UPDATE: Manokwari and Sorong: prosecutors’ charges

Manokwari

On 12th May 2020, prosecutors in Manokwari, West Papua province, sought ten months in jail on charges of treason for Sayang Mandabayan.

Ms Mandabayan was arrested on 2nd September 2019 while carrying 1,496 small Morning

Star flags at Manokwari airport. She participated in and gave speeches at protests, part of the Papua Uprising, on 19th and 27th August 2019 in Sorong. When she was arrested at Manokwari airport on 2nd September 2019, she had just arrived from Sorong to attend a protest in Manokwari that day.

Airport staff conducted an inspection on the aircraft and its passengers because a lifejacket was missing from the aircraft. They found 1,496 small, paper Morning Star flags in Mandabayan’s bag. The police were called and subsequently arrested her. She has been charged under Article 106 of the Criminal Code. Ms Mandabayan was a Member of the Sorong City Council, however she was fired due to this incident. She has suffered from persistent toothache but has not been afforded proper medical treatment while in detention. Her trial began on 13th February 2020.

Sorong

On 13th May 2020, prosecutors in Sorong,West Papua province, sought one year and four months in jail on charges of treason for Rianto Ruruk, Yoseph Syufi, Manase Baho and Etus Kareth.

The four individuals currently detained in Sorong are student activists and were arrested on18th September 2019 for organising a protest that day. Each of these individuals has been charged under Articles 106 and 110 of the Criminal Code. Police arrested Rianto Ruruk and Etus Kareth shortly after they delivered speeches to a group of protestors while waiting to be joined by another group of protesters, led by Yoseph Syufi and Manase Baho. Both Mr Syufi and Mr Baho were also arrested. The initial plan was to march together to the Mayor’s office. Police accuse the four of flying Morning Star flags, while in fact they were only wearing small Morning Star stickers. Their trial began on 5th March 2020.

Updated: 13th May 2020

Share

Tahanan politik baru, pasal makar dan kurangnya transparansi yuridis dalam kasus-kasus tahanan politik

Unduh versi pdf di sini: PBB Jan 2018 – Oct2019 ID.pdf
Diterbitkan pada 20 November 2019

Ringkasan

Banyak penangkapan politik yang terjadi sepanjang tahun 2018 dan 2019 akibat dari usaha aparat keamanan Indonesia untuk menekan aksi-aksi politik di West Papua dan Indonesia. Khususnya, pasal makar telah digunakan dalam tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika menangkap aktivis politik sepanjang Agustus dan September tahun ini, sebagai respon terhadap peningkatan dukungan yang nyata atas perjuangan penentuan nasib sendiri West Papua di seluruh Indonesia. Baik pembela hak asasi manusia (HAM) lokal maupun asing juga mengalami tekanan yang serupa.

Orang Papua di Balik Jeruji (Papuan Behind Bars/PBB) mendokumentasikan dan mengidentifikasi tahanan/narapidana politik guna memberikan sorotan terhadap kasus-kasus mereka, serta memantau peradilan yang mandiri dan bebas. Orang-orang yang terlibat dalam pengumpulan data adalah para pengacara nonprofit, lembaga bantuan hukum mandiri di West Papua yang memberikan bantuan hukum kepada para tahanan politik, serta para pembela HAM dan aktivis. Mereka berkolaborasi hingga mendapatkan data yang akurat tentang tahanan/narapidana. PBB juga menganalisis konsistensi antara data yang dikumpulkan dengan pemberitaan di media. Akan tetapi, sebagian besar dari kasus-kasus ini tidak terliput di media.

