Ringkasan

Pada akhir Agustus 2013, terdapat 55 tahanan politik di penjara Papua. Ada sejumlah penangkapan pada bulan ini yang mencerminkan upaya polisi untuk menghalangi demonstrasi damai di seluruh wilayah Papua. Mereka semua yang ditahan pada bulan Agustus telah dibebaskan dari tahanan, sebagian besar dari antaranya tanpa dakwaan. Namun di Sorong, empat tokoh masyarakat telah dibebaskan dari tahanan, tetapi tetap dikenakan tuduhan makar dan penghasutan. Di Wamena, dua orang saksi pembunuhan oleh Polisi ditahan dan kemudian dibebaskan.

Daniel Gobay dan Matan Klembiap dalam kasus penangkapan di Depapre, serta enam aktivis dalam kasus amunisi di Abepura telah dibebaskan. Ada laporan keprihatinan mengenai investigasi untuk kasus Biak 1 Mei dan persidangan Aimas 1 Mei. Aparat keamanan Indonesia menggerebek kantor Dewan Adat Papua dan sebuah gereja di Paniai. Kondisi kesehatan Filep Karma semakin memburuk karena ditolak perawatan medis yang memadai sekali lagi.

Penangkapan

Empat pemimpin masyarakat ditangkap setelah pernyataan pers mendukung Freedom Flotilla

Pada tanggal 28 Agustus 2013, sekitar pukul 18.00 waktu Papua, Polres Sorong menangkap empat tokoh masyarakat di Gereja Maranatha Lama di Sorong. Apolos Sewa, Ketua Dewan Adat Daerah (DAD), Yohanis Goram Gaman, Pengurus DAD, Amandus Mirino dan Samuel Klasjok ditangkap selepas sesi doa dan keterangan pers dalam aksi solidaritas DAD dengan ‘Freedom Flotilla’ yang sedang berlayar dari Australia ke Papua Barat untuk menyoroti situasi hak asasi manusia di Papua Barat.

Menurut laporan dari seorang aktivis setempat sebagaimana dinyatakan dalam Tabloid Jubi, sesi doa dan keterangan pers tersebut diterima dengan antusias oleh masyarakat yang hadir. Dalam langkah mendukung keterangan pers – yang menyambut kedatangan Freedom Flotilla – bendera Bintang Kejora bersama dengan bendera Aborigin lainnya dikibarkan. Tak lama setelah itu, keempat pemimpin tersebut ditangkap dan dibawa ke Polres Sorong untuk diinterogasi.

Informasi yang diterima dari sumber setempat lainnya menyatakan bahwa selepas diinterogasi selama satu malam, keempatnya dibebaskan dengan syarat. Keempat aktivis tersebut diminta memberikan  pernyataan kepada polisi untuk dapat bekerja sama dengan penyidik polisi, bersedia menghadiri proses hukum sampai ke pengadilan dan akan melapor  kepada polisi dua kali seminggu. Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) menyatakan bahwa pada tanggal 2 September, keempatnya melapor ke Polres Sorong untuk pertama kali sejak dibebaskan pada 29 Agustus.  ALDP juga melaporkan bahwa para pengacara HAM akan berkoordinasi dengan polres Sorong untuk mengatur akses ke pengacara hukum untuk keempatnya. Laporan di media Papua menyatakan bahwa mereka telah dituduh dengan makar dan penghasutan sebagaimana Pasal 106 dan 110 KUHP.

Penangkapan dan intimidasi terhadap warga sipil dan aktivis yang berpartisipasi dalam Parade Budaya Papua

Menurut laporan dari sumber HAM setempat, aparat keamanan Indonesia berusaha menghalangi terjadinya demonstrasi dalam bentuk Parade Budaya Papua pada 15 Agustus 2013 di berbagai kota di Papua. Parade Budaya diadakan untuk memperingati perjanjian New York tahun 1962, yang mengakibatkan Papua Barat diserahkan kepada Indonesia, dan untuk mendukung pembukaan kantor Kampanye Free West Papua di Belanda.

Waena

Sebuah laporan yang diterima melalui email dari seorang aktivis setempat di Jayapura menyatakan bahwa empat KNPB (Komite Nasional Papua Barat) aktivis Agus Kosai, Toni Kobak, Wim Rocky Medlama dan 13 anggota KNPB lainnya yang tidak dinama ditangkap pada 14 Agustus sementara mereka sedang membuat persiapan untuk Parade Budaya. Para aktivis telah merencanakan untuk melakukan kegiatan dari Waena ke makam pemimpin Papua Theys Hiyo Eluay di pinggiran kota Sentani pada 15 Agustus, namun ditangkap oleh polres Jayapura. Setelah diinterogasi selama beberapa jam, mereka dibebaskan namun polisi menyita barang yang akan digunakan pada Parade Budaya, termasuk spanduk, generator, mikrofon dan megafon. Sebuah artikel oleh situs berita Warta Papua Barat melaporkan bahwa di Jayapura, sekitar 800 personil kepolisian diturunkan untuk mengamankan Parade Budaya yang bergerak dari Jayapura ke Waena. Dalam artikel ini, seorang aktivis hak asasi manusia telah mengkritik tindakan ini, menyatakan bahwa kehadiran polisi yang banyak itu berlebihan untuk sebuah demonstrasi damai.

Di Waena, ratusan warga sipil dilaporkan ‘dihadang’ oleh polisi bersenjata lengkap di Terminal Abe-Sentani. Menurut seorang aktivis yang diwawancarai dalam laporan tersebut di atas itu, empat truk polisi, satu panser mobil gas air mata dan satu tangki dikerahkan untuk mengendalikan Parade Budaya tersebut.

Wamena

Laporan yang sama diterima dari aktivis setempat yang menyatakan bahwa polisi bandara di kota Wamena menyita lima spanduk yang dikirim dari Jayapura untuk digunakan di Parade Budaya pada 15 Agustus. Ketika aktivis KNPB meminta penjelasan dari pihak berwenang, mereka diberitahu bahwa spanduk-spanduk tersebut diduga mengandung pesan separatisme yang dilarang dan  akan ‘mengganggu’ Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Sebuah unit TNI, Kodim serta Brimob diduga menguasai ruang di mana para aktivis berniat untuk parade, menghambat kemampuan mereka untuk berkumpul.

Fak-Fak                                                                                                   

Laporan lainnya yang dikirim oleh Dewan Adat Papua (DAP) menyoroti taktik banyaknya polisi menjelang perayaan Parade Budaya pada tanggal 15 Agustus di Fak-Fak. Pada 8 Agustus, polres Fak-Fak membawa sebuah konvoi kendaraan ke kampung Sakartemin dan mengeluarkan pernyataan melarang masyarakat melaksanakan Parade. Pada tanggal 10 Agustus, polisi menyita tas milik masyarakat sipil bernama Firmansyah Iribaram di pelabuhan Fak-Fak, karena bendera Bintang Kejora tercetak di atasnya. Ketika  diminta penjelasan, polisi menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk menyita tas itu. Pada tanggal 12 Agustus, Kapolres Fak-Fak Drs. M. Yusuh memimpin sebuah konvoi kendaraan kepolisian ke Distrik Kramonggea dimana mereka mengeluarkan pernyataan serupa melarang setiap tindakan merayakan Parade Budaya .

Pada tanggal 13 Agustus, sembilan anggota KNPB ditangkap oleh polres Fak-Fak di kampung Brongkendik di Distrik Fak-Fak Tengah. Aktivis setempat melaporkan bahwa sembilan aktivis – Arnoldus Kocu, Lahamis Weripang (Ketua KNPB Fak-Fak ), Daniel Kaninggal, Susana Kramandodon, Tobias Hegemur, Salimin Renwarin, Alex Hindon, Matias Bahamba dan Yahya Bahamba – ditangkap oleh polisi bersenjata lengkap. Organisasi hak asasi manusia Elsham Papua melaporkan bahwa kesembilannya dibebaskan beberapa jam kemudian setelah diinterogasi.

Laporan DAP yang sama juga menyatakan bahwa pada tanggal 13 Agustus, Polres Fak-Fakmengeluarkan balasan bahwa mereka tidak dapat memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Aksi Damai bagi Solidaritas Aksi Kaum Pribumi untuk HAM Dan Demokrasi  (SKPHD ) untuk melaksanakan Parade Budaya pada 15 Agustus. Pada 14 Agustus sekitar pukul 13.30 waktu Papua, sebuah aparat gabungan TNI dan Polri melakukan penangkapan massal di beberapa kampung ditengah kota Fak-Fak. Sekitar 150 warga sipil ditangkap , termasuk orang tua, wanita dan anak-anak, dan dibawa ke Polres Fak-Fak. Setelah mendengar tentang penangkapan massal itu, tiga para koordinator Parade Budaya, Roy Mury , Samuel Rohrohmana dan Dany Hegumur menuju ke kantor polisi untuk bernegosiasi untuk pembebasan mereka. Ketiga aktivis itu ditahan dan diinterogasi selama beberapa jam sebelum dibebaskan. Ketiga aktivis tersebut menegosiasikan pembebasan 150 warga sipil itu, yang kemudian dibebaskan setelah ditahan selama tiga jam.

Laporan ini juga menyoroti kejadian di Polres Fak-Fak di mana semasa penggeledahan,wanita-wanita yang ditahan diduga ditelanjangi hingga hanya memakai celana dalam. Ini dilaporkan dilakukan oleh dua polisi wanita di kamar mandi perempuan. Seorang gadis berusia 16 tahun yang memberikan kesaksian kepada Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum di Manokwari (LP3BH) mengatakan bahwa ia diperintahkan oleh salah satu dari dua polwan itu untuk memasuki kamar mandi di mana ia ditelenjangi dan diinterogasi tentang alasannya  datang ke kota. Sebuah pernyataan pers dari LP3BH mengutuk keras tindakan dua polwan itu, dengan argumen bahwa mereka telah melanggar Pasal 5 dan Pasal 32 UU 8/1981tentang Hukum Acara Pidana dan melanggar prinsip praduga tak bersalah. Polres Fak-Fak telah mengeluarkan permintaan maaf kepada para wanita tersebut.

Pada tanggal 15 Agustus,sekitar pukul 09:30 waktu Papua, demonstran yang menuju ke Parade Budaya dari kabupaten Teluk Patipi dihentikan  oleh polisi dan dibawa ke Polres Fak-Fak. Salah satu koordinator Parade Budaya menjadi jaminan  polres untuk cepat membebaskan mereka setelah diinterogasi. Selama Parade tersebut, aparat keamanan Indonesia melakukan pencegatan dan pengeledahan terhadap kelompok-kelompok  yang berbedah  yang menuju ke tempat berkumpul untuk Parade di lapangan parkir Pasar Thumburuni di Fak-Fak. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa ada dugaan warga sipil  menerima ancaman bahwa mereka akan ditembak jika mereka mengambil bagian dalam Parade itu. Seorang pria bernama Yosua diduga dipukuli hingga mengalami gangguan pencernaan. Pengendara motor dan pejalan kaki sama sekali dihentikan dan digeladahkan sepanjang hari, diduga tanpa adanya surat izin.

Timika dan Nabire

Aktivis setempat melaporkan bahwa ada juga upaya kepolisian untuk membubarkan Parade Budaya di Timika, namun Parade berlangsung dengan aman. Ada laporan serupa tentang aktivitas Parade Budaya berjalan damai di Nabire.

Wartawan dipukuli di Paniai

Menurut sumber dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura seperti dilansir oleh ALDP, pada tanggal 15 Agustus 2013, sekitar pukul 16:20 waktu Papua, Andreas Badii, seorang wartawan berita Papua dari Bintang Papua dihentikan dengan motornya dan dipukuli oleh tiga anggota polres Paniai. Menurut Komisi Hak Asasi Manusia Asia (Asian Human Rights Commission, AHRC), Badii menderita bibir robek dan hidung berdarah sebagai akibat dari pemukulan itu. Ia dibawa ke Polres Paniai sekitar 500 meter dari tempat kejadian. Ia dibebaskan setelah 30 menit.

