya LP Serui
20 Kornelius Woniana 1 Februari 2014 Pasal 106, 108, 110 dan UU Darurat 12/1951 3.5 tahun Penyisiran militer Sasawa Ya Ya LP Serui
21 Peneas Reri 1 Februari 2014 Pasal 106, 108, 110 dan UU Darurat 12/1951 3.5 tahun Penyisiran militer Sasawa Ya Ya LP Serui
22 Salmon Windesi 1 Februari 2014 Pasal 106, 108, 110 dan UU Darurat 12/1951 3.5 tahun Penyisiran militer Sasawa Ya Ya LP Serui
23 Obeth Kayoi 1 Februari 2014 Pasal 106, 108, 110 dan UU Darurat 12/1951 3.5 tahun Penyisiran militer Sasawa Ya Ya LP Serui
24 Soleman Fonataba* 17 Desember 2013 Pasal 106, 110)1, 53, 55 Penahanan kota 1.5 tahun, menunggu banding Penangkapan bendera Melanesia Sarmi 2013 Tidak / belum pasti Tidak Tahanan kota berakhir pada tanggal 23 Januari
25 Edison Werimon* 13 Desember 2013 Pasal 106, 110)1, 53, 55 Penahanan kota 1.5 tahun, menunggu banding Penangkapan bendera Melanesia Sarmi 2013 Tidak / belum pasti Tidak Tahanan kota berakhir pada tanggal 23 Januari
No Tahanan Ditangkap Dakwaan Hukuman Kasus Dituduh kekerasan? Kekhawatiran yang dilaporkan dalam proses hukum? Penjara/ Tempat Penahanan
26 Piethein Manggaprouw 19 Oktober 2013 Pasal 106, 110 3 tahun Demo Kongres Papua Ketiga di Biak Tidak Ya Biak
27 Oktovianus Warnares 1 Mei 2013 Pasal 106, 110, UU Darurat 12/1951 7 tahun Pengibaran bendera di Biak, peringatan 1 Mei Ya Ya Biak
28 Markus Sawias 1 Mei 2013 Pasal 106, 110, UU Darurat 12/1951 4 tahun Pengibaran bendera di Biak, peringatan 1 Mei Ya Ya Biak
29 George Syors Simyapen 1 Mei 2013 Pasal 106, 110, UU Darurat 12/1951 4.5 tahun Pengibaran bendera di Biak, peringatan 1 Mei Ya Ya Biak
30 Isak Klaibin 30 April

2013

Pasal 106, 107, 108, 110, 160 dan 164 3 tahun dan 6 bulan Peringatan 1 Mei di Aimas Tidak Ya Sorong
31 Jefri Wandikbo 7 Juni 2012 Pasal 340, 56, UU 8/1981 8 tahun Aktivis KNPB disiksa di Jayapura Ya Ya Abepura
32 Darius Kogoya 1 Mei 2012 Pasal 106 3 tahun Demo dan pengibaran bendera 1 Mei Tidak Tidak

Abepura
33 Wiki Meaga 20 November 2010 Pasal 106 8 tahun Pengibaran bendera Yalengga Tidak Ya Wamena
34 Meki Elosak 20 November 2010 Pasal 106 8 tahun Pengibaran bendera Yalengga Tidak Ya Wamena
35 Yusanur Wenda 30 April 2004 Pasal 106 17 tahun Penangkapan Wunin Ya Tidak Wamena

* Meski para tahanan ini telah dibebaskan dengan jaminan dan sedang tidak dipenjara, mereka terus menghadapi tuduhan dan sedang menjalani investigasi. Karena mereka bisa ditangkap lagi, kami terus memonitor setiap perkembangan dalam kasus-kasus ini.

Versi PDF: Orang Papua di balik Jeruji Desember 2015

 

Oktober/November 2015: Akuntabilitas negara atas pelanggaran masih jarang

Ringkasan

Pada akhir bulan Oktober 2015, terdapat sedikitnya 42 tahanan politik di Papua. Pada akhir bulan November, terdapat sedikitnya 41 tahanan politik di Papua.