Tahanan dan narapidana politik periode Januari 2018 hingga Oktober 2019

  • •  Dipenjara hingga ketiga kalinya akibat aktivisme damai: Buchtar Tabuni, Steven Itlay, dan Yanto Awerkion
  • •  Perempuan Papua pertama yang dikenakan pasal makar sejak tahun 2000: Ariana Lokbere dan Sayang Mandabayan
  • •  Warga Negara Asing (WNA) pertama yang dikenakan pasal makar: Jakób Skrzypski
  • •  Aktivis non-Papua Indonesia pertama yang dikenakan pasal makar: Surya Anta Ginting
  • •  Pembela HAM non-Papua Indonesia pertama yang dikriminalisasi atas advokasi West Papua: Veronica Koman
  • •  Jurnalis/pembuat dokumenter pertama yang dikriminalisasi atas twit tentang West Papua: Dandhy Laksono

Secara total, sejak Januari 2018 hingga Oktober 2019 terdapat 99 tahanan/narapidana politik West Papua.

Pada 2018, PBB mendokumentasikan 26 tahanan politik yang ditahan di West Papua: 25 orang West Papua dan satu orang berkewarganegaraan Polandia. Mayoritas dari tahanan politik Papua tersebut dikenakan pasal kepemilikan senjata, meski terdapat dua di antaranya yang dikenakan pasal makar. Sebagian dari tahanan ini sudah dibebaskan atau akan dibebaskan pada akhir tahun ini atau awal tahun 2020.

Tapol West Papua dari Januari 2018 hingga Oktober 2019

Untuk pertama kalinya, terdapat seorang WNA ditahan di dalam penjara West Papua. Polisi menangkap seorang WNA Polandia, Jakób Skrzypski, pada Agustus 2018 karena ‘melakukan aktivitas jurnalistik’ meski nantinya atas dugaan pertemuan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Ia diadili atas makar akibat percakapan beberapa baris di Facebook Messenger dengan seorang mahasiswa Papua, yang juga diadili atas makar bersama dengannya, mengenai senjata api. Tuan Skrzypski membantah seluruh tuduhan dan mengajukan banding atas kasusnya namun ditolak. Saat ini ia sedang menjalani lima tahun masa tahanannya di penjara Wamena.

Pada 2019, terjadi peningkatan tajam  jumlah tahanan/narapidana politik West Papua. PBB mengidentifikasi sekitar 77 tahanan politik baru yang berkaitan dengan West Papua tahun ini. Sebagian besar dari tahanan ini ditangkap atas keterlibatannya dalam demonstrasi sipil besar-besaran sepanjang Agustus dan September. Sebagian besar dari mereka ditangkap atas tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan partisipasi mereka dalam aksi, yang berubah menjadi kekerasan di beberapa tempat. Sebagian ditahan atas makar dan lainnya dikriminalisasi karena turut menyebarluaskan aksi-aksi ini di media.

Kasus makar

Terdapat peningkatan yang signifikan atas penggunaan pasal makar pada 2019: 22 kasus dibandingkan 5 pada 2018. Dari total 27 kasus makar sepanjang 2018 dan 2019, 25 orang di antaranya ditangkap karena turut menjadi bagian dari perkumpulan damai dan demonstrasi politik. Tiga tersangka makar pada 2018 ditangkap ketika sedang melakukan acara adat ‘bakar batu’ dan ibadah di kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Timika. Sedangkan, 22 tersangka makar pada 2019 ditangkap karena turut berpartisipasi dalam demonstrasi politik sepanjang periode Agustus-September. Hal ini menunjukkan bahwa aparat keamanan Indonesia menggunakan pasal makar untuk membungkam ekspresi politik bebas, sebuah hak yang dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia.

Para anggota dari organisasi-organisasi hak politik seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) adalah target dari pasal makar karena mereka menyuarakan hak orang West Papua atas penentuan nasib sendiri. Dari 22 tahanan yang dikenakan pasal makar pada 2019 di antaranya adalah Agus Kossay, Ketua Umum KNPB, dan tokoh kunci lain dari gerakan non-kekerasan, Buchtar Tabuni dan Steven Itlay. Lainnya meliputi pimpinan mahasiswa Fery Gombo dan Aleksander Gobai, serta Surya Anta Ginting, juru bicara FRI-WP.