Ia kurang jelas apakah penganiayaan dan penahanan sewenang-wenang ini timbul karena pekerjaan Badii sebagai seorang wartawan, atau sebagai bagian dari penangkapan umum sembarangan dan pelecehan terhadap warga sipil di Paniai, yang bukan tidak biasa. Papuans Behind Bars telah mencatat 13 penangkapan sewenang-wenang terhadap warga sipil di Paniai tahun ini, semuanya kemudian telah dibebaskan tanpa dakwaan.

Saksi pembunuhan oleh polisi ditahan di Wamena

Sebuah laporan yang diterima dari seorang aktivis HAM setempat menyatakan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2013, sekitar pukul 10.30 waktu Papua, dua saksi mata kepada pembunuhan warga sipil oleh seorang polisi – ‘AW’ dan ‘BK’ – ditangkap oleh polres Jayawijaya di Wamena. Brigadir Polisi Lusman Lua diduga melepaskan dua tembakan peringatan ketika terjadi perdebatan antara dia dan Irwan Wenda, seorang warga sipil. AW dan BK mengimbau Lua untuk tidak menembak Wenda karena ia menderita penyakit mental. Laporan tersebut menyatakan bahwa Lua bereaksi dengan menembak Wenda di kaki, perut, kepala dan lengan kiri, terus membunuhnya di tempat. Penembakan fatal terjadi di hadapan empat anggota polres Jayawijaya lainnya dan dua saksi mata tersebut.

Kelima anggota polres itu kemudian dilaporkan memukuli kedua saksi mata tanpa sebab dan membawa mereka ke Polres Jayawijaya untuk diinterogasi. AHRC melaporkan bahwa keduanya menjadi sasaran penganiayaan. Dengan himbauan dari keluarga mereka, mereka dibebaskan dari tahanan beberapa jam kemudian. Belum diketahui apakah Lua telah dihukum atau jika tindakan telah diambil terhadapnya.

Pembebasan

Daniel Gobay dan Matan Klembiap dibebaskan

Menurut sumber setempat, dua aktivis yang ditahan sejak 15 Februari 2013 karena penyelidikan atas keberadaan dua aktivis pro-kemerdekaan telah dibebaskan. Pada bulan Agustus, Daniel Gobay dan Matan Klembiap dijatuhi hukuman 6 bulan 15 hari dan 6 bulan 10 hari masing-masing dikurangi masa tahanan, untuk penghasutan dan kepemilikan senjata. Klembiap dibebaskan pada 25 Agustus 2013 sedangkan Gobay dibebaskan lima hari kemudian pada 30 Agustus. Keduanya disiksa pada saat penangkapan dan semasa penahanan. Keluarga Matan Klembiap juga diduga telah menjadi target upaya pembunuhan.

Enam aktivis dalam kasus amunisi Abepura dibebaskan

Informasi yang diterima dari sumber setempat melaporkan pembebasam Denny Immanuel Hisage, Anike Kogoyo (wanita), Jhon Pekey, Rendy Wetapo, Jimmy Wea dan Oliken Giay dari LP Abepura pada bulan Agustus 2013. Keenam aktivis dijatuhi hukuman penjara sepuluh bulan berdasarkan UU Darurat No 12/1951 dan Pasal 55 KUHP Indonesia. Seperti dilaporkan di Update Juli, dalam sebuah wawancara dengan sumber setempat, Hisage menyatakan bahwa peluru ditanam di akomodasinya dalam rangka  bukti untuk memberatkan mereka.

Pengadilan bernuansa politik dan penilaian tentang kasus

Persidangan enam tahanan dalam kasus Biak 1 Mei

Informasi yang baru diterima dari pekerja HAM setempat telah menjelaskan identitas enam orang yang ditahan dalam kasus pengibaran bendera di Biak. Mereka dikenal sebagai Oktovianus Warnares, Yoseph Arwakon, Yohanes Boseren, Markus Sawias, George Syors Simyapen dan Jantje Wamaer.

Pada tanggal 1 Mei 2013, enam aktivis ditangkap setelah polisi melepaskan tembakan ke sebuah kelompok 50 orang yang berkumpul untuk upacara pengibaran bendera untuk memperingati 1 Mei yang menandai beralihnya administrasi Papua Barat ke Indonesia. Keenam mereka menghadapi tuduhan makar dan kepemilikan senjata berdasarkan Pasal 106, 53, 55 dan 56 KUHP dan Pasal 1 UU Darurat No 12/1951.

Aktivis setempat menduga bahwa selama penyelidikan, polisi mencoba menanam bukti memberatkan pada terdakwa, yang terdiri dari 49 peluru dan tiga karton bom rakitan. Pada tanggal 2 Juli, kasus telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan  dikembalikan ke penyelidikan polisi pada tanggal 10 Juli, dilaporkan karena laporan investigasi itu tidak lengkap dan belum mendapat status ‘P.21’, yang menunjukkan selesainya investigasi. Informasi yang diterima dari pengacara HAM setempat melaporkan bahwa pada tanggal 29 Agustus, kasus itu sudah dilimpahkan dengan sukses ke Jaksa. Pengacara-pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jayapura telah menandakan kesediaan untuk mewakili keenamnya setelah para keluarga enam aktivis mengajukan permintaan bantuan hukum. Namun, kesulitan keuangan menghambat kemampuan mereka untuk memberikan pendampingan hukum kepada keenam aktivis, yang sebagian besar di antaranya bekerja sebagai petani dan tidak mampu membayar biaya.

Saksi bukan saksi fakta yang dihadirkan dalam kasus Aimas 1 Mei

Sebuah laporan dari situs berita Papua online Tabloid Jubi menyatakan bahwa sidang untuk Aimas 1 kasus Mei (lihat Update Mei) telah dimulai. Pada tanggal 26 Agustus 2013 pemeriksaan saksi dilakukan di Pengadilan Negeri Sorong. Tiga saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Laporan tersebut menyatakan bahwa hanya satu dari tiga orang saksi, Mesak Takoy, memiliki pengetahuan tentang insiden yang terjadi pada 30 April dalam peringatan tanggal 1 Mei, di mana tujuh orang – Isak Klaibin, Klemens Kodimko, Obeth Kamesrar, Antonius Safuf, Obaja Kamesrar, Yordan Magabloi dan Hengky Mangamis – ditangkap dan dituduh dengan makar di bawah Pasal 106, 108 dan 110 KUHP. Menurut sumber LP3BH yang dikutip dalam laporan, Takoy adalah tetangga lama Isak Klaibin, tetapi dia tidak punya mengetahui kegiatan politik Klaibin yang diduga dan tidak memiliki pengetahuan atau pernah bertemu enam terdakwa lainnya.

Pengacara mereka telah menolak pengajuan dua orang saksi lainnya oleh Jaksa Penuntut Umum – Kepala pemerintah Distrik Aimas dan Kepala kantor pemerintahan Kesatuan Nasional (Kesbang) di Manokwari – alasannya karena, kedua mereka tidak hadir pada saat kejadian pada tanggal 30 April 2013. Pengacara juga mempertanyakan isu tiang bendera, yang disebutkan dalam Laporan Investigasi dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut, digunakan sebagai bukti terhadap ketujuh aktivis. Mereka berpendapat bahwa benda itu memang tidak ada pada saat kejadian tersebut. Keterangan saksi diharapkan akan terus berlanjut pada bulan September.

Kasus Timika 1 Mei dilimpahkan ke Jaksa

Seorang pengacara HAM setempat telah melaporkan bahwa kasus pengibaran bendera Timika 1 Mei (lihat Update Mei) telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Sebuah sumber HAM lain telah menyatakan bahwa kelima orang – Domi Mom, Alfisu Wamang, Musa Elas, Eminus Waker dan Yacob Onawame – saat ini ditahan di Lembaga Pemasyaralatan Timika dan bahwa mereka masih  tanpa pendampingan hukum. Sumber yang sama juga melaporkan bahwa kelimanya telah disiksa dan diintimidasi oleh polisi semasa di tahanan. Sebagaimana dilaporkan dalam Update Juli kami, tiga di antaranya – Musa Elas, Yacob Onawame dan Alfisu Wamang –kesehatannya menjadi memburuk. Keluarga mereka telah meminta aparat polres Mimika untuk memberikan mereka perawatan medis yang memadai di rumah sakit, namun belum ada kemajuan yang dilaporkan.

Banding akan diajukan untuk kasus Perayaan Hari Pribumi di Yapen

Pengacara HAM telah melaporkan bahwa mereka akan mengajukan banding terhadap hukuman penjara dua tahun dan 18-bulan masing-masing atas Edison Kendi dan Yan Piet Maniamboi. Kedua mereka tidak lagi dalam tahanan karena telah menghabiskan jumlah maksimum yang diperbolehkan dalam penahanan.

Yogor Telenggen dituduh terlibat dalam penembakan Pirime 2012

Informasi yang diterima melalui email dari sumber HAM setempat telah mengungkapkan bahwa Yogor Telenggen, yang sebelumnya dilaporkan terlibat dalam penembakan 2012 di Puncak Jaya melawan aparat militer Indonesia, kini telah dituduh terlibat dalam kasus Pirime di Jayawijaya pada tahun 2012 dan penembakan terhadap para sopir di Bandara Mulia. Diperkirakan bahwa Telenggen tanpa pendapingan hukum, tapi ini belum dikonfirmasi. Dia telah ditahan di Polda Papua sejak 10 Maret 2013.

Vonis disampaikan untuk Atis Rambo Wenda

Informasi yang baru-baru ini diterima dari sumber-sumber setempat melaporkan bahwa Atis Rambo Wenda, yang ditangkap pada 4 April 2013 di Waena dan didakwa dengan tindak pidanan kekerasan berdasarkan Pasal 170 KUHP, telah dijatuhi hukuman penjara 10 bulan pada tanggal 20 Juli. Dalam Update Juni, Papuans Behind Bars melaporkan ketakutan Wenda atas potensi penganiayaan dari pihak berwenang di Abepura, mengakibatkannya menolak perawatan medis yang sangat dibutuhkan.

Kasasi diajukan untuk Bastian Mansoben

Pada tanggal 29 Agustus 2013, para pengacara HAM untuk Bastian Mansoben mengajukan banding terhadap hukuman 3 tahun penjara dan 6 bulan, yang sebelumnya dilaporkan dengan salah di Update Juni sebagai 3 tahun penjara. Mansoben disiksa pada saat penangkapan oleh kepolisian Biak dan dipukuli parah semasa dalam tahanan.

Sidang penangkapan Sarmi terus ditunda

Sebuah pemeriksaan saksi yang dijadwalkan pada tanggal 28 Agustus dalam pengadilan Alex Makabori (alias Isak Demetouw), Daniel Norotouw, Niko Sasomar dan Soleman Teno ditunda. Pengacara HAM telah menyatakan bahwa pemeriksaan saksi telah ditunda beberapa kali. Hal ini dilaporkan karena Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan  saksi. Jaksa menyatakan bahwa personil militer yang  sebagai saksi telah dipindahkan ke Merauke, sementara saksi masyarakat  sipil tidak dapat hadir karena mereka tinggal jauh. 

Kasus-kasus yang menjadi perhatian

Anggota Dewan Adat Papua diintimidasi dan diancam dalam operasi kepolisian besar di Sentani Barat

Informasi yang diterima dari dua sumber HAM setempat melaporkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013, kantor Dewan Adat Papua (DAP), yang juga merupakan kediaman tahanan politik Forkorus Yaboisembut, digerebek dalam operasi polisi yang didukung oleh militer. Laporan yang diterima menyatakan bahwa kantor DAP, yang berada di kampung Sabron Yaru di wilayah Sentani Barat, dikelilingi oleh sekitar 100 aparat keamanan bersenjata yang tiba dengan 20 sepeda motor patroli, dua truk dari Polres Jayapura dan satu truk dari Batalyon 751 Sentani pembagian militer. Sebuah laporan yang diterima dari salah satu sumber setempat menyatakan bahwa pada saat itu, kantor itu hanya dihadiri oleh salah satu anggota Satgas Papua, grup keamaman bagi DAP, dan dua anggota DAP. Mereka diancam akan ditembak jika mereka tidak tetap duduk dan diam.