Pada 19 November 2015, Filek Karma dibeaskan setelah 11 tahun di penjara. Sebelumya, dia secara konsisten menolak tawaran pembebasan melalui remisi atau grasi dari pemerintah Indonesia, dengan menyatakan bahwa ini berarti pengakuan bersalah. Namun, pada hari pembebasannya, Karma tidak diberikan pilihan untuk tetap di penjara tetapi hanya dikeluarkan secara langsung. Karma sudah menyatakan bahwa dia akan tetap mengekspresikan aspirasi kemerdekaan Papua secara damai. Namun, masih belum pasti apakah ini akan ditoleransi oleh aparat keamanan Indonesia. Hanya beberapa hari sebelum pembebasan Karma, pada tanggal 16 November 2015, sebuah demonstrasi mendesak demokrasi dan kebebasan media dibubarkan secara paksa oleh kepolisian Wamena. Demonstrasi tersebut dipimpin oleh lima mantan tahanan politik yang dibebasakan pada bulan Mei 2015.

Keempat tahanan yang ditangkap karena mendemonstrasikan dukungan mereka untuk aplikasi dari United Liberation Movement for West Papua (Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat, ULMWP) untuk keanggotaan dengan Melanesian Spearhead Group (MSG) di Mei 2015 divonis 1.5 tahun’ kepenjaraan masing-masing. Ada kekhawatiran bahwa Narko Murib, salah satu tahanan, tidak menerima perawatan medis yang memadai untuk komplikasi kesehatan yang serius yang dia sedang menderita. Pengacara hak asasi manusia yang mendampingi kasus ini, dan juga kasus lain di biak yang juga melibatkan pendukung ULMWP, menyatakan bahwa tampaknya ada penggantian dakwaan makar dengan dakwaan pidana lain. Khususnya, para tahanan didakwa dengan penghasutan, di bawah Pasal 160 KUHP.

Tiga tentara dijatuhi hukuman penjara, sementara satu lagi masih menunggu vonis, atas pembunuhan dia orang Papua oleh aparat militer dari Kodim 1710 di Koperapoka, Mimika pada tanggal 28 Agustus 2015. Sementara penuntutan aparat militer atas pelanggaran membesarkan harapan, penuntutan seperti ini masih jarang. Dalam kejadian ‘Paniai Berdarah’, kasus profil tinggi yang lain, mendapatkan hukuman ternyata tidak begitu mudah. Walaupun investigasi sudah dilakukan oleh Komnas HAM ke dalam penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2014 itu, tidak ada indikasi kemajuan dalam membawa pelaku ke pengadilan.

Penangkapan

Biarawan-biarawan dan aktivis-aktivis HAM ditahan karena mendemonstrasi tentang Paniai Berdarah; wartawan dipukul

Pada tanggal 8 Oktober 2015, 18 orang ditahan karena menyertai dalam demonstrasi mendesak akuntabilitas atas penembakan ‘Paniai Berdarah’ yang terjadi pada bulan Desember 2014. Termasuk dalam mereka yang ditahan adalah lima biarawan Frasiskan, satu biarawan Agustinian, dan anggota masyarakat sipil dari organisasi HAM setempat. Para demonstran memanggil Presiden Jokowi untuk memperlancar proses hokum untuk kasus Paniai.

Laporan dari Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC Papua) menyatakan ahwa Polresta Jayapura memburjan demonstrasi secara paksa dengan memukul para demonstran dengan popor senapan. Abeth You, seorang wartawan dengan situs berita Papua Majalah Selangkah, dicekik dan dipukul oleh seorang polisi dan gambar di kameranya dihapuskan ketika dia mencoba untuk membuat laporan tentang penangkapan tersebut.

Ke-18 tahanan itu dipaksa naik ke atas dua truk polisi dan dibawa ke Polres Abepura. Mereka ditahan di atas truk tersebut untuk satu jam setengah sebelum dibebaskan tanpa dakwaan.

Tiga aktivis KNPB diinterogasi karena kunjungan jurnalis Perancis

Pada tanggal 9 Oktober 0215, tiga aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ditahan dan diinterogasi untuk beberapa jam oleh kepolisian Sentani atas kunjungan dari Marie Dhumieres, seorang wartawan jurnalis Perancis yang berbasis di Jakarta ke kabupaten Pegunungan Bintang. Pada tanggal 1 Oktober 2015, Dhumieres, yang dilaporkan menerima surat ijin polisi untuk mengunjungi Papua, berkunjung ke distrik Ohika di kabupaten Pegungunan Bintang untuk melapor peresmian dewan eksekutif KNPB di kabupaten itu. Ketiga aktivis KNPB – Agus Kossay, Bano Kalaka dan Nodi Hilka – dibebaskan tanpa dawkaan.