Pemindahan tahanan politik

Pada 4 Oktober, polisi memindahkan tujuh dari delapan tahanan politik yang dikenakan makar di Jayapura, ke tahanan polisi di Kalimantan Timur. Para pengacara dari ketujuh tahanan politik ini menyatakan bahwa pemindahan tersebut melanggar hukum karena melanggar Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan ini mengatur bahwa tersangka hanya bisa dipindahkan setelah proses investigasi dirampungkan dan dilimpahkan ke kejaksaan negeri, dan hanya kejaksaan lah yang bisa mengijinkan pemindahan tersangka dalam keadaan tertentu.

Pemindahan ini dianggap sebagai upaya isolasi dari komunitas dan budaya para tahanan. Dalam kasus ini juga berarti menjauhkan mereka dari hak mereka atas akses ke bantuan hukum, mengingat kesulitan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga bantuan hukum di seluruh Indonesia.

Tantangan dalam advokasi tahanan politik

Melakukan advokasi bagi tahanan politik di West Papua sangat sulit dilakukan karena hal-hal berikut ini:

  • •  Keterbatasan sumber daya bantuan hukum
  • •  Minim transparansi yuridis dan akuntabilitas akibat situasi politik
  • •  Pembela/pengacara HAM memiliki keterbatasan untuk secara bebas melaksanakan tugas mereka
  • •  Kurangnya independensi hakim dalam memutuskan kasus West Papua yang politis
  • •  Kriminalisasi aktivis sebagai cara baru yang digunakan negara untuk menindas kerja advokasi hak-hak sipil dan politik

Keterbatasan sumber daya bantuan hukum:

Akibat dari situasi politik dan geografis, sumber daya bantuan hukum di seluruh wilayah West Papua hanya mampu memberikan bantuan hukum dalam jangkauan yang terbatas. Hanya segelintir lembaga bantuan hukum yang dipercaya oleh para tahanan politik West Papua. Mereka adalah lembaga-lembaga bantuan hukum nonprofit yang sudah memberikan bantuan hukum bagi para aktivis politik selama bertahun-tahun. Hal kedua, karena berada di lokasi yang terpencil, sebagian besar tahanan politik tersebut harus menunggu beberapa hari sejak ditahan sebelum mendapat bantuan hukum dari pengacara mereka. Tergantung pada lokasi, kerapkali para pengacara tersebut perlu melakukan penerbangan untuk mengakses klien mereka. Selain itu, lembaga-lembaga bantuan hukum tersebut hanya memiliki sumber daya dan kapasitas untuk bepergian yang terbatas.

Minim transparansi yuridis dan akuntabilitas karena situasi politik:

Pelanggaran atas hukum acara pidana terjadi pada hampir semua penangkapan yang didokumentasikan oleh PBB. Artinya, seringkali tahanan politik diinterogasi tanpa didampingi oleh pengacara. Aparat juga bisa mempersulit pengacara dengan cara memindah-mindahkan para tahanan (lihat Kotak: Memindahkan Tersangka Makar Meniru Perilaku Kolonial).

Banyak penangkapan dan penahanan diwarnai oleh pelanggaran prosedur, dakwaan yang keliru, perlakuan yang semena-mena, dan penyiksaan. Prosedur yang salah termasuk ketika seorang tersangka tidak mendapatkan pendampingan hukum selama interogasi atau sidang, tidak mendapat surat penangkapa pada waktu penangkapan, atau mengalami penyiksaan. Dalam beberapa kasus, aktivis mengalami beberapa jenis pelanggaran prosedur sekaligus. Terhadap mereka yang sakit atau ditembak, akses terhadap penanganan medis dihalangi. Dalam banyak kasus, polisi atau aparat militer menggunakan kekuatan berlebihan ketika menangkap tahanan politik yang terdokumentasi dalam laporan ini.