Kapolres Jayapura, Roicke Harry Langi, yang memimpin operasi itu dilaporkan menyatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk menuntut bahwa organisasi keamanan DAP, Satgas Papua tidak lagi memakai pakaian seragam dan baret custom made mereka. Para aparat keamanan diduga juga menyatakan bahwa mereka diperintahkan oleh Kapolri dan Panglima TNI untuk segera mengambil tindakan terhadap mereka yang tidak mematuhi aturan baru ini. Satgas Papua tidak dianggap sebagai institusi resmi yang disetujui oleh pemerintah Indonesia.

Kondisi kesehatan Filep Karma memburuk, ditolak perawatan medis

Sebuah laporan dari Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC Jayapura) telah mengungkapkan kekhawatiran baru bagi kesehatan Filep Karma, yang telah didiagnosis dengan penyakit jantung oleh tim medis di LP Abepura. Tim medis telah menyarankan perawatan khusus di rumah sakit pemerintah umum di Jayapura. Meskipun demikian Kalapas Abepura dilaporkan telah mengabaikan tiga surat rujukan yang dibuat oleh wakil tim medis LP Abepura yang meminta Karma diberi perawatan yang dibutuhkan.

Aparat keamanan menggeledah gereja di Paniai gereja dalam pencarian senjata

Situs berita Papua Majalah Selangkah telah melaporkan terjadi penggerebekan oleh gabungan aparat kepolisian dan militer atas Gereja Katolik St Maria Magdalena di wilayah Pugodide di Kabupaten Paniai pada tanggal 4 Agustus 2013. Menurut informasi yang diterima dari Majalah Selangkah dari seorang aktivis setempat yang berada di Paniai, penggerebekan itu dilakukan dalam mencari senjata yang diduga dimiliki oleh kelompok yang disangka militan di wilayah Pugodide.

Sebuah kronologi kejadian seperti yang dijelaskan oleh sumber Paniai setempat itu menyatakan bahwa pada tanggal 1 Agustus, masyarakat Pugodide menerima kabar mengenai distribusi ternak untuk 10 marga dari tiga kampung. Jonatan Bunai Gedeutopaa, seorang petugas militer di Jayapura meminta agar masyarakat Pugodide berkumpul di halaman Gereja St Maria Magdalena pada tanggal 4 Agustus untuk pembagian ternak di antara mereka sebelum memulai ibadah. Sementara distribusi sedang dilakukan, 15 para aparat keamanan Indonesia tiba dalam tiga kendaraan dan lanjut melakukan pencarian pada anggota masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak dan orang tua, dilaporkan pencarian senjata yang mereka mengatakan mereka percaya dimiliki oleh militan tersangka.

Pasukan keamanan juga dilaporkan secara paksa memasuki gereja, merusak pintu depan gereja. Dalam penggeledahan, aparat keamanan mencungkil tanah sekeliling gereja dan juga naik ke atas atap gereja dalam upaya pencarian senjata. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa Jonatan Bunai, dan seorang lagi petugas militer bernama Matias Bunai, yang membantu memfasilitasi distribusi ternak, tidak terlibat dalam penggeledahan itu. Tidak ada senjata yang ditemukan. Aparat keamanan menyita total  IDR 16 juta dari gereja dan beberapa handphone milik masyarakat dan membawa barang-barang yang disita ke Polres Paniai di Madi. Seperti dilaporkan dalam update-update sebelumnya, aparat militer sering melecehkan dan mengintimidasi warga sipil di Paniai dalam operasi sweeping di mana barang-barang pribadi disita tanpa surat perintah penyitaan.

Berita

Gubernur Enembe mengunjungi tahanan politik di Abepura

Tahanan politik Selpius Bobii telah mengeluarkan pernyataan sebagai balasan atas kunjungan baru-baru ini oleh Gubernur Papua  Lukas Enembe, ke Abepura pada tanggal 17 Agustus 2013. Pernyataan itu menegaskan kembali penolakan tawaran grasi oleh para tahanan politik di Abepura (yang akan membutuhkan pengakuan bersalah), dan menyoroti beberapa percakapan antara Enembe dan Filep Karma, Victor Yeimo dan Selpius Bobii. Dalam menanggapi kunjungan Gubernur, Bobii memberitahukan Gubernur bahwa sebagai tahanan politik mereka menolak grasi, dan bahwa bangsa Papua siap untuk bernegosiasi dengan Indonesia dan menolak Otonomi Khusus Plus. Enembe telah dilaporkan mengatakan kepada para tahanan untuk meninggalkan gerakan pro-kemerdekaan dan bekerja untuk mencapai kebebasan melalui kemakmuran.

Tahanan politik Papua bulan Agustus 2013

Orang Papua di Balik Jeruji adalah satu upaya kolektif yang dimulai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerjasama dalam rangka Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan HAM di Papua. Ini adalah gagasan kelompok bawah dan mewakili kerjasama yang lebih luas antara para pengacara, kelompok-kelompok HAM, kelompok-kelompok adat, para aktivis, wartawan dan para individu di Papua Barat, LSM-LSM di Jakarta, dan kelompok-kelompok solidaritas internasional.

Orang Papua di Balik Jeruji adalah satu proyek tentang tahanan politik di Papua Barat.

Tujuan kami adalah memberikan data yang akurat dan transparan, dipublikasi dalam bahasa Inggris dan Indonesia, untuk memfasilitasi dukungan langsung terhadap para tahanan dan meningkatkan diskusi dan kampanye lebih luas sebagai dukungan terhadap kebebasan berekspresi di Papua Barat.

Kami menerima pertanyaan, komentar dan koreksi.  Dana dapat mengirimkannya kepada kami melalui info@papuansbehindbars.org

Ringkasan

Pada akhir bulan Oktober 2015, terdapat sedikitnya 42 tahanan politik di Papua. Pada akhir bulan November, terdapat sedikitnya 41 tahanan politik di Papua.

Pada 19 November 2015, Filek Karma dibeaskan setelah 11 tahun di penjara. Sebelumya, dia secara konsisten menolak tawaran pembebasan melalui remisi atau grasi dari pemerintah Indonesia, dengan menyatakan bahwa ini berarti pengakuan bersalah. Namun, pada hari pembebasannya, Karma tidak diberikan pilihan untuk tetap di penjara tetapi hanya dikeluarkan secara langsung. Karma sudah menyatakan bahwa dia akan tetap mengekspresikan aspirasi kemerdekaan Papua secara damai. Namun, masih belum pasti apakah ini akan ditoleransi oleh aparat keamanan Indonesia. Hanya beberapa hari sebelum pembebasan Karma, pada tanggal 16 November 2015, sebuah demonstrasi mendesak demokrasi dan kebebasan media dibubarkan secara paksa oleh kepolisian Wamena. Demonstrasi tersebut dipimpin oleh lima mantan tahanan politik yang dibebasakan pada bulan Mei 2015.

Keempat tahanan yang ditangkap karena mendemonstrasikan dukungan mereka untuk aplikasi dari United Liberation Movement for West Papua (Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat, ULMWP) untuk keanggotaan dengan Melanesian Spearhead Group (MSG) di Mei 2015 divonis 1.5 tahun’ kepenjaraan masing-masing. Ada kekhawatiran bahwa Narko Murib, salah satu tahanan, tidak menerima perawatan medis yang memadai untuk komplikasi kesehatan yang serius yang dia sedang menderita. Pengacara hak asasi manusia yang mendampingi kasus ini, dan juga kasus lain di biak yang juga melibatkan pendukung ULMWP, menyatakan bahwa tampaknya ada penggantian dakwaan makar dengan dakwaan pidana lain. Khususnya, para tahanan didakwa dengan penghasutan, di bawah Pasal 160 KUHP.

Tiga tentara dijatuhi hukuman penjara, sementara satu lagi masih menunggu vonis, atas pembunuhan dia orang Papua oleh aparat militer dari Kodim 1710 di Koperapoka, Mimika pada tanggal 28 Agustus 2015. Sementara penuntutan aparat militer atas pelanggaran membesarkan harapan, penuntutan seperti ini masih jarang. Dalam kejadian ‘Paniai Berdarah’, kasus profil tinggi yang lain, mendapatkan hukuman ternyata tidak begitu mudah. Walaupun investigasi sudah dilakukan oleh Komnas HAM ke dalam penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2014 itu, tidak ada indikasi kemajuan dalam membawa pelaku ke pengadilan.

Penangkapan

Biarawan-biarawan dan aktivis-aktivis HAM ditahan karena mendemonstrasi tentang Paniai Berdarah; wartawan dipukul

Pada tanggal 8 Oktober 2015, 18 orang ditahan karena menyertai dalam demonstrasi mendesak akuntabilitas atas penembakan ‘Paniai Berdarah’ yang terjadi pada bulan Desember 2014. Termasuk dalam mereka yang ditahan adalah lima biarawan Frasiskan, satu biarawan Agustinian, dan anggota masyarakat sipil dari organisasi HAM setempat. Para demonstran memanggil Presiden Jokowi untuk memperlancar proses hokum untuk kasus Paniai.

Laporan dari Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC Papua) menyatakan ahwa Polresta Jayapura memburjan demonstrasi secara paksa dengan memukul para demonstran dengan popor senapan. Abeth You, seorang wartawan dengan situs berita Papua Majalah Selangkah, dicekik dan dipukul oleh seorang polisi dan gambar di kameranya dihapuskan ketika dia mencoba untuk membuat laporan tentang penangkapan tersebut.

Ke-18 tahanan itu dipaksa naik ke atas dua truk polisi dan dibawa ke Polres Abepura. Mereka ditahan di atas truk tersebut untuk satu jam setengah sebelum dibebaskan tanpa dakwaan.

Tiga aktivis KNPB diinterogasi karena kunjungan jurnalis Perancis

Pada tanggal 9 Oktober 0215, tiga aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ditahan dan diinterogasi untuk beberapa jam oleh kepolisian Sentani atas kunjungan dari Marie Dhumieres, seorang wartawan jurnalis Perancis yang berbasis di Jakarta ke kabupaten Pegunungan Bintang. Pada tanggal 1 Oktober 2015, Dhumieres, yang dilaporkan menerima surat ijin polisi untuk mengunjungi Papua, berkunjung ke distrik Ohika di kabupaten Pegungunan Bintang untuk melapor peresmian dewan eksekutif KNPB di kabupaten itu. Ketiga aktivis KNPB – Agus Kossay, Bano Kalaka dan Nodi Hilka – dibebaskan tanpa dawkaan.

Suara Papua melaporkan bahwa empat hari kemudian, pada 13 Oktober, secretariat KNPB Sentani digerebek oleh Polres Jayapura dan anggota Brimob dibawah arahan Kapolres Jayapura AKBP Sondang Siagian. Saat penyisiran, polisi mengecat tembok dengan gambar bendera Bintang Kejora. Tidak ada yang ditangkap saat penggerebekan itu.

Siswa berumur 15 tahun ditahan karena memakai kaos bendera Bintang Kejora

Pada tanggal 8 Oktober, Matheus Louw, seorang siswa SMA yang berumur 15 tahun, ditangkap di Sorong karena memakai kaos dengan gambar bendera Bintang Kejora dan slogan menyatakan “Free West Papua.” Dia ditahan sekitar jam 16:15 waktu Papua oleh seorang anggota militer saat menonton pertandingan bola sepak di Markas Komanda Resort Militer 171 (Markorem 171). Dia diperiksa polisi secara singkat di Markas tersenut sebelum dibawa oleh delapan anggota polisi untuk diinterogasi secara lanjut oleh Reskrim di Polresta Sorong. Louw dilaporkan dipaksa menandatangani pernyataan menjaji bahwa dia tidak akan mengulangi tindakannya dan diduga dipaksa menyerah kaosnya sebagai ‘bukti’, Sementara dia tidak didakwa, laporan dari sumber HAM setempat menyatakan bahwa polisi mengancam akan menembak dan mempenjarakannya jika dia memakai baju dengan gambar Bintang Kejora dan slogan seperti itu lagi. Dia dibebaskan setelah satu jam diinterogasi di Polresta Sorong.