Suara Papua melaporkan bahwa empat hari kemudian, pada 13 Oktober, secretariat KNPB Sentani digerebek oleh Polres Jayapura dan anggota Brimob dibawah arahan Kapolres Jayapura AKBP Sondang Siagian. Saat penyisiran, polisi mengecat tembok dengan gambar bendera Bintang Kejora. Tidak ada yang ditangkap saat penggerebekan itu.

Siswa berumur 15 tahun ditahan karena memakai kaos bendera Bintang Kejora

Pada tanggal 8 Oktober, Matheus Louw, seorang siswa SMA yang berumur 15 tahun, ditangkap di Sorong karena memakai kaos dengan gambar bendera Bintang Kejora dan slogan menyatakan “Free West Papua.” Dia ditahan sekitar jam 16:15 waktu Papua oleh seorang anggota militer saat menonton pertandingan bola sepak di Markas Komanda Resort Militer 171 (Markorem 171). Dia diperiksa polisi secara singkat di Markas tersenut sebelum dibawa oleh delapan anggota polisi untuk diinterogasi secara lanjut oleh Reskrim di Polresta Sorong. Louw dilaporkan dipaksa menandatangani pernyataan menjaji bahwa dia tidak akan mengulangi tindakannya dan diduga dipaksa menyerah kaosnya sebagai ‘bukti’, Sementara dia tidak didakwa, laporan dari sumber HAM setempat menyatakan bahwa polisi mengancam akan menembak dan mempenjarakannya jika dia memakai baju dengan gambar Bintang Kejora dan slogan seperti itu lagi. Dia dibebaskan setelah satu jam diinterogasi di Polresta Sorong.

Pembebasan

Filep Karma dibebaskan

Pada tanggal 19 November 2015, tahanan politik Papua yang paling terkenal, Filep Karma, dibebaskan dengan pemberian remisi dasawarsa khusus. Dia telah menolak tawaran remisi atau grasi dari pemerintah Indonesia dengan secara konsisten, karena berartinya pengakuan kesalahan pidana yang tidak diakuinya. Namun, pada hari pembebasannya, dia tidak diberi pilihan untuk tetap di penjara tetapi dikeluarkan secara langsung. Pada tahun 2004, Karma ditangkap dan didakwa makar karena mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Akhirnya hukuman penjara bagi Obed Korie dan Jantje Wamaer

Papuans Behind Bars telah menghapuskan Obed Korie dan Jantje Wamaer dari daftar tahanan politik karena ada kemungkinan bahwa mereka sudah dibebaskan setelah akhirnya hukuman penjara bagi mereka.

Obed Korie dihukum lima bulan penjara dan dijadwalkan untuk dibebaskan pada tanggal 15 Oktober 2015. Dia ditangkap pada tanggal 15 Mei 2015 karena menyertai demonstrasi melawan perusahaan kelapa sawit, PT Permata Putera Mandiri (PPM) di Sorong.

Jantje Wamaer dipercaya dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 2015 menyusul akhirnya hukuman penjara 2.5 tahun. Seperti Obed Korie, pembebasannya masih belum dikonfirmasi. Dia ditangkap pada tanggal 1 Mei 2013 karena menyertai acara di Biak memperingati hari ulang tahun ke-50 pemindahaan administrasi Papua ke Indonesia. Tiga orang lain – Oktovianus Warnares, George Syors Simyapen dan Markus Sawias – dalam kasus yang sama masih di balik jeruji di LP Biak.

Pengadilan politik dan ringkasan kasus

Demonstran MSG Manokwari dihukum penjara 1.5 tahun

Pengacara LP3BH (Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum) melaporkan bahwa pada tangal 27 November 2015, Alexander NekenemNarko Murib, Maikel Aso (alias Othen Gombo) and Yoram Magai dihukum 1.5 tahun penjara masing-masing. Kejakasaan sebelumnya menuntut hukuman penjara dua tahun masing-masing bagi keempat tahanan.