Pembela/pengacara HAM memiliki keterbatasan untuk secara bebas melaksanakan tugas mereka:

Dalam beberapa bulan terakhir ini para pembela/pengacara HAM di West Papua mendapatkan ancaman terang-terangan. Pemerintah Indonesia berupaya melakukan kriminalisasi para pengacara/pembela HAM atas keterlibatan mereka dalam advokasi hak-hak sipil dan politik rakyat West Papua. Tindakan yang dialami Veronica Koman, Surya Anta Ginting dan Dandhy Laksono adalah contoh-contoh terakhir. Cara-cara kriminalisasi tersebut adalah upaya pemerintah untuk membatasi hak asasi manusia dan kebebasan sipil di Indonesia, khususnya di West Papua. 

Kurangnya independensi hakim dalam memutuskan kasus West Papua yang politis:

Para pengacara yang mendampingi tahanan politik West Papua mengeluhkan para hakim yang kerap berat sebelah dalam menangani kasus-kasus politik West Papua. Misalnya, seorang hakim di pengadilan Timika membacakan putusan, yang sudah disiapkan sebelumnya, atas kasus Yakonias Womsiwor dan Erichzon Mandobar (para aktivis KNPB) tepat setelah pengacara mereka selesai membacakan pembelaan kedua. Peristiwa tersebut terjadi pada 13 Mei 2019. Juga sudah biasa terjadi dalam kasus-kasus politik West Papua dimana para hakim tidak merujuk ke pembelaan pengacara, kecuali sepatah dua kata saja, dalam pertimbangan putusan mereka.

Kriminalisasi aktivis sebagai cara baru yang digunakan negara untuk menindas kerja advokasi hak-hak sipil dan politik:

Setelah pembebasan lima tahanan politik West Papua pada tahun 2015 dalam periode pertama kepresidenan Presiden Joko Widodo, pasal makar tidak lagi sering digunakan terhadap aktivis West Papua. Lalu ada 5 kasus makar pada tahun 2018, dan pada bulan Agustus dan September tahun ini ada 22 kasus.

Hal ini bukan berarti gangguan yuridis terhadap aktivis damai West Papua telah berhenti. Para aktivis masih menjadi target dari berbagai tuduhan yang bermotivasi politis. Misalnya, Bazoka Logo, seorang aktivis ternama dituduh memalsukan dokumen jati diri, dan aktivis KNPB Sam Lokon dituduh mencuri sepeda motor. Analisis mendalam kini perlu dilakukan terhadap kasus-kasus di luar tuduhan makar atau penghasutan yang biasa digunakan.

Secara umum, situasi yang dipaparkan di atas menimbulkan masalah transparansi yuridis bagi semua tahanan politik di West Papua. Hal ini semakin menyulitkan advokasi bagi tahanan politik di sana. Pemerintah Indonesia telah gagal memenuhi tugas dan kewajibannya untuk menjaga transparansi yuridis di West Papua, terutama dalam kasus-kasus politik. Pengambilan keputusan yang tergesa-gesa, ketidakmampuan untuk menepati prosedur hukum, dan ancaman terhadap para pendamping hukum adalah bukti-bukti tidak netralnya hukum di West Papua. Hal ini akan membuka kesempatan untuk kesalahan dan pelanggaran dalam penanganan tahanan politik.

Memindahkan Tersangka Makar Meniru Perilaku Kolonial*

Oleh Anum Siregar
Tanggal 4 Oktober 2019, Polda Papua memindahkan 7 tahanan kasus makar dari rumah tahanan (rutan) Polda Papua ke rutan Polda Kalimantan Timur (Kaltim). Mereka adalah Buktar** Tabuni, Agus Kossay (ketua Komite Nasional Papua Barat atau KNPB), Fery Kombo, Alexander Gobai, Steven Itlay, Hengki Hilapok, dan Irwanus. Penasehat hukum (PH) para tersangka baru mengetahui pada pagi hari keberangkatan, saat salah seorang penyidik menghubungi dan mengantarkan surat pemberitahuan juga pada hari yang sama. Ketika sehari sebelumnya PH dari Buktar** Tabuni dkk. mengunjungi para tersangka dan bertemu penyidik, tidak ada pemberitaan apapun mengenai rencana pemindahan tersebut.