Pembebasan

Filep Karma dibebaskan

Pada tanggal 19 November 2015, tahanan politik Papua yang paling terkenal, Filep Karma, dibebaskan dengan pemberian remisi dasawarsa khusus. Dia telah menolak tawaran remisi atau grasi dari pemerintah Indonesia dengan secara konsisten, karena berartinya pengakuan kesalahan pidana yang tidak diakuinya. Namun, pada hari pembebasannya, dia tidak diberi pilihan untuk tetap di penjara tetapi dikeluarkan secara langsung. Pada tahun 2004, Karma ditangkap dan didakwa makar karena mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Akhirnya hukuman penjara bagi Obed Korie dan Jantje Wamaer

Papuans Behind Bars telah menghapuskan Obed Korie dan Jantje Wamaer dari daftar tahanan politik karena ada kemungkinan bahwa mereka sudah dibebaskan setelah akhirnya hukuman penjara bagi mereka.

Obed Korie dihukum lima bulan penjara dan dijadwalkan untuk dibebaskan pada tanggal 15 Oktober 2015. Dia ditangkap pada tanggal 15 Mei 2015 karena menyertai demonstrasi melawan perusahaan kelapa sawit, PT Permata Putera Mandiri (PPM) di Sorong.

Jantje Wamaer dipercaya dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 2015 menyusul akhirnya hukuman penjara 2.5 tahun. Seperti Obed Korie, pembebasannya masih belum dikonfirmasi. Dia ditangkap pada tanggal 1 Mei 2013 karena menyertai acara di Biak memperingati hari ulang tahun ke-50 pemindahaan administrasi Papua ke Indonesia. Tiga orang lain – Oktovianus Warnares, George Syors Simyapen dan markus Sawias – dalam kasus yang sama masih di balik jeruji di LP Biak.

Pengadilan politik dan ringkasan kasus

Demonstran MSG Manokwari dihukum penjara 1.5 tahun

Pengacara LP3BH (Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum) melaporkan bahwa pada tangal 27 November 2015, Alexander Nekenem, Narko Murib, Maikel Aso (alias Othen Gombo) and Yoram Magai dihukum 1.5 tahun penjara masing-masing. Kejakasaan sebelumnya menuntut hukuman penjara dua tahun masing-masing bagi keempat tahanan.

Pengacara LP3BH menentang bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus ini, Syahrul, SH, telah melakukan contempt of court karena dia gagal memberikan perawatan medis yang memadai kepada Narko Murib, yang menderita komplikasi sakit perut karena penyakit malaria dan TBC. Saat persidangan pada tanggal 9 November 2015, Ketua Hakim Maryono, SH, memerintahkan JPU untuk memastikan bahwa Murib mendapat perawatan medis yang memadai setelah dia tidak mampu menghadiri persidangan karena kondisi sakit. Daripada mengirim Murib ke rumah sakit, JPU mengarahkan seorang polisi untuk meberikannya obat penawar rasa sakit dan memeriksa tekanan darahnya.

Keempat tahanan adalah antara 75 orang yang ditangkap pada tanggal 20 Mei 2015 karena menyertai demonstrasi di Manokwari yang mendukung aplikasi ULMWP untuk keanggotaan di Melanesian Spearhead Group (MSG).

Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara 1.5 tahun untuk pendukung ULMWP

Pengacara HAM yang mendampingi Apolos Sroyer, Dorteus Bonsapia dan Wamoka Yudas Kossay, melaporkan bahwa pada tanggal 25 November 2015, kejaksaan dalam kasus itu menuntut hukuman penjara 1.5 tahun masing-masing bagi ketiga para tahanan yang didakwa penghasutan dan menyebarkan berita bohong di bawah Pasal 160 KUHP dan Pasal 14 UU 1/1946 masing-masing. Mereka diharapkan akan divonis pada awal bulan Desember 2015. Pada tanggal 21 Mei 2015, ketiga tahanan ditangkap bersama dengan 14 orang lain di Biak karena mendemonstrasi dukungan mereka untuk aplikasi ULMWP di MSG.

Kasus-kasus penting

Tiga anggota militer dihukum penjara, satu lagi masih menunggu vonis

Dalam laporan terakhir kami, kami melaporkan tentang penembakan yang membunuh dua orang Papua oleh dua anggota militera dari Komando Distrik Militer 1710 (Kodim 1710) di Koperapoka, kabupatan Mimika pada tanggal 28 Agustus 2015. Laporan media menyatakan bahwa ketiga tentara telah dihukum penjara karena keterlibatannya dalam kejadian tersebut. Serka Makher Rehatta dihukum 12 tahun penjara, sementara Sertu Ashar dihukum sembilan tahun penjara. Kedua anggota militer ditemukan bertanggungjawab atas penembakan yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2015, mengakibatkan dalam kematian dua orang Papua. Praka Gregorius R. Geta dihukum tiga tahun penjara karena keterlibatannya dalam penembakan itu. Sementara satu anggota militer lain, Serka Imanuel Imbiri, masih menunggu vonis. Keempat anggota militer dipercaya dalam kondisi mabuk pada saat kejadian tersebut.

Demonstrasi dipimpin oleh lima mantan tahanan politik dibastasi kepolisian Wamena

Pada tanggal 16 November 2015, sebuah demonstrasi yang dipimpin lima mantan tahanan politik dibatasi oleh Polres Jayawijaya. Domi Mecky Meaga, seorang dari coordinator demonstrasi tersebut memberitahu Suara Papua bahwa polisi membubarkan demonstrasi itu walaupun Surat Pemberitahuan sudah diserahkan kepada polisi. Meaga menyatakan bahwa pada saat pembubaran, polisi memukul para demonstran dan setidaknya satu bunyi tembakan didengar. Demonstrasi itu mendesak pembukaan ruang demokrasi di Papua, jaminan keamanan bagi orang Papua, dan untuk memungkinkan wartawan asing untuk masuk dan melaporkan tentang Papua.

Polisi membubarkan aktivis mengunjungi makam Theys Eluay

Pada tanggal 10 November 2015, Polres Jayapura membubarkan sekelompok aktivis dan mahasiswa yang mengunjungi makam Theys Eluay dalam mempringati ulang tahun ke-14 pembunuhannya. Ketua KNPB Victor Yeimo meberitahu media setempat bahwa polisi bersenjata lengkap mengintimidasi aktivis-aktivis itu dan tidak mengijinkan mereka untuk mebersihkan tempat makam atau mengambil foto. Pada tanggal 10 November 2001, Theys Eluay dibunuh oleh anggota Kopassus. Sopirnya, Aristoteles Masoka, dihilangkan pada malam yang sama.

Anggota Kopassus membuka tembakan dan memukul masyarakat saat mabuk

Laporan dari penyelidik HAM setempat menyatakan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015, soerang anggota Kopassus dengan inisial ‘MK’ memukul parah seorang warga masyarakat, Kaspar Merom, di Merauke, setelah salah menuduhnya dengan pencurian. Anggota Kopassus itu, yang dilaporkan dalam kondisi mabuk, mula memukul Merom dengan gedam kapan dia membantah melakukan kesalahan. Pria itu menderita luka dalam di mulutnya. Karena Merom dan temannya, yang pada saat itu berada di tempat kejadian, membantah, anggota Kopassus mundur dan melarikan diri ke sebuah pos Kopassus yang dekat. Anggota Kopassus itu dilaporkan kembali dengan sebuah pistol, tetapi gagal untuk mencari kedua pria itu. Dia diduga kemudian membuka tembakan di arah perumahan setempat. Dia juga dilaporkan mencekik seorang pria lain, Theo Torip, dan mengancamnya dengan senjata untuk mengungkapkan keberadaan Merom dan temannya. Pada hari berikut, beberapa anggota Kopassus dilaporkan mendatang ke daerah itu dan mengingatkan masayarakat untuk tidak melaporkan kejadian tersebut.

Berita

Nota tentang penghapusan Kamori Murib dari daftar tahanan politik

Informasi yang diterima kelompok HAM berbasis di Wamena melaporkan bahwa pada awal bulan Oktober 2015, Kamori Murib telah melarikan diri dari LP Wamena. Karena ini, dia telah dihapuskan dari daftar tahanan politik. Pada tanggal 2014, Kamori Murib ditangkap dan disiksa karena kepemilikian sebuah pistol. Dia berniat untuk memberikan sebuah pistol yang dimiliki seorang anggota keluarganya yang sudah meninggal kepada pihak berwenang, namun dia ditahan dan didakwa dibawah UU 12/1951. Pada tanggal 20 Agustus 2015, dia dihukum tiga tahun penjara. Kami akan terus melaporkan tentang kasus ini jika ada perkembangan yang baru.

Tahanan Politik Papua bulan November 2015

* Meski para tahanan ini telah dibebaskan dengan jaminan dan sedang tidak dipenjara, mereka terus menghadapi tuduhan dan sedang menjalani investigasi. Karena mereka bisa ditangkap lagi, kami terus memonitor setiap perkembangan dalam kasus-kasus ini.

Ringkasan

Pada akhir bulan Agustus 2014, setidaknya terdapat 74 orang tahanan politik di penjara Papua.

Situasi di Papua semakin memburuk bulan ini, di mana tindakan keras kepada masyarakat sipil Papua oleh aparat keamanan semakin menguat. Pengacara hukum, aktivis, pembela hak asasi manusia, pendeta, kepala suku dan wartawan menjadi target penangkapan, intimidasi, pemukulan dan pembunuhan. Penangkapan dan penahanan berlanjut terhadap dua wartawan Perancis di Papua dan seorang kepala suku Papua yang menyoroti isu tentang pembatasan akses yang terus berlangsung di Papua.

Sementara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) secara konsisten telah menjadi target sejak dibentuk pada November 2008. Tindakan keras terhadap mereka semakin meningkat sejak April 2014. Dalam lima bulan terakhir,  sebanyak 81 anggota KNPB telah ditangkap. Data yang dikumpulkan oleh Orang Papua Balik Jeruji menunjukkan bahwa dalam bulan April, terjadi enam penangkapan dan dalam bulan Mei terdapat tiga penangkapan lebih lanjut. Jumlah penangkapan terhadap KNPB dalam bulan Juni meningkat menjadi 24 orang di mana pihak Indonesia menangkap mereka dengan maksud untuk mencegah acara damai pada 1 Juli, tanggal yang diakui sebagai hari kemerdekaan oleh banyak orang Papua. Pada bulan Juli, terdapat 36 penangkapan terhadap anggota KNPB berkaitan dengan rencana boikot terhadap pemilihan presiden Indonesia, jumlah penangkapan yang paling tinggi pada tahun 2014. Pola ini berlanjut pada bulan Agustus dengan tindakan penangkapan terhadap 12 anggota KNPB. Satu dari 12 yang ditangkap adalah seorang anak berumur 16 tahun, yang menghadapi penganiayaan dari anggota TNI AL di Manokwari. Martinus Yohame, ketua KNPB Sorong, diculik, disiksa dan dibunuh. LSM HAM Amnesty Internasional mengeluarkan pernyataan mengutuk pembunuhan itu dan memanggil pihak Indonesia untuk melakukan penyelidikan dengan cepat, menyeluruh, kompeten, dan imparsial.

Pada Juni dan Juli 2014, penangkapan massal terjadi di Boven Digoel, Wamena dan Timika. Pola atas penangkapan massal berlanjut bulan ini terhadap 20 orang termasuk perempuan dan anak-anak, di Distrik Nimbokrang dengan alasan dugaan kaitan dengan Tentara Papua Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM). Mereka ditahan tanpa surat perintah penangkapan dan dipukul pada saat penangkapan. Pengacara HAM terus dihalangi dalam upaya untuk mendapatkan akses kepada tahanan dalam kasus ini.

Situasi kemanusiaan di Kabupaten Lanny Jaya menjadi perhatian khusus terkait pembakaran honai oleh aparat militer dan kepolisian Indonesia. Informasi yang diterima dari Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM (JAPHAM) Pegunungan Tengah Papua dan Pesekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, antara lain menggambarkan serangan pembalasan terhadap warga sipil di Pirime di Lanny Jaya. Beberapa orang yang belum dapat dikonfirmasi jumlahnya masih menjadi pengungsi dan tidak dapat pulang ke kampung mereka karena aktivitas militer yang mengacaukan wilayah Pirime.

