Dominikus Surabut adalah Sekretaris Dewan Adat Papua cabang La Pago. Ia ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua III pada Oktober 2011 lalu, yang berujung pada penangkapan dia atas tuduhan makar.
Kongres Rakyat Papua III yang diadakan pada tanggal 17–19 Oktober 2011 dan dihadiri oleh lebih dari 4,000 peserta ini berlangsung di Lapangan Zakeus milik misi katolik Padang Bulan yang terletak berdekatan dengan Ibukota propinsi, Jayapura. Bendera “Bintang Kejora” dikibarkan dalam acara tersebut. Menurut Asian Human Rights Commission (AHRC), sekitar 2,200 anggota TNI dan Brimob (Brigade mobil) berada disekitar lokasi acara. Sedikitnya 100 anggota penjaga keamanan dilaporkan mengelilingi lokasi acara dengan mobil polisi, mobil-mobil berlapis baja dan senjata api, sedangkan peserta acara hadir tanpa bersenjata.
Pada tanggal 19 Oktober 2011, sekitar pukul 14:00 waktu setempat, deklarasi politik tentang mampunya rakyat Papua untuk berdiri sendiri dibacakan oleh Forkorus Yaboisembut dan Edison Waromi, yang sebelumnya telah dipilih sebagai presiden dan perdana menteri Negara Federasi Papua Barat.
Setelah pendeklarasian, kongres berakhir dan para peserta mulai bubar dan kembali ke tempat masing-masing. Aparat keamanan mulai menembakkan senjata api diudara dan dilaporkan menggunakan gas air mata kepada para peserta yang hendak bubar sambil memukuli mereka. Kejadian ini meninggalkan lusinan orang terluka. Sekitar 300 peserta ditangkap dan dibawa ke tahanan dengan truk-truk aparat namum sebagian besar kemudian dibebaskan. Video rekaman acara tersebut, yang diterima oleh LSM Down to Earth dan Tapol, memastikan bahwa tidak sedikit tembakan dilepaskan aparat keamanan, dan bahwa para peserta dipukuli.
Surabut ditahan beserta empat anggota lain yang merencanakan Kongres tersebut; Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi, August Makbrawen, dan Gat Wenda. Pada tanggal 20 Oktober, Selpius Bobii, Ketua Kongres, menyerahkan diri kepada polisi. Gat Wenda dituduh dengan UU 12/1951 tentang senjata tajam, sedangkan kelima orang lain dituduh telah melakukan tindakan makar (Pasal 106 KUHP), konspirasi (pasal 110 KUHP), dan penghasutan untuk melawan pihak aparat dengan menggunakan kekerasan (Pasal 160 KUHP). Hingga hari ini mereka masih ditahan di Kantor Polisi Jayapura untuk menunggu sidang.
Gat Wenda disidangkan dan dihukum dengan lima bulan dipenjara. Dengan menilai bahwa lima bulan sudah habis sebelum siding, dia langsung dibebaskan. Sedangkan Dominikus Surabut dan keempat terdakwa lain menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kelas I A Abepura sebanyak 13 kali, dimulai pada tanggal 30 Januari 2012. Pada tanggal 16 Maret 2012, kelima laki-laki diputuskan bersalah makar secara sah dan menyakinkan dengan hukuman penjara selama tiga tahun atau dua tahun lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum(JPU). Tim Penasehat hukum dan JPU sama–sama telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 4 April ke Pengadilan Negeri 1 Jayapura dan akan diteruskan kepada Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dari fakta–fakta persidangan. Pada tanggal 11 Mei 2012, pengajuan banding kelima tahanan politik ke Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura ditolak. Terkait penolakan tersebut, Penasehat Hukum (PH) Forkurus Cs akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pada 24 Juli 2012, Mahkama Agung melalui Putusan MA No. 1029K/PD/2012 menolak permohonan kasasi dari pada pemohon kasasi/para terdakwa dalam kasus Kongres Rakyat Papua (KRP) III yakni Selpius Bobii, Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi, Dominikus Surabut dan August Magbrawen Sananay Kraar.
Pada bulan Desember, Surabut terima hibah Hellman/Hammet, diurus oleh Human Rights Watch, sebagai pengakuan untuk “komitmen kepada kebebasan berekspresi dan keberanian dalam menghadapi penganiayaan politik.”
Sumber-sumber
Amnesty International, “Indonesia: release participants of peaceful gathering in Papua,” 20 October 2011,
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA21/033/2011/en/5eb8e86b-1945-4f87-8ef2-d9c7022e7985/asa210332011en.pdf
Asian Human Rights Commission, “Security forces open fire at the Third Papuan People’s Congress,” 19 October 2011,
INDONESIA: Security forces open fire at Third Papuan People’s Congress
Asian Human Rights Commission, “Troops open fire on Papuan gathering,” 20 October 2011,
Asian Human Rights Commission, “Indonesia: one person killed, hundreds arrested, and five persons charged with rebellion at the Third Papuan People’s Congress,” 20 October 2011,
East Timor and Indonesia Action Network, “Congressman Faleomavaega calls upon government of Indonesia to ensure safe and humane treatment for West Papuans in custody and to work for their release,” 21 October 2011,
http://www.etan.org/news/2011/10faleo.htm
Human Rights Watch, “Biographies of 2012 Hellman/Hammet Awardees,” 4 December 2012, www.hrw.org/sites/default/files/Biographies-of-2012-HH-Awardees.doc
Human Rights Watch, “Indonesia: independent investigation needed into Papua violence,” 27 October 2011,
http://www.hrw.org/news/2011/10/28/indonesia-independent-investigation-needed-papua-violence
Jakarta Globe,“Dozens injured as Papua group declares independence from Indonesia,” 19 October 2011,
http://www.thejakartaglobe.com/home/dozens-injured-as-papua-group-declares-independence-from-indonesia/472697
Jakarta Globe, “At Papuan Congress, a brutal show of force,” 22 October 2011,
http://www.thejakartaglobe.com/editorschoice/at-papuan-congress-a-brutal-show-of-force/473327
Tapol, East Timor and Indonesia Action Network, West Papua Advocacy Team, “Indonesian crackdown on Papuan Congress sparks outrage,” 20 October 2011,
http://www.etan.org/etanpdf/2011-13/TAPOL%20WPAT%20ETAN%20Crackdown%20sparks%20outrage.pdf
Video : Metro TV, “Polisi Buru Peserta Kongres Pendirian Negara Papua « , 19 October 2011,http://www.youtube.com/watch?v=9eB_lHvxGdg
Di update: 4 Januari 2013