Perihal Pemindahan Tersangka diatur dalam Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:

“Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri (PN) untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan (KN) negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.”

Pasal ini menegaskan bahwa yang berhak untuk memindahkan tersangka untuk kepentingan persidangan adalah ketua pengadilan negeri atau kejaksaan negeri, tentu saja ketika proses penyidikan di kepolisian telah selesai, hal mana tersangka atau para tersangka dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke kejaksaan untuk menunggu proses persidangan. Adapun penyidik yakni pihak kepolisian tidak diberikan hak oleh KUHAP untuk memindahkan tersangka dengan alasan kepentingan persidangan .

Namun Buktar** Tabuni dkk. dipindahkan pada saat masih berada di tahap penyidikan, yang sebelumnya sudah diperiksa oleh Polda Papua, bahkan sebagian besar dari mereka telah ditahan lebih dari 20 hari dan menjalani perpanjangan 40 hari. Para tersangka belum dilimpahkan ke pihak penuntut umum atau kejaksaan setempat.

Dari segi manajemen penyidikan, terdapat kejanggalan pada Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan nomor: SP.Han/381.g/X/RES.1.24/2019/Ditreskrimun tertanggal 04 Oktober 2019.

Pertama, surat dikeluarkan oleh Ditreskrimun Polda yang tujuan pemindahannya ke rutan Polda yang berbeda atau pada tingkatan provinsi. (Bahwasanya pemindahan dilakukan ke luar provinsi) maka kewenangan untuk memberikan persetujuan seharusnya ada pada Mabes Polri, namun tidak ada surat dari Mabes Polri yang menjadi dasar pemindahan. Pihak Mabes Polri bahkan mengatakan tidak tahu menahu mengenai pemindahan tersebut, yang dipertegas oleh Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Ade Yaya Suryana bahwa kewenangan pemindahan ada pada Mabes.

Kedua, salah satu dasar pertimbangan dari surat tersebut adalah surat Kapolda Papua nomor: R/205/X/RES.1.24/2019/Ditreskrimum tertanggal 03 Oktober 2019 tentang Permohonan Penitipan Tersangka TP Makar. Namun surat tersebut tidak menjelaskan ditujukan kepada siapa: apakah kepada Mahkamah Agung, Kapolri atau kepada Kapolda Kaltim.

Ketiga, tidak ada surat terkait dengan Penetapan dari Mahkamah Agung atau surat dari Kapolri yang menjadi dasar pemindahan. Sama artinya bahwa Kepolisian telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf l UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menegaskan “Dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Kejadian pemindahan para tahanan/narapidana politik Papua setidaknya dimulai terhadap tahanan/narapidana politik peristiwa Wamena tahun 2000. Ketika itu Pendeta Obeth Komba dkk. dituduh makar. Mereka menjalani persidangan di PN Wamena. Setelah menjalani pemidanaan di Lapas Wamena mereka kemudian dipindahkan ke Jayapura tanpa pemberitahuan kepada keluarga. Saat itu ada kekhawatiran bahwa mereka akan dibawa keluar dari Jayapura. Setelah dilakukan komunikasi di antara keluarga, tim PH dan Kementrian Hukum dan HAM, diputuskan bahwa mereka menjalani pemidanaan di Lapas Abepura.

Linus Hiluka dkk., terpidana kasus pembobolan gudang senjata Kodim Wamena tahun 2003, dipindahkan ke Lapas Gunung Sahari Makasar tahun 2004 setelah menjalani sidang di PN Wamena. Mereka kemudian menjalani masa pemidanaan di Makasar. Tahun 2007 Maikel Haselo salah satu rekan Linus Hiluka meninggal dunia, jenazahnya dibawa dari Makasar ke kampungnya di Anjelma Kurima, Yahukimo. Tahun 2009 Linus dkk. dipindahkan di Lapas Nabire dan Lapas Biak. Saat itu Komisi F DPRP mengambil peranan penting dalam pemindahan mereka ke Papua termasuk pemulangan jenazah Maikel Heselo.
Pada Mei 2015 mereka mendapatkan grasi dari presiden Joko Widodo.