Pengacara LP3BH menentang bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus ini, Syahrul, SH, telah melakukan contempt of court karena dia gagal memberikan perawatan medis yang memadai kepada Narko Murib, yang menderita komplikasi sakit perut karena penyakit malaria dan TBC. Saat persidangan pada tanggal 9 November 2015, Ketua Hakim Maryono, SH, memerintahkan JPU untuk memastikan bahwa Murib mendapat perawatan medis yang memadai setelah dia tidak mampu menghadiri persidangan karena kondisi sakit. Daripada mengirim Murib ke rumah sakit, JPU mengarahkan seorang polisi untuk meberikannya obat penawar rasa sakit dan memeriksa tekanan darahnya.

Keempat tahanan adalah antara 75 orang yang ditangkap pada tanggal 20 Mei 2015 karena menyertai demonstrasi di Manokwari yang mendukung aplikasi ULMWP untuk keanggotaan di Melanesian Spearhead Group (MSG).

Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara 1.5 tahun untuk pendukung ULMWP

Pengacara HAM yang mendampingi Apolos Sroyer, Dorteus Bonsapia dan Wamoka Yudas Kossay, melaporkan bahwa pada tanggal 25 November 2015, kejaksaan dalam kasus itu menuntut hukuman penjara 1.5 tahun masing-masing bagi ketiga para tahanan yang didakwa penghasutan dan menyebarkan berita bohong di bawah Pasal 160 KUHP dan Pasal 14 UU 1/1946 masing-masing. Mereka diharapkan akan divonis pada awal bulan Desember 2015. Pada tanggal 21 Mei 2015, ketiga tahanan ditangkap bersama dengan 14 orang lain di Biak karena mendemonstrasi dukungan mereka untuk aplikasi ULMWP di MSG.

Kasus-kasus penting

Tiga anggota militer dihukum penjara, satu lagi masih menunggu vonis

Dalam laporan terakhir kami, kami melaporkan tentang penembakan yang membunuh dua orang Papua oleh dua anggota militera dari Komando Distrik Militer 1710 (Kodim 1710) di Koperapoka, kabupatan Mimika pada tanggal 28 Agustus 2015. Laporan media menyatakan bahwa ketiga tentara telah dihukum penjara karena keterlibatannya dalam kejadian tersebut. Serka Makher Rehatta dihukum 12 tahun penjara, sementara Sertu Ashar dihukum sembilan tahun penjara. Kedua anggota militer ditemukan bertanggungjawab atas penembakan yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2015, mengakibatkan dalam kematian dua orang Papua. Praka Gregorius R. Geta dihukum tiga tahun penjara karena keterlibatannya dalam penembakan itu. Sementara satu anggota militer lain, Serka Imanuel Imbiri, masih menunggu vonis. Keempat anggota militer dipercaya dalam kondisi mabuk pada saat kejadian tersebut.

Demonstrasi dipimpin oleh lima mantan tahanan politik dibastasi kepolisian Wamena

Pada tanggal 16 November 2015, sebuah demonstrasi yang dipimpin lima mantan tahanan politik dibatasi oleh Polres Jayawijaya. Domi Mecky Meaga, seorang dari coordinator demonstrasi tersebut memberitahu Suara Papua bahwa polisi membubarkan demonstrasi itu walaupun Surat Pemberitahuan sudah diserahkan kepada polisi. Meaga menyatakan bahwa pada saat pembubaran, polisi memukul para demonstran dan setidaknya satu bunyi tembakan didengar. Demonstrasi itu mendesak pembukaan ruang demokrasi di Papua, jaminan keamanan bagi orang Papua, dan untuk memungkinkan wartawan asing untuk masuk dan melaporkan tentang Papua.

Polisi membubarkan aktivis mengunjungi makam Theys Eluay

Pada tanggal 10 November 2015, Polres Jayapura membubarkan sekelompok aktivis dan mahasiswa yang mengunjungi makam Theys Eluay dalam mempringati ulang tahun ke-14 pembunuhannya. Ketua KNPB Victor Yeimo meberitahu media setempat bahwa polisi bersenjata lengkap mengintimidasi aktivis-aktivis itu dan tidak mengijinkan mereka untuk mebersihkan tempat makam atau mengambil foto. Pada tanggal 10 November 2001, Theys Eluay dibunuh oleh anggota Kopassus. Sopirnya, Aristoteles Masoka, dihilangkan pada malam yang sama.

