Update-update terakhir

  • (English) Joint West Papua report details deterioration in the last two years

    (English) More than 40 organisations in West Papua, Jakarta and worldwide have brought their analysis on the human rights and conflict situation in West Papua together. The executive summary of the 218-pages report explains how several human rights standards have deteriorated over the last two years. The report is compiled by the International Coalition for Papua (ICP) and the German Westpapua-Netzwerk (WPN).

  • (English) Urgent Action: Papua Prisoner of Conscience Denied Parole (Amnesty International)

    (English) Political activist, Oktovianus Warnares was convicted of “rebellion” (makar) in 2013 after peacefully commemorating the 50th anniversary of the handover of Papua to the Indonesian government. He is a prisoner of conscience and should be immediately and unconditionally released.

  • (English) Court Ruling Criticised as Racist by Rights Activists

    (English) Obby Kogoya was found guilty of attacking police officers by a district court yesterday in Yogyakarta, Indonesia (27/07/2017). Rights activists condemned the ruling as racist and unjust. The verdict is part of the aftermath of one of the most racially-charged incidents targeting West Papuans that has occurred in recent years.

  • (English) Prisoner Update: July – September 2016

    (English) At the end of June 2016, there were at least 17 political prisoners in Papua.

  • (English) Prisoner Update: April – June 2016

    (English) At the end of June 2016, there were at least 32 political prisoners in Papua.

  • Indonesia: Hentikan Impunitas dan Penangkapan Sewenang-wenang di Papua

    Sebuah laporan terbaru oleh Papuans Behind Bars mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan tindakan penangkapan sewenang-wenang untuk membungkam protes di Papua oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2015, dan meminta pemerintah Indonesia untuk menjawab situasi impunitas yang terus berlanjut, kekerasan Negara dan meningkatnya tindakan penangkapan sewenang-wenang di Papua.

  • Januari – Maret 2016: Hukuman kepada polisi dan brutalitas tentara tidak cukup

    Hingga Desember 2015, setidaknya terdapat 35 orang tahanan politik di Papua.  Ringkasan Dalam tiga bulan pertama di tahun 2016, pemerintah Indonesia terus bertindak represif terhadap perkembangan Gerakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), sebuah gerakan koalisi masyarakat sipil yang … Continue reading

  • Desember 2015: Aksi kepolisian Jakarta menunjukkan diskriminasi terhadap orang Papua

    Aparat keamanan Indonesia bereaksi terhadap acara peringatan 1 Desember dengan pembunuhan, penyiksaan, penangkapan massal, penganiayaan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap orang Papua asli – Kelompok masyarakat sipil Papua dan Jakarta melaporkan bahwa 355 orang ditangkap dan setidaknya 145 orang terluka karena penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh apparat keamanan terhadap para peserta memperingati 1 Desember – Empat orang dibunuh dan delapan lagi terluka parak ketika penyisiran militer di sebuah acara pengibaran bendera di Yapen – 49 orang ditangkap di dua kejadian terpisah berkaitan dengan kegiatan peringatan damai di Nabire – Lompatan besar dari jumlah penangkapan demonstran damai yang memperingati tanggal-tanggal penting bertentangan dengan pesan Presiden Jokowi atas jaminan hak asasi manusia dan perdamaian di Papua.

  • Oktober/November 2015: Akuntabilitas negara atas pelanggaran masih jarang

    Filep Karma dikeluarkan setelah 11 tahun di penjara – Empat tahanan ditangkap karena mendukung ULMWP dihukum 1.5 tahun penjara – Kekhawatiran atas kesehatan seorang tahanan, Narko Murib, yang dilaporkan tidak menerima perawatan medis yang memadai – Tiga anggota militer dihukum penjara, sementara seorang lagi masih menanti vonis atas pembunuhan di Timika pada bulan Agustus

  • Briefing Paper: Penangkapan bernuansa politik di Papua Barat dari 2012 – 2014

    Analisa tentang data Papuans Behind Bars dari 2012 – 2014 – Dakwaan makar dan permufakatan jahat untuk melakukan makar lebih sering digunakan terhadap tahanan politik – UU Darurat 12/1951 disubstitusi dengan pasal yang bermotif politik lainnya – Peningkatan lima kali lipat pada tahun 2014 untuk kasus penyiksaan para tahanan karena mengikuti demonstrasi

  • 1 2 3 5