Tahun 2004, terkait dengan peristiwa Mile 62-63 di Timika Antonius Wamang dkk., berjumlah 12 orang, ditangkap di Timika. Mereka kemudian diterbangkan ke Jayapura, menjalani pemeriksaan yang langsung dilakukan bersama Tim Mabes Polri di Polda Papua pada hari yang sama. Delapan dari mereka ditetapkan sebagai tersangka dan 4 lainnya dibebaskan. Sehari setelah itu mereka langsung diterbangkan ke Jakarta untuk selanjutnya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Mabes Polri. Tidak ada pemeriksaan selama berhari-hari sebelum mereka dipindahkan ke lokasi yang lain.

Kisah tentang pemindahan para tahanan politik/makar menjelang proses persidangan di lingkup Papua sangat sering terjadi, namun setelah tersangka dan berkas perkaranya dilimpahkan ke penuntut umum/kejaksaan. Seperti yang terjadi pada kasus makar tersangka Areki Wanimbo tahun 2014. Areki Wanimbo, salah satu kepala suku di Lanny Jaya, ditangkap akhir Agustus 2014 di Wamena, lalu menjalani pemeriksaan di Polda Papua di Jayapura kemudian disidangkan di PN Wamena setelah berkas perkaranya diserahkan ke penuntut umum/kejaksaan. Jakub Fabian Skripzky*** ditangkap pada Agustus 2018 di Wamena atau Simon Magal ditangkap Agustus 2018 di Timika, keduanya menjalani pemeriksaan di Polda Papua Jayapura kemudian dipindahkan ke Wamena setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke penuntut umum/kejaksaan. Sekali lagi, semua pemindahan ini berbeda dengan yang dialami oleh Buktar Tabuni** dkk. yang dipindah saat masih menjalani proses penyidikan dan tanpa prosedur yang semestinya.

Terlepas apakah pemindahan dilakukan secara prosedur atau tidak, jelas bahwa pemindahan selalu memiliki dimensi politik yang sangat kuat. Praktik ini sebenarnya telah terjadi pada masa kolonial sebelum tahun 1945, ketika Belanda mengasingkan pejuang kemerdekan Indonesia ke daerah terpencil, misalnya mengasingkan Bung Hatta, Sutan Syahrir, Sayuti Melik dll ke Boven Digul. Ini politik kekuasaan bukan pendekatan hukum. Jika dulu ada tahanan politik yang diasingkan dari Batavia ke Holandia (Papua) kini para tahanan politik diasingkan dari Holandia (Papua) ke ‘banyak tempat’ di Batavia (Indonesia).

Meski terhadap para aktivis politik yang sekarang ada proses hukum yang dilalui, pemindahan yang dilakukan merupakan tindakan pengasingan, penghukuman bahkan pembuangan agar mereka jauh dari komunitasnya, terisolasi dari segala hal yang dapat membuat mereka merasa ‘masih ada’. Dengan berada di tempat yang tidak memiliki isu dominan seperti di Papua maka diharapkan pemberitaan terhadap merekapun menjadi melemah. Sorotan media atau dukungan publik setempat jadi terbatas. Proses hukum terhadap merekapun akan menjadi konsumsi lokal yang biasa-biasa, tidak berada di front page. Padahal bisa saja situasi itu justru memperkuat batin dan pikiran mereka (dan rakyat Papua) untuk terus merekam masa lalu yang kelam dan penuh stigma sebagaimana yang dialami oleh Bung Hatta dkk.

Kebijakan ini tentu saja sangat tidak tepat untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang baik antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua, terlebih untuk memperbaiki situasi yang sangat sulit hari ini, yakni menegakkan hukum secara profesional dan adil serta menghentikan siklus kekerasan untuk merawat perdamaian di Tanah Papua.

