Laporan di format pdf: PBB Desember 2017 ID
Dalam laporan bersama mengenai situasi hak asasi manusia di Tanah Papua, Orang Papua di Balik Jeruji melaporkan adanya penurunan jumlah tahanan politik orang Papua secara umum.[1] Namun kecenderungan ini tidak menandakan adanya pengurangan insiden kesewenang-wenangan, gangguan dan intimidasi terhadap aktivis Papua dan pendukung mereka di seluruh Indonesia.
Update oleh Orang Papua di Balik Jeruji ini berfokus mengangkat intimidasi yang dialami oleh para mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil Papua yang berada di luar Tanah Papua dalam periode September dan Desember 2017. Laporan ini dikumpulkan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)[2] di Jawa dan Konsulat Komite Nasional Papua Barat (KNPB)[3] di Manado, serta telah diverifikasi oleh para peneliti Orang Papua di Balik Jeruji. Secara keseluruhan kasus-kasus yang diangkat dalam laporan singkat ini mengungkapkan kecenderungan yang mengkuatirkan akan pelanggaran hak sipil dan politik atas kebebasan berekspresi dan berkumpul. Seringnya insiden penangkapan yang sewenang-wenang juga menegaskan tidak adanya penghormatan terhadap hak atas kebebasan bagi mereka yang menyerukan keadilan sosial dan politik di Tanah Papua.
Tujuan dari Update ini adalah untuk menunjukkan adanya pelanggaran yang sistematis terhadap hak-hak orang Papua yang terjadi tidak hanya di Tanah Papua, namun juga di seluruh Indonesia. Dalam beberapa tahun belakangan ini asrama-asrama mahasiswa Papua menjadi target polisi, militer dan preman setempat. Kasus Obby Kogoya, yang terjadi pada waktu polisi mengepung asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta (14-16 Juli 2016), merupakan satu contoh buruk dan mengundang kecaman ratusan kelompok masyarakat sipil Indonesia karena dianggap rasis dan diskriminatif.[4] Orang Papua di Balik Jeruji yakin ada banyak lagi insiden serupa yang tidak dilaporkan. karena begitu seringnya kekerasan dan intimidasi yang dialami oleh orang Papua sehingga dianggap menjadi normal dan tidak dilaporkan.
Orang Papua di Balik Jeruji akan terus melaporkan intimidasi semacam ini dengan maksud untuk menambah pemahaman, pendokumentasian dan pengungkapan berbagai bentuk diskriminasi terhadap orang Papua dan para pendukung mereka, serta penindasan terhadap hak-hak sipil dan politik mereka.
Manado, Sulawesi Utara
Pintu masuk (atas) dan halaman (tengah) di asrama Cenderawasih V dengan gambar Bintang Kejora sebelum didatangi polisi pada 19 September 2017; Hiskia Meage, Ketua Konsulat KNPB, dikelilingi polisi, 9 November 2017 (bawah)
Sekitar pukul 7.30 pagi pada hari Minggu, 17 September 2017, tiga polisi berpakaian sipil mendatangi asrama mahasiswa[5] Papua Kamasan V di Manado, Sulawesi Utara. Menurut laporan, polisi mencari ketua Konsulat KNPB dan kepala asrama, yang saat itu sedang tidak berada di tempat. Karena tidak bertemu dengan orang yang dicari, polisi tersebut lalu mengajak semua penghuni asrama untuk berkumpul dan berfoto bersama. Tidak satupun penghuni asrama menyambut ajakan berfoto tersebut, walaupun polisi menjelaskan bahwa mereka mendapat perintah dari kepala polisi untuk “membangun hubungan baik” dengan orang Dua hari setelah mendatangi asrama Kamasan V, sekitar pukul 10.30 pagi pada tanggal 19 September 2017, lima polisi berpakaian lengkap dengan senjata menerobos masuk dapur asrama Cenderawasih V, asrama mahasiswa Papua yang lain di Manado. Sambil memeriksa isi asrama mereka mengambil foto lambang Bintang Kejora di lokasi. Polisi pergi setelah para mahasiswa protes atas kehadiran mereka yang tiba-tiba.
Sekitar pukul 2.15 siang pada hari yang sama, polisi dalam jumlah yang lebih banyak tiba. Mereka datang dengan tujuh mobil dan enam sepeda motor, bersama mereka juga ada perwira tinggi polisi. Dua puluh lima mahasiswa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi setempat untuk diinterogasi. Mereka dilepaskan hari itu juga.
Pukul 7.30 pagi hari Kamis 9 November 2017, sekitar dua lusin petugas keamanan mendatangi kembali asrama Cenderawasih V. Mereka menuntut agar lambang Bintang Kejora yang ada di asrama dihapus.[6] Para mahasiswa menolak dan karenanya hampir terjadi perkelahian. Polisi berhasil menghapus lambang Bintang Kejora sekitar tengah hari. Tidak lama kemudian, sebelas anggota polisi datang untuk menggantikan kelompok yang pertama dan tinggal di sana hingga pukul 7 malam.
Polisi berpakaian sipil menghapus lambang Bintang Kejora, 9 November 2017 (atas); Polisi mendatangi asrama Cenderawasih V , 16 November 2017 (bawah)
Satu minggu kemudian, pada tanggal 16 November, polisi kembali ke asrama Cenderawasih V untuk berbicara tentang radikalisme. Polisi juga memaksa agar gambar Bintang Kejora dihapus. Lambang itu baru dicat kembali oleh mahasiswa setelah dihapus oleh polisi beberapa hari lalu.