Anggota Kopassus membuka tembakan dan memukul masyarakat saat mabuk

Laporan dari penyelidik HAM setempat menyatakan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015, soerang anggota Kopassus dengan inisial ‘MK’ memukul parah seorang warga masyarakat, Kaspar Merom, di Merauke, setelah salah menuduhnya dengan pencurian. Anggota Kopassus itu, yang dilaporkan dalam kondisi mabuk, mula memukul Merom dengan gedam kapan dia membantah melakukan kesalahan. Pria itu menderita luka dalam di mulutnya. Karena Merom dan temannya, yang pada saat itu berada di tempat kejadian, membantah, anggota Kopassus mundur dan melarikan diri ke sebuah pos Kopassus yang dekat. Anggota Kopassus itu dilaporkan kembali dengan sebuah pistol, tetapi gagal untuk mencari kedua pria itu. Dia diduga kemudian membuka tembakan di arah perumahan setempat. Dia juga dilaporkan mencekik seorang pria lain, Theo Torip, dan mengancamnya dengan senjata untuk mengungkapkan keberadaan Merom dan temannya. Pada hari berikut, beberapa anggota Kopassus dilaporkan mendatang ke daerah itu dan mengingatkan masayarakat untuk tidak melaporkan kejadian tersebut.

Berita

Nota tentang penghapusan Kamori Murib dari daftar tahanan politik

Informasi yang diterima kelompok HAM berbasis di Wamena melaporkan bahwa pada awal bulan Oktober 2015, Kamori Murib telah melarikan diri dari LP Wamena. Karena ini, dia telah dihapuskan dari daftar tahanan politik. Pada tanggal 2014, Kamori Murib ditangkap dan disiksa karena kepemilikian sebuah pistol. Dia berniat untuk memberikan sebuah pistol yang dimiliki seorang anggota keluarganya yang sudah meninggal kepada pihak berwenang, namun dia ditahan dan didakwa dibawah UU 12/1951. Pada tanggal 20 Agustus 2015, dia dihukum tiga tahun penjara. Kami akan terus melaporkan tentang kasus ini jika ada perkembangan yang baru.

Tahanan Politik Papua bulan November 2015

No Tahanan Ditangkap Dakwaan Hukuman Kasus Dituduh kekerasan? Kekhawatiran yang dilaporkan dalam proses hukum? Penjara/ Tempat Penahanan
1 Arnes Silak 15 Juni 2015 Belum pasti Investigasi polisi tertunda Penangkapan KNPB di Bandara Sentani Belum pasti Belum pasti Polda Papua
2 Yafet Keiya 28 Mei 2015 Belum pasti Investigasi polisi tertunda MSG demo di Nabire Belum pasti Belum pasti Nabire

 

 

3 Ottis Munipa 28 Mei 2015 Belum pasti Investigasi polisi tertunda MSG demo di Nabire Belum pasti Belum pasti Nabire

 

 

4 Wamoka Yudas Kossay 22 Mei 2015 Pasal 160 KUHP, Pasal 14 UU 1/1946 Vonis awal Desember

 

MSG demo di Biak

 