* Artikel ini pertama kali muncul di laman Facebook penulis pada tanggal 11 Oktober 2019
** [Sic] Buchtar
*** [Sic] Jakób Fabian Skrzypski

Share

Intimidasi dan Kekerasan terhadap Mahasiswa dan Kelompok Masyarakat Sipil Papua

Laporan di format pdf: PBB Desember 2017 ID

Dalam laporan bersama mengenai situasi hak asasi manusia di Tanah Papua, Orang Papua di Balik Jeruji melaporkan adanya penurunan jumlah tahanan politik orang Papua secara umum.[1] Namun kecenderungan ini tidak menandakan adanya pengurangan insiden kesewenang-wenangan, gangguan dan intimidasi terhadap aktivis Papua dan pendukung mereka di seluruh Indonesia.

Update oleh Orang Papua di Balik Jeruji ini berfokus mengangkat intimidasi yang dialami oleh para mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil Papua yang berada di luar Tanah Papua dalam periode September dan Desember 2017. Laporan ini dikumpulkan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)[2] di Jawa dan Konsulat Komite Nasional Papua Barat (KNPB)[3] di Manado, serta telah diverifikasi oleh para peneliti Orang Papua di Balik Jeruji. Secara keseluruhan kasus-kasus yang diangkat dalam laporan singkat ini mengungkapkan kecenderungan yang mengkuatirkan akan pelanggaran hak sipil dan politik atas kebebasan berekspresi dan berkumpul. Seringnya insiden penangkapan yang sewenang-wenang juga menegaskan tidak adanya penghormatan terhadap hak atas kebebasan bagi mereka yang menyerukan keadilan sosial dan politik di Tanah Papua.

Tujuan dari Update ini adalah untuk menunjukkan adanya pelanggaran yang sistematis terhadap hak-hak orang Papua yang terjadi tidak hanya di Tanah Papua, namun juga di seluruh Indonesia. Dalam beberapa tahun belakangan ini asrama-asrama mahasiswa Papua menjadi target polisi, militer dan preman setempat. Kasus Obby Kogoya, yang terjadi pada waktu polisi mengepung asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta (14-16 Juli 2016), merupakan satu contoh buruk dan mengundang kecaman ratusan kelompok masyarakat sipil Indonesia karena dianggap rasis dan diskriminatif.[4] Orang Papua di Balik Jeruji  yakin ada banyak lagi insiden serupa yang tidak dilaporkan.  karena begitu seringnya kekerasan dan intimidasi yang dialami oleh orang Papua sehingga dianggap menjadi normal dan tidak dilaporkan.

Orang Papua di Balik Jeruji akan terus melaporkan intimidasi semacam ini dengan maksud untuk menambah pemahaman, pendokumentasian dan pengungkapan berbagai bentuk diskriminasi terhadap orang Papua dan para pendukung mereka, serta penindasan terhadap hak-hak sipil dan politik mereka.

Manado, Sulawesi Utara

Pintu masuk (atas) dan halaman (tengah) di asrama Cenderawasih V dengan gambar Bintang Kejora sebelum didatangi polisi pada 19 September 2017; Hiskia Meage, Ketua Konsulat KNPB, dikelilingi polisi, 9 November 2017 (bawah)

Pintu masuk (atas) dan halaman (tengah) di asrama Cenderawasih V dengan gambar Bintang Kejora sebelum didatangi polisi pada 19 September 2017; Hiskia Meage, Ketua Konsulat KNPB, dikelilingi polisi, 9 November 2017 (bawah)