Penangkapan

Lima warga Papua dan dua wartawan asing ditangkap di Wamena

Pada 6 Agustus, lima warga Papua – Areki Wanimbo, Deni Douw, Enius Wanimbo, Jornus Wenda dan Ahky Logo – dan dua wartawan Perancis; Thomas Charles Dandois dan Valentine Bourrat, ditangkap oleh anggota Polres Jayawijaya. Areki Wanimbo, Dandois dan Bourrat masih ditahan sementara yang lainnya telah dibebaskan tanpa tuduhan.

Pada hari mereka ditangkap, Dandois dan Bourrat bertemu dengan Areki Wanimbo, seorang kepala suku dari Lanny Jaya, di rumahnya di Wamena. Laporan dari aktivis HAM di Wamena menyatakan bahwa kedua wartawan tersebut bermaksud untuk bertanya kepada kepala suku tentang situasi kemanusiaan menyusul pertempuran di Lanny Jaya antara pasukan keamanan dan gerakan bersenjata yang dipimpin oleh Enden Wanimbo (Lihat laporan lengkap di bawah). Setelah pertemuan tersebut, kedua wartawan kembali ke hotel mereka. Dandois bersama dengan Ahky Logo mengunakan sepeda motor. Kedua orang itu diikuti oleh tiga petugas intelijen dari Polres Jayapura, yang bermaksud menangkap mereka dalam perjalanan. Aktivis HAM Theo Hesegem, yang mengantar Bourrat ke hotelnya, sempat dihentikan oleh petugas intelijen yang mengatakan bahwa mereka akan menghubungi kembali. Hesegem kembali ke rumahnya setelah mengantarkan Bourrat ke hotel. Tak lama setelah itu, Bourrat ditangkap di hotel oleh aparat Polres Jayawijaya.

Setelah penangkapan Dandois, Bourrat dan Logo, polisi kembali ke rumah kepala suku Areki Wanimbo dan menggeledah rumahnya. Polisi juga menangkap Areki Wanimbo, Deni Douw dan Jornus Wenda di rumah mereka. Seorang warga Papua mengakui bahwa Enius Wanimbo juga ditangkap dan kemudian dibebaskan tanpa tuduhan, tetapi tidak jelas kapan dan di mana. Informasi dari pengacara dari Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), yang mewakili Areki Wanimbo, melaporkan bahwa tiga orang tersebut dilecehkan lewat kata-kata dan diancam untuk dibunuh oleh polisi pada saat penangkapan.

Menurut informasi dari pekerja HAM yang berbasis di Wamena, keesokan harinya, Enius Wanimbo, Deni Douw, Jornus Wenda dan Ahky Logo (Kepala Yayasan Pendidikan Pengajaran Dan Pembangunan Rakyat, YP3R), dibebaskan tanpa tuduhan setelah diinterogasi semalaman tanpa pendampingan hukum.

Tuduhan awal terhadap Areki Wanimbo dan empat orang Papua lainnya berkaitan dengan pelanggaran peraturan imigrasi yang membiarkan kedua wartawan asing bekerja menggunakan visa turis. Interogasi dialihkan menjadi interogasi mengenai situasi di Lanny Jaya. Areki Wanimbo juga dituduh membeli amunisi untuk diberikan kepada gerakan bersenjata pro-kemerdekaan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Awalnya dia menghadapi tuduhan atas kepemilikan amunisi berdasarkan UU Darurat 12/1951 dan melanggar peraturan imigrasi berdasarkan Pasal 122 UU 6/2011 tentang Keimigrasian. Kini dia menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan makar berdasarkan Pasal 106 dan 110 KUHP. Pengacara ALDP mengkritik cara penanganan kasus Areki Wanimbo yang tidak profesional, serta perubahan tuduhan dan bukti yang tidak sesuai.

Pada 9 Agustus, Dandois dan Bourrat dipindahkan ke Polda Papua, untuk diinterogasi lebih lanjut. Saat ini mereka menghadapi tuduhan melanggar aturan imigrasi berdasarkan pasal 122 UU 6/2011 tentang Keimigrasian, dengan hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda maksimal Rp. 500 juta (sekitar USD 42,700). Polisi juga telah menyatakan bahwa keduanya diduga menjadi mata-mata dan mencoba untuk mengacaukan Papua. Penyelidikan lebih lanjut akan terus dijalankan. Sebuah organisasi jurnalis, Reporters Without Borders telah mengeluarkan pernyataan yang meminta pemerintah Indonesia untuk membebaskan mereka dengan segera.

Pada tanggal 12 Agustus, Wanimbo dipindahkan ke Polda Papua, tanpa sepengetahuan pengacaranya untuk menjalani interogasi lebih lanjut dalam proses menunggu persidangan. Keempat orang Papua yang dibebaskan tanpa tuduhan, bersama dengan aktivis hak asasi manusia Theo Hesegem, kini telah dipanggil sebagai saksi dalam persidangan Wanimbo, Dandois dan Bourrat.

Seorang pastor ditangkap dalam pertempuran antara pasukan keamanan dan kelompok bersenjata di Lanny Jaya

Laporan yang diterima dari organisasi masyarakat sipil di Papua, termasuk ALDP, Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua (JAPHAM) dan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua menguraikan peristiwa 28 Juli hingga 5 Agustus yang menyoroti kejadian pelanggaran HAM yang serius termasuk penangkapan Pastor Ruten Wakerkwa.

Informasi dari JAPHAM dan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua menguraikan pertemuan pada tanggal 28 Juli antara gerakan bersenjata pro-kemerdekaan yang dipimpin oleh Enden Wanimbo dan anggota Polres Lanny Jaya terjadi saat jual beli senjata. Baku serang antara mereka, dipercaya terjadi karena kehadiran brigade polisi yang tidak terlibat dalam kesepakatan tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima setidaknya satu orang anggota polisi tewas dan beberapa lainnya cedera. Kelompok bersenjata dilaporkan menyita empat senjata dan ribuan peluru sebelum melarikan diri ke dalam hutan. Namun beberapa situs berita Indonesia melaporkan versi yang berbeda dari peristiwa tersebut, laporan di mana pasukan keamanan telah diserang oleh kelompok bersenjata. Keesokan harinya, militer dan polisi dilaporkan membakar rumah-rumah tradisional honai di Yugumeya dan Wenam desa di Pirime sebagai aksi balas dendam. Pada tanggal 30 dan 31 Juli, pembakaran rumah honai dilaporkan berlanjut di kampung Indawa di kabupaten Awinayu dan kampung Ekanom di kabupaten Pirime. Abednego Wakerkwa, seorang anak laki-laki 10 tahun, dilaporkan ditemukan tewas di sebuah rumah honai yang dibakar. Dua ekor babi juga dilaporkan ditembak oleh pasukan keamanan di kampung Indawa.

Pada 1 Agustus, baku serang antara pasukan keamanan dan kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Enden Wanimbo berlanjut di kampung Ekanom yang mengakibatkan cedera pada kedua belah pihak. Pastor Ruten Wakerkwa dari Gereja Baptis Jerusalam di kampung Tekun, kabupaten Pirime, ditangkap pada saat itu. Wakerkwa dipercaya telah ditahan di Polres Lanny Jaya. Tuduhan terhadapnya tidak jelas tetapi dia dilaporkan ditangkap saat polisi menemukan foto bendera Bintang Kejora di telepon genggamnya. Laporan awal menunjukkan bahwa ia mungkin disiksa dalam tahanan.

Sumber setempat melaporkan bahwa penduduk masih tidak dapat kembali ke kampung mereka akibat kegiatan militer di Lanny Jaya. Sejumlah orang yang tidak dapat dikonfirmasi dipercaya telah mengungsi karena peristiwa kekerasan tersebut.

Aktivis KNPB ditangkap dan dianiaya karena membuat grafiti di Manokwari

Pada 8 Agustus 2014, dua anggota KNPB, Robert Yelemaken, 16 tahun dan Onni Weya, 21 tahun ditangkap di Manokwari oleh tiga anggota militer dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan seorang polisi berpakaian preman. Berdasarkan laporan yang diterima dari berbagai aktivis HAM setempat, mereka ditangkap karena membuat grafiti yang menyebutkan slogan anti Hari Kemerdekaan Indonesia.

Menurut keterangan video dari Yelemaken, yang telah dibebaskan, mereka dipaksa untuk berbaring di tanah pada saat penangkapan dan kemudian ditendang dan dipukul oleh aparat keamanan dengan popor senapan dan batang rotan. Mereka kemudian dipaksa masuk truk polisi di mana mereka terus ditendang dan dipukul sampai tiba di Polres Manokwari. Polisi menuangkan cat yang digunakan untuk grafiti ke tubuh mereka, dan dilaporkan memaksa mereka untuk meminum cat tersebut. Dua aktivis mengalami berbagai cedera akibat pemukulan. Yelemaken mengalami mata bengkak dan Weya menderita luka pada dagu.

Majalah Selangkah melaporkan bahwa pada tanggal 18 Agustus, aktivis mahasiswa dari Universitas Negeri Papua (UNIPA) dan berbagai anggota masyarakat mengadakan demonstrasi di Manokwari untuk menuntut pembebasan kedua orang aktivis KNPB tersebut. Yelemaken dibebaskan pada hari yang sama, dilaporkan tanpa sepengetahuan pengacaranya dari Lembaga Penelitian, Pengkajian Dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH). Pada tanggal 2 September, pengacara menerima informasi bahwa Weya juga dibebaskan tanpa pengetahuan mereka. Sebelumnya dia menghadapi tuduhan menghasut berdasarkan Pasal 160 KUHP Indonesia.

12 orang ditahan dalam pengekangan dan didakwa dalam pengekangan di Nimbokrang 

Sebagaimana dilaporkan pada laporan sebelumnya, pada bulan Juli Brigade Mobil (Brimob) dari Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua) telah melakukan penggerebekan di Kampung Berab di Distrik Nimbokrang, setelah dilaporkan menerima informasi tentang kamp pro-kemerdekaan bersenjata di kampung tersebut. Laporan terkini yang di terima dari pembela HAM di Jayapura, mengkonfirmasi terjadinya penangkapan lebih lanjut dan berlangsungnya pengawasan oleh pihak polisi  di Distrik Nimbokrang. Pada tanggal 10 Agustus 2014, 20 orang, termasuk empat perempuan dan seorang anak, ditangkap di Warambaim di wilayah Nimbokrang dengan tuduhan sebagai anggota TPN/OPM.

Informasi yang diterima dari pengacara hukum setempat menyatakan bahwa pada saat penangkapan, beberapa dari mereka yang ditangkap dipukul oleh anggota Polsek Nimbokrang dan Polres Jayapura. 20 orang telah dibawa ke Polsek Doyo. Keesokan harinya, delapan orang dibebaskan tanpa tuduhan, termasuk empat perempuan, satu orang anak, dan tiga orang lainnya – Paulus Logo, Wene Naftali Hisage dan Albert Matuan. Sekalipun secara hukum mereka telah dibebaskan tanpa tuduhan, beberapa anggota  polisi terus menginterogasi berkenaan dengan identitas mereka dan memerintahkan mereka tetap berada di kantor polisi. Pada 13 Agustus, pengacara dari KontraS Papua tidak diberi akses kepada 12 tahanan lainnya. Petugas tidak bisa memberikan informasi mengenai para tahanan, bahkan meminta pengacara untuk berkoordinasi dengan Kepala Unit Reserse and Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Doyo. Ketika mereka berkoordinasi dengan Kanit Reskrim, mereka hanya diberikan akses kepada delapan orang yang secara teknis dibebaskan namun tetap ditahan selama tiga hari setelah mereka ditangkap. Setelah pertemuan dan mendengar penderitaan dari dengan delapan orang tersebut, pengacara menuntut pembebasan terhadap mereka. Mereka dibebaskan satu jam kemudian.