Belum pasti  Ya Biak
5 Apolos Sroyer 20 Mei 2015 Pasal 160 KUHP, Pasal 14 UU 1/1946 Vonis awal Desember MSG demo di Biak Belum pasti  Ya Biak
6 Dorteus Bonsapia 20 Mei 2015 Pasal 160 KUHP, Pasal 14 UU 1/1946 Vonis awal Desember MSG demo di Biak Belum pasti  Ya Biak
7 Narko Murib 20 Mei 2015 Pasal 160 1.5 tahun MSG demo di Manokwari Belum pasti Ya Manokwari
8 Alexander Nekenem 20 Mei 2015 Pasal 160 1.5 tahun MSG demo di Manokwari Belum pasti Ya Manokwari
9 Yoram Magai 20 Mei 2015 Pasal 160 1.5 tahun MSG demo di Manokwari Belum pasti Ya Manokwari
10 Othen Gombo 20 Mei 2015 Pasal 160 1.5 tahun MSG demo di Manokwari Belum pasti Ya Manokwari
11 Odie Aitago 15 Mei 2015 Pasal 170 7 bulan Demo di Sorong melawan PT PPM Ya Belum pasti Sorong
12 Ruben Furay 1 Mei 2015 Belum pasti Investigasi polisi tertunda Kaimana 1 Mei 2015 Belum pasti Belum pasti Kaimana
13 Sepi Surbay 1 Mei 2015 Belum pasti Investigasi polisi tertunda Kaimana 1 Mei 2015 Belum pasti Belum pasti Kaimana
14 Dr Don Flassy* 14 April 2015 Pasal 106, 55(1),53(1) Penangguhan penahanan Penangkapan makar KIP Belum pasti Belum pasti Penangguha penahanan, tahanan kot a Jayapura
15 Dr Lawrence Mehue* 14 April 2015 Pasal 106, 55(1),53(1) Penangguhan penahanan Penangkapan makar KIP Belum pasti Belum pasti Penangguha penahanan, tahanan kot a Jayapura
16 Mas Jhon Ebied Suebu* 14 April 2015 Pasal 106, 108(2), 55(1), 53(1) Penangguhan penahanan Penangkapan makar KIP Belum pasti Belum pasti Penangguha penahanan, tahanan kot a Jayapura
17 Onesimus Banundi* 14 April 2015 Pasal 106, 108(2), 55(1), 53(1) Penangguhan penahanan Penangkapan makar KIP Belum pasti Belum pasti Penangguha penahanan, tahanan kot a Jayapura
18 Elias Ayakeding* 14 April 2015 Pasal 106, 160 Penangguhan penahanan Penangkapan makar KIP Belum pasti Belum pasti Penangguha penahanan, tahanan kot a Jayapura
19 Yosep Siep 9 Juli 2014 Pasal 187, 164 Menunggu banding Mahkamah Agung Boikot Pemilu Pisugi Ya Ya Dibebaskan menunggu banding
20 Marthen Marian 9 Juli 2014 Pasal 187, 164 Menunggu banding Mahkamah Agung Boikot Pemilu Pisugi Ya Ya Dibebaskan menunggu banding
21 Jhoni Marian 9 Juli 2014 Pasal 187, 164 Menunggu banding Mahkamah Agung Boikot Pemilu Pisugi Ya Ya Dibebaskan menunggu banding
22 Alapia Yalak 9 Juli 2014 Belum pasti Investigasi polisi tertunda Penangkapan Yahukimo Ya Ya Polda Papua
23

 

 

Jemi Yermias Kapanai 1 Februari 2014 Pasal 106, 108, 110 dan UU 12/1951 3.5 tahun Penyisiran militer Sasawa Ya Ya LP Serui
24 Septinus Wonawoai 1 Februari 2014 Pasal 106, 108, 110 dan UU 12/1951 3.5 tahun Penyisiran militer Sasawa Ya Ya LP Serui
25 Rudi Otis Barangkea 1 Februari 2014 Pasal 106, 108, 110 dan UU 12/1951 3.5 tahun Penyisiran militer Sasawa Ya Ya LP Serui
26 Kornelius Woniana 1 Februari 2014 Pasal 106, 108, 110 dan UU Darurat 12/1951 3.5 tahun Penyisiran militer Sasawa Ya Ya LP Serui
27 Peneas Reri 1 Februari 2014 Pasal 106, 108, 110 dan UU Darurat 12/1951 3.5 tahun Penyisiran militer Sasawa Ya Ya LP Serui
28

 