Tomohon, Sulawesi Utara
Pada hari Rabu, 4 Oktober 2017, sekitar pukul 3 sore, delapan polisi berpakaian lengkap dengan helm dan rompi mendatangi Kamasan VIII, asrama mahasiswa Papua di Tomohon, sebuah kota kecil berjarak sekitar 50 km dari Manado. Polisi ingin mengambil foto dari setiap mahasiswa penghuni asrama. Tidak ada satupun yang mau. Setelah polisi pergi para mahasiswa masih merasa takut karena insiden itu.
Bandung, Jawa Barat
Asrama mahasiswa milik pemerintah daerah Mamberamo Tengah di Bandung ini dua kali mendapat kunjungan polisi dan petugas keamanan berpakaian sipil dalam periode September – Desember 2017. Ini bukan kunjungan pertama kali, namun kunjungan-kunjungan sebelumnya tidak pernah dilaporkan.
Pada tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 10 pagi, empat polisi berseragam dan tiga intel berpakaian sipil memasuki asrama tanpa izin dan tanpa surat tugas. Mereka memaksa memeriksa semua ruangan dan meminta data pribadi semua mahasiswa penghuni asrama berikut aktivitas mereka. Insiden berikutnya terjadi pada tanggal 1 November sekitar tengah hari ketika delapan anggota polisi, satu anggota militer dan dua intel sipil memasuki asrama tanpa izin. Mereka menginterogasi setiap mahasiswa, memeriksa kamar tidur dan memaksa memeriksa telepon genggam mereka. Para mahasiswa melaporkan bahwa insiden tersebut membuat mereka merasa takut.
Malang, Jawa Timur
Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) menyelenggarakan seminar 3 hari (3 -5 November 2017) untuk menyambut mahasiswa Papua yang baru tiba di Malang, kota kedua terbesar di Jawa Timur dan terletak sekitar 95 km dari ibukota Surabaya. Seminar yang diselenggarakan oleh IMAPA ini bertujuan memberikan panduan kepada mahasiswa baru, seperti bagaimana beradaptasi di perantauan dan berbagai peluang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. Sekitar pukul 7 malam sejumlah anggota militer datang tanpa diundang ke Villa Holanda, tempat penyelenggaraan seminar.
Pada hari kedua, polisi memaksa pemilik villa untuk menunjukkan surat izin penyelenggaraan acara, padahal tidak ada persyaratan resmi untuk mendapatkan izin polisi bagi penyelenggaraan acara di kediaman pribadi. Karena diancam acara akan dibubarkan, dua orang mahasiswa menyerahkan surat permohonan izin dan keduanya diinterogasi habis-habisan oleh polisi.
Pada tanggal 5 November tujuh anggota polisi, termasuk kepala polisi Malang, muncul pada acara penutupan seminar. Selain kehadiran mereka yang mengintimidasi, polisi juga menanyakan daftar lengkap peserta acara bersama para mahasiswa Papua lainnya yang hadir.
Jember, Jawa Timur
Sekitar pukul 3 sore pada hari Jumat 17 November 2017, lebih dari selusin aparat keamanan menyerbu sebuah rumah kontrakan mahasiswa Papua di Jember. Tiga mahasiswa yang sedang tidur di kamar dibangunkan dan dipukuli serta ruangan mereka digeledah. Satu orang mahasiswa yang berupaya mendokumentasikan insiden pemukulan malah diinterogasi dan dilarang untuk merekam kejadian. Keesokan harinya, para korban dibawa ke kantor polisi Jember. Polisi menjelaskan kepada para mahasiswa yang datang bahwa polisi tidak terlibat dalam peristiwa tersebut, melainkan anggota militer.
Kamar mahasiswa yang digeledah (kiri, tengah); Lutut Edmun Bawor yang bengkak karena dipukuli petugas keamanan (kanan)
Jakarta
Pada tanggal 28 November 2017 sejumlah mahasiswa Papua menerima pesan singkat (sms) yang mengancam agar tidak ikut demonstrasi 1 Desember (foto kanan).
* Nama sengaja ditutup untuk melindungi jati diri
Dua polisi berpakaian sipil mendatangi asrama mahasiswa Jayawijaya di Jakarta Timur.
Pada tanggal 15 Desember 2017 dua polisi berpakaian sipil mendatangi asrama mahasiswa Jayawijaya di Jakarta Timur. Mereka menanyakan keberadaan ketua AMP Jakarta (foto paling kanan).
Laporan di format pdf: PBB Desember 2017 ID
[1] Human Rights in West Papua 2017, http://www.humanrightspapua.org/images/docs/HumanRightsPapua2017-ICP.pdf
[2] Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) adalah organisasi massa cinta damai yang didirikan pada 27 Juli 1998 oleh para mahasiswa Papua di Jawa dan Bali. Tujuan utama organisasi ini adalah menegakkan hak Bangsa Papua atas penentuan nasib sendiri. Organisasi ini menggalang protes massal secara rutin di seluruh Jawa dan Bali pada hari-hari penting bagi Bangsa Papua. Mereka menjadi korban intimidasi dan penangkapan massal oleh karenanya.
[3] KNPB Konsulat Indonesia adalah cabang organisasi massa KNPB berbasis di Manado, Sulawesi, didirikan pada 26 Maret 2016. Mereka menggalang protes dan bentuk ekspresi lainnya secara damai untuk menegakkan hak penentuan nasib sendiri pada tanggal-tanggal bersejarah bagi Bangsa Papua. Mereka menjadi korban intimidasi dan penangkapan massal oleh karenanya.
[4] “Court Ruling Criticised as Racist by Rights Activists” http://www.papuansbehindbars.org/?p=3666
[5] Asrama mahasiswa daerah banyak dijumpai di dekat kampus perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Asrama adalah sarana tempat tinggal yang terjangkau bagi mahasiswa di rantau. Beberapa asrama dibiayai oleh pemerintah daerah, ada juga yang dikelola swasta.