Pengacara terus ditolak aksesnya kepada 12 tahanan lain – Filemon Yarem, Loserek Loho, Sahayu Loho, Enos Hisage, Herman Siep, Nius Alom, Jhon Lakopa Pigai, Gad Mabel, Anton Gobay, Yos Watei, Matius Yaung dan Alpi Pahabol. Para penyelidik di Polsek Doyo menolak permintaan untuk memberikan salinan surat perintah penangkapan tanpa ijin dari Kapolsek. Pada tanggal 14 Agustus, setelah beberapa jam negosiasi dengan polisi, pengacara berhasil mendapatkan surat perintah penangkapan hanya bagi empat tahanan – Filemon Yare, Loserek Loho, Sahayu Loho dan Enos Hisage. Pada 18 Agustus, pengacara diizinkan menemui empat tahanan lain untuk mendapatkan tanda tangan surat kuasa, tetapi tidak diperbolehkan untuk berdiskusi dengan mereka.

Beberapa hari berikutnya, setelah menghadapi hambatan berlanjut untuk mendapatkan akses, pengacara berhasil bernegosiasi dengan polisi untuk bertemu dengan delapan tahanan lainnya untuk mendapatkan tanda tangan surat kuasa. Menurut pengacara, enam tahanan tidak bisa berbahasa Indonesia sehingga mereka rentan terhadap proses hukum. 12 orang menghadapi tuduhan makar berdasarkan Pasal 106 KUHP. Pada tanggal 26 Agustus, pengacara mengajukan pengaduan kepada Kapolda Papua yang berisi uraian atas hambatan yang mereka hadapi untuk mendapatkan akses kepada 12 tahanan  serta tindakan penganiayaan yang dialami oleh para tahanan dalam proses penangkapan dan penahanan.

Pihak UNCEN terus bekerja dengan polisi untuk membubarkan demonstrasi; wartawan diserang

Pada 15 Agustus, sembilan aktivis mahasiswa temasuk Gerakan Mahasiswa Pemuda Rakyat Papua (GempaR) ditangkap saat demonstrasi menentang Persetujuan New York tahun 1962 di kampus Universitas Cenderawasih (UNCEN). Jubi melaporkan penangkapan dua dari sembilan orang mahasiswa tersebut – Regina Wenda dan Ribka Komba. Dipercaya bahwa mereka dibebaskan lebih awal. Ketujuh mahasiswa yang lain – Benny Hisage, Yason Ngelia, Klaos Pepuho, Gerson Rumrapuk, Bram Demetouw, Markus Dumupa dan Yulianus Dumupa – ditangkap oleh anggota Polsek Abepura di bawah arahan Rektor Pembantu UNCEN, Frederik Sokoy. Hal ini mirip dengan penangkapan di bulan Juli atas permintaan Paulina Watofa, mantan Dekan Fakultas Kedokteran.

Sumber media Papua Jubi dan Suara Papua melaporkan intimidasi dan serangan fisik terhadap wartawan Jubi Aprila Wayar. Ketika mengambil gambar di acara tersebut, Wayar didekati oleh lima anggota polisi yang mencoba menyita alat iPadnya. Kapolres dilaporkan memberitahu Wayar bahwa demonstrasi tersebut adalah ilegal, sehingga wartawan tidak diizinkan mengambil gambar di acara itu. Dia dicekik oleh seorang anggota polisi dan diseret menuju truk polisi. Bantahannya diabaikan, meskipun ia memberitahu polisi bahwa ia adalah seorang wartawan. Dia dibebaskan setelah beberapa orang lainnya bernegosiasi dengan polisi.

Pada saat penangkapan, Ngelia, Rumrapuk dan Hisage dipukul dengan popor senjata. Polisi menyita Rp. 200,000 dari Benny Hisage dan dua buah telepon genggam milik Dumupa dan Pepuho. Pada tanggal 16 Agustus, lima dari tujuh mahasiswa itu – Benny Hisage, Gerson Rumrapuk, Bram Demetouw, Markus Dumupa dan Yulianus Dumupa – dibebaskan tanpa tuduhan. Pada 20 Agustus, Klaos Pepuho dan Yason Ngelia dibebaskan sesuai dengan permintaan Pembantu Rektor Sokoy. Dakwaan atas Pepuho dan Ngelia ditangguhkan, yang memiliki resiko kemungkinan untuk ditangkap kembali dan tuduhan tersebut akan berlanjut jika mereka mengadakan demonstrasi lagi di kampus UNCEN.

Aktivis KNPB ditahan karena pembukaan kantor KNPB di Asmat

Pada 11 Agustus, sepuluh aktivis KNPB ditangkap di Asmat oleh Polres Asmat, dilaporkan atas permintaan Bupati Asmat. Mereka ditangkap dan diinterogasi selama empat jam berkaitan dengan pembukaan kantor KNPB di Asmat. Seorang aktivis HAM melaporkan bahwa sekitar 300 orang berdemonstrasi untuk menuntut pembebasan terhadap aktivis-aktivis KNPB yang ditahan tersebut. Ke-10 aktivis itu akhirnya dibebaskan.

Ketua kelompok budaya Papua ditangkap di Raja Ampat 

Pada 22 Agustus, sekitar pukul 23:00, Abner Bastian Wanma, Ketua Sanggar Budaya SARAK-Sorong, kelompok budaya Papua, ditangkap di Waisai, Raja Ampat oleh 11 anggota berpakaian preman dan bersenjata lengkap dari satuan tugas  yang terdiri dari Polda Papua dan Reserse Polres Raja Ampat. LP3BH telah mengeluarkan pernyataan atas penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur dan meminta pembebasan secara tidak bersyarat. Masih belum jelas apakah Wanma akan menghadapi tuduhan atau tidak, serta apa alasan penangkapannya.

Pembebasan

Victor Yeimo dibebaskan

Pada tanggal 5 Agustus, Victor Yeimo, Sekretaris Umum KNPB, dibebas bersyarat dari LP Abepura. Yeimo ditangkap pertama kali pada 21 Oktober 2009 dan awalnya dihukum tiga tahun penjara atas permufakatan jahat untuk melakukan makar. Vonisnya kemudian dikurangi satu tahun penjara. Dia kemudian ditangkap kedua kalinya pada tanggal 13 Mei 2013 saat memimpin demonstrasi. Ia diperintahkan untuk menjalani sisa hukuman tiga tahun penjara yang diberikan pada tahun 2009, meskipun hukumannya telah dikurangi satu tahun penjara.

Lima orang tahanan dalam kasus Timika 1 Mei dibebaskan

Informasi kredibel dari sumber setempat di Timika mengkonfirmasikan pembebasan lima orang tahanan dalam kasus Timika 1 Mei – Domi Mom, Alfisu Wamang, Musa Elas, Eminus Waker and Yacob Onawame. Lima orang tersebut disidangkan karena mengibarkan bendera bintang kejora dalam aksi damai di Timika pada bulan Mei 2013 dan mendapatkan vonis delapan bulan penjara pada 25 November 2013. Mereka dihukum atas permufakatan jahat untuk melakukan makar karena keterlibatan dalam acara tersebut. Dilaporkan bahwa mereka telah disiksa saat penangkapan dan menghadapi berbagai masalah kesehatan pada saat dalam penjara, dimana mereka tidak mendapatkan perawatan medis.

Kristianus Madai dibebaskan

Pengacara HAM dari KontraS Papua melaporkan pembebasan Kristianus Delgion Madai dari LP Abepura pada 3 Agustus 2014 saat berakhirnya masa hukuman enam bulan penjara. Dia didakwa dengan kepemilikian amunisi di bawah UU 12/1951 saat ditangkap karena diduga menyeludupkan delapan peluru kaliber 8.4 mm dalam transit di Bandara Sentani. Pengacara melaporkan bahwa ada kemungkinan Madai dihukum karena aktivitas sebelumnya dalam demonstrasi mahasiswa damai di Jakarta, semasa kunjungan Melanesian Spearhead Group (MSG) ke Indonesia.

Pengadilan bernuansa politik dan pandangan sekilas tentang kasus-kasus

Tahanan Sasawa didakwa dengan pemberontakan

Pengacara pada Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) melaporkan bahwa tujuh tahanan dalam kasus penangkapan di Sasawa telah didakwa dengan pemberontakan di bawah Pasal 108 KUHP karena diduga terlibat dalam gerakan pro-kemerdekaan bersenjata Tentara Nasional Papua Barat (TNPB). Dakwaan ini tidak termasuk dakwaan makar di bawah Pasal 106 KUHP dan kepemilikian senjata tajam di bawah UU 12/1951. Persidangan berikutnya akan diadakan pada tanggal 1 September dengan agenda pemeriksaan saksi.

Menurut informasi dari pembela HAM setempat, para tersangka Salmon Windesi, Peneas Reri, Kornelius Woniana, Obeth Kayoi, Rudi Otis Barangkea, Jemi Yermias Kapanai dan Septinus Wonawoai ditangkap saat penyisiran militer di kampung Sasawa yang menargetkan anggota TPN/OPM. Informasi yang diterbitkan di situs web ALDP melaporkan bahwa ketujuh orang itu menghadapi penyiksaan pada saat penangkapan dari aparat kepolisian dan militer. Pengacara dari ALDP menyatakan bahwa ketujuh orang itu bukan anggota dari gerekan bersenjata, namun hanya warga sipil dari kampung Sasawa yang memiliki pekerjaan tetap.

Lima orang ditahan dalam peristiwa boikot 9 Juli dan menghadapi dakwaan permufakatan untuk membahayakan keamanan orang atau benda

Pengacara ALDP melaporkan bahwa Yosep Siep, Ibrahim Marian, Marsel Marian, Yance Walilo dan Yosasam Serabut, yang ditangkap pada tanggal 9 Juli, menghadapi dakwaan berdasarkan Pasal 186 dan 164 KUHP berupa permufakatan untuk membahayakan keamanan orang atau benda, karena dilaporkan membuat dan menggunakan bahan peledak. Kelima orang itu ditangkap bersama 13 orang lainnya yang sudah dibebaskan, karena keterlibatan dalam penyaluran brosur yang mengajak boikot dalam pemilihan presiden. Pengacara ALDP diberitahu oleh kelima tahanan dan keluarganya bahwa mereka menghadapi penyiksaan pada saat penangkapan.

Dua orang dalam kasus pengibaran bendera Yalengga tidak lagi dalam tahanan

Laporan diterima dari pengacara ALDP menyatakan bahwa Obed Kosay dan Oskar Hilago yang didakwa dalam kasus pengibaran bendera Yalengga tidak lagi berada dalam tahanan. Dipercaya bahwa mereka telah melarikan diri dari LP Wamena. Pengajuan grasi dalam kasus ini sedang diperiksa di Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg). Meki Elosak dan Wiki Meaga masih ditahan di LP Wamena.

Laporan mengungkap informasi terperinci baru dalam kasus penembakan Pirime 2012

Laporan baru yang diterima dari sumber HAM Jayapura mengungkapkan informasi tambahan berkaitan dengan kasus Yogor Telenggen. Informasi tentang kasus ini sulit untuk didapatkan, dan laporan awal yang diterima mengindikasikan bahwa Telenggen kemungkinan adalah seorang tahanan politik, sesuai dengan pedoman Orang Papua di balik Jeruji. Namun laporan yang lebih rinci menyarankan sebaliknya dan karena itu dia sudah dikeluarkan dari daftar tahanan politik. Namun, laporan tersebut mengungkapkan rincian yang mengkhawatirkan dalam kasus ini, termasuk penangkapan terhadap tiga orang lainnya.