Salmon Windesi 1 Februari 2014 Pasal 106, 108, 110 dan UU Darurat 12/1951 3.5 tahun Penyisiran militer Sasawa Ya Ya LP Serui
29 Obeth Kayoi 1 Februari 2014 Pasal 106, 108, 110 dan UU Darurat 12/1951 3.5 tahun Penyisiran militer Sasawa Ya Ya LP Serui
30 Soleman Fonataba* 17 Desember 2013 Pasal 106, 110)1, 53, 55 Penahanan kota 1.5 tahun, menunggu banding Penangkapan bendera Melanesia Sarmi 2013 Tidak / belum pasti Tidak Tahanan kota berakhir pada tanggal 23 Januari
31 Edison Werimon* 13 Desember 2013 Pasal 106, 110)1, 53, 55 Penahanan kota 1.5 tahun, menunggu banding Penangkapan bendera Melanesia Sarmi 2013 Tidak / belum pasti Tidak Tahanan kota berakhir pada tanggal 23 Januari
32 Piethein Manggaprouw 19 Oktober 2013 Pasal 106, 110 3 tahun Demo Kongres Papua Ketiga di Biak Tidak Ya Biak
33 Oktovianus Warnares 1 Mei 2013 Pasal 106, 110, UU Darurat 12/1951 7 tahun Pengibaran bendera di Biak, peringatan 1 Mei Ya Ya Biak
34 Markus Sawias 1 Mei 2013 Pasal 106, 110, UU Darurat 12/1951 4 tahun Pengibaran bendera di Biak, peringatan 1 Mei Ya Ya Biak
35 George Syors Simyapen 1 Mei 2013 Pasal 106, 110, UU Darurat 12/1951 4.5 tahun Pengibaran bendera di Biak, peringatan 1 Mei Ya Ya Biak
36 Isak Klaibin 30 April

2013

Pasal 106, 107, 108, 110, 160 dan 164 3 tahun dan 6 bulan Peringatan 1 Mei di Aimas Tidak Ya Sorong
37 Jefri Wandikbo 7 Juni 2012 Pasal 340, 56, UU 8/1981 8 tahun Aktivis KNPB disiksa di Jayapura Ya Ya Abepura
38 Darius Kogoya 1 Mei 2012 Pasal 106 3 tahun Demo dan pengibaran bendera 1 Mei Tidak Tidak

Abepura
39 Wiki Meaga 20 November 2010 Pasal 106 8 tahun Pengibaran bendera Yalengga Tidak Ya Wamena
40 Meki Elosak 20 November 2010 Pasal 106 8 tahun Pengibaran bendera Yalengga Tidak Ya Wamena
41 Yusanur Wenda 30 April 2004 Pasal 106 17 tahun Penangkapan Wunin Ya Tidak Wamena

* Meski para tahanan ini telah dibebaskan dengan jaminan dan sedang tidak dipenjara, mereka terus menghadapi tuduhan dan sedang menjalani investigasi. Karena mereka bisa ditangkap lagi, kami terus memonitor setiap perkembangan dalam kasus-kasus ini.

Briefing Paper: Penangkapan bernuansa politik di Papua Barat dari 2012 – 2014

PBB ID coverLaporan ini memberikan analisa umum terhadap tahanan politik di Papua Barat dari tahun 2012 sampai 2014. Tercakup juga analisis tren dalam pelanggaran HAM yang berhubungan dengan penahanan politik tersebut.

Analisa kami menunjukkan bahwa dalam periode tiga tahun, kebanyakan yang dihukum telah ditahan karena keikutsertaan mereka dalam demonstrasi atau aksi-aksi tanpa kekerasan. Tahun 2013 merupakan tahun yang buruk, dengan angka yang mencapai kepada 548 penahanan. Data juga menunjukkan bahwa yang ditahan merupakan 95% laki-laki.

Dakwaan Makar (Pasal 106 dari Hukum Pidana) dan konspirasi untuk melakukan makar (Pasal 106 dan 110) lebih sering digunakan terhadap tahanan politik.

Walaupun pengunaan UU Darurat 12/1951, yang menghukum kepemilikan senjata tajam, senjata api dan amunisi telah berkurang, nampaknya terdapat substitusi untuk pasal tersebut dengan pasal yang bermotif politik lainnya, seperti pasal 187 atau 170.

Jumlah kasus penyiksaan dan penolakan akses kepada pengacara telah bertambah selama kurun tiga tahun. Yang paling memprihatinkan adalah pada tahun 2014 terjadi peningkatan lima kali lipat untuk kasus penyiksaan kepada para tahanan yang ditahan karena mengikuti demonstrasi.

Silahkan download laporan selengkapnya di sini.