Pada 10 Maret 2013, Yogor Telenggen ditangkap oleh polisi Jayapura dan dibawa ke Polda Papua atas tuduhan penyerangan Polsek Pirime pada 27 November 2012. Dalam perjalanan ke kantor polisi, dia dipukul di bagian wajah dan dipukul enam kali di punggung dengan popor senjata. Keluarganya dilaporkan tidak diberitahu atas penangkapan tersebut. Pada tanggal 5 Juli 2013, Usmin Telenggen, seorang mahasiswa, ditangkap oleh polisi Jayapura berkaitan dengan kasus yang sama. Saat penahanan dalam Polda Papua, kedua tahanan tidak diizinkan mendapatkan pendampingan hukum. Pada tanggal 2 Oktober 2013, mereka dipindahkan ke Polres Wamena sambil menunggu persidangan. Mereka tidak diberikan akses pendampingan hukum sepanjang waktu persidangan. Pada tanggal 15 Juni 2014, keduanya divonis 10 tahun penjara. Dua hari kemudian, mereka dihukum lagi dengan hukuman seumur hidup setelah diputus bersalah atas pembunuhan dan kekerasan terhadap orang dan barang di bawah Pasal 340, 338, 170 dan 251 KUHP dan kepemilikian senjata di bawah UU 12/1951. Setelah diputus bersalah, mereka dipindah ke LP Abepura untuk menjalani hukuman.

Laporan tersebut juga menjelaskan penangkapan dua orang lain di Puncak Jaya. Berkaitan dengan kasus ini, Gision Wonda ditangkap pada 4 April 2014, disusul Dimion Telenggen ditangkap dua hari kemudian. Mereka awalnya ditahan di Polda Papua tetapi kemudian dipindahkan ke Polres Wamena. Mereka berdua dilaporkan menghadapi penyiksaan dan intimidasi dalam tahanan. Pekerja HAM melaporkan bahwa mereka disetrum, dipukul dengan popor senjata dan dipukul hebat dalam penahanan. Di bawah tindakan penyiksaan, mereka dilaporkan mengakui keterlibatan dalam penyerangan di Polsek Pirime pada tanggal 27 November 2012. Pada saat ini, mereka tidak mempunyai pendamping hukum.

Kasus yang menjadi perhatian

Ketua KNPB Sorong diculik dan dibunuh

Laporan yang diterima dari aktivis KNPB menggambarkan penculikan dan pembunuhan terhadap Martinus Yohame, Kepala KNPB Sorong. Pada tanggal 19 Agustus, Yohame bersama dengan anggota KNPB lain dan anggota Parlemen Rakyat Daerah (PRD) mengadakan konferensi pers di Sorong mengenai kunjungan presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang bertujuan untuk mempromosikan pariwisata di Raja Ampat. Yohame mengkritik langkah itu sebagai tindakan berbahaya bagi ekosistem dan lingkungan di Papua. Setelah konferensi pers tersebut, dia dilaporkan menerima panggilan telepon dari seorang perempuan yang mengatakan berasal dari Komnas HAM di Jakarta. Penelepon tersebut meminta pertemuan dengan Yohame dan ia menyetujuinya.  Mereka bertemu di depan kantor Walikota dan perempuan itu mengundangnya untuk makan siang. Seorang laki-laki juga hadir, dan dilaporkan merekam pembicaraan mereka. Sebelum berpisah, perempuan tersebut mengatakan kepada Yohame bahwa mereka akan menghubunginya lagi. Para aktivis menduga bahwa Yohame hilang pada tanggal 20 Agustus setelah ia meninggalkan rumah pada pukul 12:00 untuk menjawab panggilan telepon dari perempuan tersebut. Dia diduga diminta oleh penelepon untuk meyeberang jalan dari rumahnya.

Seperti dilaporkan dalam Jubi, pada 26 Agustus, mayat Martinus Yohame ditemukan oleh seorang nelayan dekat pantai pulau Nana, di daerah kepulauan Doom di Sorong. Dia ditemukan dalam karung, dengan kaki dan tangan yang diikat. Menurut laporan otopsi rumah sakit, Yoame ditembak pada dada kirinya dan dipukul keras pada bagian muka sehingga tidak berbentuk lagi. Lubang selebar 1x1cm ditemukan di dada kiri dan lubang selebar 2×3 cm ditemukan di perut kanannya yang menunjukkan luka tembak. Tinggi badannya 1.79 meter dan mempunyai rambut gimbal, sesuai dengan deskripsi Yohame. KNPB telah mengatakan bahwa mereka percaya Yohame diculik dan dibunuh oleh anggota Kopassus.

Yohame sebelumnya telah ditangkap karena keterlibatannya dalam aktivitas politik secara damai. Pada tanggal 26 November 2013, Yohame dan dua aktivis KNPB lainnya ditangkap dan ditahan selama beberapa jam karena keterlibatan mereka dalam demonstrasi mendukung kampanye Sorong ke Samarai, yang bertujuan untuk mengumpulkan tandatangan dari seluruh Papua Nugini dalam mendukung pengajuan keanggotaan Papua Barat ke Melanesian Spearhead Group (MSG).

Pengancara HAM dipanggil dua kali oleh kepolisian Jayapura

Pengacara HAM Papua terkemuka Gustaf Kawer menerima dua panggilan di bawah tuduhan kekerasan atau ancaman kekerasan karena dianggap melawan seorang pejabat berdasarkan Pasal 211 dan 212 KUHP. Pada tanggal 22 Agustus, panggilan pertama menyatakan bahwa Kawer telah dipanggil untuk menjadi saksi dalam kasus terhadap dirinya sendiri. Pada tanggal 25 Agustus, dia dipanggil kedua kalinya yang menyatakan bahwa dia telah dilaporkan oleh seorang hakim dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini berkenaan dengan protes Kawer terhadap hakim di PTUN Jayapura pada saat sidang sengketa tanah adat dengan pemerintah pada tanggal 12 Juni 2014. Kawer protes terhadap keputusan hakim yang mengabaikan permintaanya untuk penundaan dan mengadakan sidang itu tanpa kehadirannya. Pada tahun 2012, Kawer diancam dengan penuntutan ketika ia mendampingi para terdakwa Lima Jayapura yang dituduh makar.

Berita

Filep Karma menolak tawaran remisi Hari Kemerdekaan Indonesia

Pada tanggal 17 Agustus, Filep Karma menolak remisi enam bulan yang ditawarkan kepadanya sebagai bagian dari remisi yang diberikan kepada tahanan setiap tahun pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Karma menyatakan bahwa menerima remisi sama seperti mengakui kesalahannya yang ia sangkal. Karma sedang menjalani hukuman 15 tahun penjara karena menyelenggarakan upacara pengibaran bendera di Abepura pada tahun 2004. Bulan Desember depan ini merupakan tahun kesepuluh masa tahanannya.

Tahanan politik Papua bulan Agustus 2014

* Apolos Sewa, Yohanis Goram Gaman, Amandus Mirino dan Samuel Klasjok saat ini menghadapi dakwaan makar. Walaupun mereka dibebas bersyarat sehari setelah penangkapan mereka, mereka masih menjalani pemeriksaan dan rentan untuk ditahan lagi. Pada saat ini mereka dikenakan wajib lapor ke kepolisian dua kali seminggu.

Orang Papua di Balik Jeruji adalah satu upaya kolektif yang dimulai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerjasama dalam kerangka Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan HAM di Papua. Ini adalah gagasan kelompok bawah dan mewakili kerjasama yang lebih luas antara para pengacara, kelompok-kelompok HAM, kelompok-kelompok adat, para aktivis, wartawan dan para individu di Papua Barat, LSM-LSM di Jakarta, dan kelompok-kelompok solidaritas internasional.

Orang Papua di Balik Jeruji adalah sebuah upaya tentang tahanan politik di Papua Barat. Tujuan kami adalah memberikan data yang akurat dan transparan, dipublikasi dalam bahasa Inggris dan Indonesia, untuk memfasilitasi dukungan langsung terhadap para tahanan dan meningkatkan diskusi dan kampanye lebih luas sebagai dukungan terhadap kebebasan berekspresi di Papua Barat.

Kami menerima pertanyaan, komentar dan koreksi.  Anda dapat mengirimkannya kepada kami melalui info@papuansbehindbars.org

Ringkasan

Pada akhir bulan November 2014, setidaknya terdapat 65 tahanan politik di penjara Papua.

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) masih merupakan kelompok masyarakat sipil yang paling ditarget di Papua. Sejauh tahun ini, terdapat 101 penangkapan aktivis KNPB atau mereka yang tersangka berafiliasi dengan KNPB. Pola penangkapan massal anggota KNPB berlanjut bulan ini dengan penangkapan 28 anggota KNPB karena berpatisipasi dalam kegiatan peringatan damai perayaan hari ulang tahun keenam pembentukan KNPB pada tahun 2008. Pada bulan Juli lalu, 36 anggota KNPB ditangkap berkaitan dengan rencana boikot damai atas Pemilihan Umum Presiden Indonesia. Nampaknya, tindakan menghukum semena-mena terhadap KNPB tidak akan berakhir, termasuk tindakan penyisiran, penangkapan massal, penahanan sewenang-wenang, penganiayaan dan penyiksaan. Upaya polisi untuk mendelegitimasikan KNPB seperti organisasi ‘ilegal’ dengan menggunakan dalih UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang membatasi ekspresi damai dan merupakan pertanda menyusutnya ruang demokrasi.

Ke-12 tahanan dalam kasus Boikot Pilpres di Nimbokrang dibebaskan melalui penangguhan penahanan tetapi mungkin masih disidang dan sekarang mereka ada di bawah tahanan kota. Keempat tahanan dalam kasus penangkapan Freedom Flotilla di Sorong pada bulan Agustus 2013 dan kedua tahanan dalam kasus makar di Sarmi pada bulan Desember 2013 juga masih dalam keadaan ketidaktentuan hukum. Dalam kasus-kasus ini, kondisi penangguhan penahanan memberi kemungkinan penangkapan kembali bila mereka ditemukan mengulangi ‘pelanggaran’ yang sama, seperti berdemonstrasi atau memboikot pemilu. Kondisi penangguhan penahanan yang ketat ini bersama dengan pengawasan polisi dan pembatasan atas gerakan fisik bertujuan untuk menghalangi aktivis asli Papua dari menggunakan hak mereka untuk melakukan protes secara damai. Dengan jelas, ini melanggar hak kebebasan berkumpul dan berekspresi. Demikian pula, pemasukan aktivis dan pemimpin ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah strategi yang digunakan polisi untuk mengkriminalisasi dan mengintimidasi kelompok masyarakat sipil asli.

Linus Hiel Hiluka dan Kimanus Wenda, dua tahanan politik di Nabire yang masing-masing sedang menjalani hukuman penjara 19 tahun dan 10 bulan, mengalami penganiayaan oleh polisi. Sidang untuk Areki Wanimbo, yang ditahan sejak 6 Agustus, diharapkan akan bermula pada bulan Desember. Wanimbo ditangkap bersama dengan dua wartawan Perancis yang mengunjunginya saat  mereka membuat investigasi tetang situasi di Lanny Jaya. Dia menghadapi dakwaan permufakatan jahat untuk melakukan makar yang memberi kemungkinan hukuman penjara maksimal enam tahun.

Penangkapan

Anggota KNPB di Nabire, Dogiyai dan Kaimana menghadapi penganiayaan dan penangkapan sewenang-wenang kerana peringatan hari ulang tahun KNPB

28 anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Nabire, Dogiyai dan Kaimana menjadi sasaran penangkapan dan penganiayaan oleh polisi Indonesia saat kegiatan peringatan perayaan hari ulang tahun keenam pembentukan KNPB.

Nabire

Pada tanggal 19 November sepuluh orang ditangkap di dua pertemuan terpisah di distrik Nabire Kota. Menurut kesaksian satu orang yang ditangkap dan kemudian dilepaskan, Agus Tebay, penyelenggara salah satu pertemuan tersebut dipukul pada saat penangkapan. Kesepuluh tahanan itu dilaporkan ditahan semalam secara terpisah dan tidak diberikan akses sanitasi yang layak, makanan ataupun air. Pada tanggal 23 November, dilaporkan empat orang dibebaskan. Menurut laporan dari situs berita Suara Papua, keenam orang yang masih ditahan, Sadrak Kudiai, kepala umum KNPB Nabire, Agus Tebay, Derius Goo, Yafet Keiya, Hans Edoway dan Aleks Pigai didakwa dengan penghasutan dan makar di bawah Pasal 160, 106 dan 55 KUHP.

Dogiyai

12 orang ditangkap di Kabupaten Dogiyai saat anggota KNPB berkumpul untuk memperingati hari ulang tahun KNPB. Mereka diberhenti oleh polisi Nabire dan anggota Brigade Mobil (Brimob), beberapa di antaranya bersenjata lengkap. Saat anggota KNPB mencoba bernegosiasi dengan aparat keamanan untuk mengizinkan mereka melakukan acara ibadat, polisi dilaporkan menanggapi dengan melepaskan tembakan ke arah kerumunan dan memukul dan menangkap mereka yang mencoba melarikan diri. Empat dari 12 orang yang ditangkap – David Pigai, Oktovianus Tebay, Markus Mote dan Ansalmus Pigay – dilaporkan menderita luka tembakan.

Menurut laporan awal dari Majalah Selangkah, David Pigai dilaporkan dipukul secara parah dan ditikam di daerah belakang kepalanya dengan sangkur saat dalam penahanan. Dia sekarang diyakini tidak mendapatkan akses ke perawatan medis. Para tahanan lain juga dilaporkan tidak mendapatkan makanan dan air bersih. David Pigai, kepala KNPB Dogiyai, Enesa Anouw, Marsel Saul Edowai dan Agus Waine didakwa dengan penghasutan dan makar dibawah Pasal 160, 106 dan 55 KUHP.

Kaimana

Menurut laporan dari Jubi, pada tanggal 24 November, polisi melakukan operasi penyisiran di kantor sektreatriat KNPB di Kabupaten Kaimana dan menangkap enam anggota KNPB. Penangkapan ini mengikut kegiatan tanggal 19 November oleh KNPB Kaimana saat peringatan hari ulang tahun keenam KNPB. Gofur Kuria, Nikolaus Busira, Demianus Waita, Marden Namsau, Kores Namsau dan Dewi Kurita dibebaskan tak lama kemudian.

Pembebasan

Tahanan Nimbokrang mendapat penangguhan penahanan

Pada tanggal 13 and 14 November, ke-12 tahanan dalam kasus Nimbokrang dialihkan jenis tahanannya dan mendapat  penangguhan penahanan ke tahanan kota. Pengacara dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Papua (KontraS Papua) melaporkan bahwa tujuh tahanan, Philemon Yare, Loserek Loho, Sahayu Loho, Alpi Pahabol, Gad Mabel, Enos Hisage dan Herman Siep, yang berasal dari Yalimo, dibebaskan dan diterbangkan kebali ke Yalimo. Kelima tahanan yang lain, Nius Alum, Yos Watei, Jhon Pigai dan Anton Gobay, dibebaskan pada hari berikutnya. Polisi memberitahu pengacara KontraS Papua bahwa putusan untuk membebaskan para tahanan didasarkan karena ada yang di antara mereka yang sudah tua dan beberapa dari mereka adalah kepala suku dari Yalimo, di mana jika penahanan dilanjutkan hal itu mungkin akan memperburuk situasi di daerah itu. Menurut pengacara, saat pemeriksaan polisi, ke-12 tahanan tidak dianggap seperti tersangka utama dalam kasus ini. Namun, mereka ditahan selama tiga bulan, didakwa dengan makar dan sekarang tetap akan dalam situasi ketidaktentuan hukum.

Pada tanggal 10 Agustus 2014, ke-12 tahanan ditangkap bersama dengan delapan orang lain di bawah tuduhan keterlibatan dengan Tentara Papua Nasional/Operasi Papua Merdeka (TPN/OPM). Penangkapan mereka adalah kelanjutan dari penyisiran polisi berulang kali di desa Berap di distrik Nimbokrang, yang didasarkan atas kiriman infomasi ke aparat kemananan tentang dugaan adanya kamp bersenjata pro-kemerdekaan di desa itu. Menurut pengacara mereka, ke-12 orang tersebut masih beresiko menghadapi sidangan walaupun kemungkinan tersebut tidak tinggi.

Stefanus Banal dibebaskan

Pada tanggal 18 November, Stefanus Banal dibebaskan dari LP Abepura. Informasi dari Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC Jayapura) menyatakan bahwa Banal belum menjalani operasi yang dibutuhkan untuk kakinya akibat ditembak pada saat penangkapan oleh polisi di Oksibil di kabupaten Pegunungan Bintang. Operasi yang dibutuhkan memerlukan pengambilan plat besi yang dipasang di dalam kakinya untuk meluruskan kembali kaki tulangnya yang patah. Perawatan medis yang diterima pada awalnya di Rumah Sakit Polisi Bhayangkara tidak lama setelah penangkapannya pada bulan Mei 2013 dikritik oleh para pembela HAM sebagai tidak cukup. Pihak LP Abepura telah menolak untuk membayar biaya perawatan medisnya, yang sampai saat ini dibayar oleh kelompok masyarakat sipil.

Pengadilan bernuansa politik dan pandangan sekilas tentang kasus-kasus

Tahanan Sasawa dihukum, naik banding untuk dipindahkan ke LP Serui

Pada tanggal 13 November, tujuh tahanan dalam kasus Sasawa dihukum tiga setengah  tahun penjara setelah ditemukan bersalah atas permufakatan jahat untuk melakukan makar, pemberontakan dan kepemilikian senjata tajam. Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menuntut hukuman penjara empat tahun.

Menurut pengacara pembela, sidang ini tidak dapat dianggap adil karena hanya dua saksi yang dipanggil untuk mengajukan kesaksiaan. Lebih penting, pengacara memberi alasan bahwa pengadilan tidak memperhitungkan fakta bahwa saksi-saksi tersebut mendapatkan intimidasi di Sasawa, di mana seluruh segi kehidupan sosial dikendalikan secara penuh oleh kelompok bersenjata kriminal yang dikepala Fernando Worawoai. Ke-12 tahanan dituduh berafiliasi dengan kelompok ini.

Pengacara menyatakan bahwa ke-7 tahanan telah mengambil putusan untuk tidak mengajukan banding atas hukuman mereka karena takut adanya resiko menerima hukuman yang lebih panjang. Namun ke-7 tahanan meminta izin untuk dipindahkan ke LP Serui supaya dapat berdekat dengan keluarga mereka. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Hukum dan HAM) di Jayapura menyatakan bahwa permintaan ini mungkin tidak dapat dipenuhi karena pemerintah setempat kekurangan dana untuk pemindahan itu dan biaya yang terkait mungkin harus dipenuhi oleh keluarga tahanan. Pengacara diberitahu oleh pihak Jayapura bahwa mereka harus mengajukan banding kepada Kanwil Manokwari karena Sorong adalah bagian dari provinsi Papua Barat dan bukan provinsi Papua.

Sidang untuk Areki Wanimbo semakin dekat

Pengacara pembela melaporkan bahwa sidang untuk Areki Wanimbo akan diadakan di Wamena. Wanimbo, yang sekarang ditahan di Polda Papua di Jayapura, diharapkan akan dipindahkan ke Wamena pada awal Desember. Wanimbo ditangkap bersama dua wartawan Perancis yang dibebaskan setelah 11 minggu dalam penahanan. Dia menghadapi dakwaan pemufakatan jahat untuk melakukan makar di bawah Pasal 106 dan 110 KUHP. Dakwaan ini membawa kemungkinan hukuman maksimal enam tahun penjara.

Kimanus dan Linus dianiaya dalam penahanan

Laporan dari Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) menjelaskan penganiayaan yang dihadapi Linus Hiel Hiluka dan Kimanus Wenda di Polres Nabire. Pada tanggal 8 November, Hiluka dan Wenda dipindahkan dari LP Nabire ke ruang tahanan Polres Nabire akibat sebuah kejadian sebelumnya. Mereka berdua diberikan izin untuk membuat pekerjaan sambilan di luar LP Nabire supaya mereka dapat mengirim uang kepada keluarga mereka. Sebagai reaksi atas penoloakan izin untuk meninggalkan LP Nabire agar bisa mengirimkan uang kepada keluarganya, Wenda dilaporkan mengejar seorang petugas LP dengan kapak saat dia membelah kayu di dapur. Tidak lama kemudian, mereka dipindahkan ke sel khusus di Polres Nabire dan izin mereka untuk meninggalkan sel tersebut ditolak. Mereka dilaporkan tidak mendapatkan akses ke kamar kecil dan hanya diberikan botol plastik untuk digunakan memenuhi kebutuhan mereka.

Setelah kejadian itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv Pas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukam) menyatakan bahwa kedua tahanan mungkin akan dipindahkan ke LP Abepura karena kekhawatrian keamanan. Namun, pengacara ALDP membuat persetujuan dengan pihak Kadiv Pas agar mengizinkan kedua tahanan untuk tetap di LP Nabire supaya mereka dekat dengan keluarga mereka.

Kasus yang menjadi perhatian

Polisi menolak akses ke pengacara hukum dalam kasus amunisi baru

Rincian mengkhawatirkan telah muncul tentang upaya polisi untuk menghindari akses ke pengacara hukum sehubungan dengan penangkapan lima orang di Wamena. Menurut laporan dari Jubi, pada tanggal 26 Oktober, Rambo Wenda ditangkap bersama dengan dua pria dan dua wanita atas dugaan membeli amunisi, di samping dugaan lain. Informasi yang diterima dari penyelidik HAM setempat menyatakan bahwa Polres Jayawijaya melepaskan puluhan tembakan pada saat penangkapan, mengakibatkan semua kelima tahanan menderita luka tembak pada kaki mereka.

Menurut pengacara HAM setempat, polisi Wamena berupaya untuk menghalangi akses para tahanan ke pengacara dengan menyatakan bahwa mereka sudah menerima pendampingan hukum dari Lembaha Bantuan Hukum (LBH Papua), padahal sebenarnya mereka tidak. Pengacara hukum menyatakan bahwa upaya ini adalah cara bagi polisi untuk menghindari akses ke pengacara sampai tahap penyidikan yang paling terakhir sebelum kasus mereka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kelima tahanan masih belum mendapatkan pendampingan hukum. Belum jelas dakwaan apa yang mereka hadapi.

Berita 

Buku Filep Karma menandakan kepenjaraanya selama 10 tahun

Pada tanggal 1 Desember, ‘Seakan Kitorang Setengah Binatang: Rasialisme Indonesia di Tanah Papua’ diterbitkan, menandai hukuman penjara Karma selama 10 tahun. Buku tersebut menceritakan kisah masa kanak-kanak Karma di Wamena dan Jayapura, tragedi Biak Berdarah pada tanggal 6 Juli 1998 dan sikap rasis dari orang Indonesia terhadap orang asli Papua. Karma sedang menjalankan hukuman penjara 15 tahun atas tuduhan makar.

Nota tentang pencabutan George Ariks dari daftar tapol-napol

Dalam update bulan ini, kami telah mencabut George Ariks dari daftar tapol-napol. Orang Papua di Balik Jeruji belum lagi menerima informasi baru tentang Ariks selama satu tahun lebih dan kemungkinan dia sudah dibebaskan karena hukuman penjara lima tahunnya yang diberikan pada tahun 2009 seharusnya sekarang sudah dijalankan. Namun, kami akan terus melaporkan tentang kasusnya jika kami mendapatkan informasi baru.

Tahanan politik Papua bulan November 2014

Orang Papua di Balik Jeruji adalah satu upaya kolektif yang dimulai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerjasama dalam kerangka Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan HAM di Papua. Ini adalah gagasan kelompok bawah dan mewakili kerjasama yang lebih luas antara para pengacara, kelompok-kelompok HAM, kelompok-kelompok adat, para aktivis, wartawan dan para individu di Papua Barat, LSM-LSM di Jakarta, dan kelompok-kelompok solidaritas internasional.

Orang Papua di Balik Jeruji adalah sebuah upaya tentang tahanan politik di Papua Barat. Tujuan kami adalah memberikan data yang akurat dan transparan, dipublikasi dalam bahasa Inggris dan Indonesia, untuk memfasilitasi dukungan langsung terhadap para tahanan dan meningkatkan diskusi dan kampanye lebih luas sebagai dukungan terhadap kebebasan berekspresi di Papua Barat.

Kami menerima pertanyaan, komentar dan koreksi.  Anda dapat mengirimkannya kepada kami melalui info@papuansbehindbars.org