Sekitar pukul 7.30 pagi pada hari Minggu, 17 September 2017, tiga polisi berpakaian sipil mendatangi asrama mahasiswa[5] Papua Kamasan V di Manado, Sulawesi Utara. Menurut laporan, polisi mencari ketua Konsulat KNPB dan kepala asrama, yang saat itu sedang tidak berada di tempat. Karena tidak bertemu dengan orang yang dicari, polisi tersebut lalu mengajak semua penghuni asrama untuk berkumpul dan berfoto bersama. Tidak satupun penghuni asrama menyambut ajakan berfoto tersebut, walaupun polisi menjelaskan bahwa mereka mendapat perintah dari kepala polisi untuk “membangun hubungan baik” dengan orang Dua hari setelah mendatangi asrama Kamasan V, sekitar pukul 10.30 pagi pada tanggal 19 September 2017, lima polisi berpakaian lengkap dengan senjata menerobos masuk dapur asrama Cenderawasih V, asrama mahasiswa Papua yang lain di Manado. Sambil memeriksa isi asrama mereka mengambil foto lambang Bintang Kejora di lokasi. Polisi pergi setelah para mahasiswa protes atas kehadiran mereka yang tiba-tiba.

Sekitar pukul 2.15 siang pada hari yang sama, polisi dalam jumlah yang lebih banyak tiba. Mereka datang dengan tujuh mobil dan enam sepeda motor, bersama mereka juga ada perwira tinggi polisi. Dua puluh lima mahasiswa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi setempat untuk diinterogasi. Mereka dilepaskan hari itu juga.

Pukul 7.30 pagi hari Kamis 9 November 2017, sekitar dua lusin petugas keamanan mendatangi kembali asrama Cenderawasih V. Mereka menuntut agar lambang Bintang Kejora yang ada di asrama dihapus.[6] Para mahasiswa menolak dan karenanya hampir terjadi perkelahian. Polisi berhasil menghapus lambang Bintang Kejora sekitar tengah hari. Tidak lama kemudian, sebelas anggota polisi datang untuk menggantikan kelompok yang pertama dan tinggal di sana hingga pukul 7 malam.

Polisi berpakaian sipil menghapus lambang Bintang Kejora, 9 November 2017 (atas); Polisi mendatangi asrama Cenderawasih V , 16 November 2017 (bawah)

Polisi berpakaian sipil menghapus lambang Bintang Kejora, 9 November 2017 (atas); Polisi mendatangi asrama Cenderawasih V , 16 November 2017 (bawah)

Satu minggu kemudian, pada tanggal 16 November, polisi kembali ke asrama Cenderawasih V untuk berbicara tentang radikalisme. Polisi juga memaksa agar gambar Bintang Kejora dihapus. Lambang itu baru dicat kembali oleh mahasiswa setelah dihapus oleh polisi beberapa hari lalu.

Tomohon, Sulawesi Utara

Pada hari Rabu, 4 Oktober 2017, sekitar pukul 3 sore, delapan polisi berpakaian lengkap dengan helm dan rompi mendatangi Kamasan VIII, asrama mahasiswa Papua di Tomohon, sebuah kota kecil berjarak sekitar 50 km dari Manado. Polisi ingin mengambil foto dari setiap mahasiswa penghuni asrama. Tidak ada satupun yang mau. Setelah polisi pergi para mahasiswa masih merasa takut karena insiden itu.

Bandung, Jawa Barat

Asrama mahasiswa milik pemerintah daerah Mamberamo Tengah di Bandung ini dua kali mendapat kunjungan polisi dan petugas keamanan berpakaian sipil dalam periode September – Desember 2017. Ini bukan kunjungan pertama kali, namun kunjungan-kunjungan sebelumnya tidak pernah dilaporkan.

Pada tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 10 pagi, empat polisi berseragam dan tiga intel berpakaian sipil memasuki asrama tanpa izin dan tanpa surat tugas. Mereka memaksa memeriksa semua ruangan dan meminta data pribadi semua mahasiswa penghuni asrama berikut aktivitas mereka. Insiden berikutnya terjadi pada tanggal 1 November sekitar tengah hari ketika delapan anggota polisi, satu anggota militer dan dua intel sipil memasuki asrama tanpa izin. Mereka menginterogasi setiap mahasiswa, memeriksa kamar tidur dan memaksa memeriksa telepon genggam mereka. Para mahasiswa melaporkan bahwa insiden tersebut membuat mereka merasa takut.

Malang, Jawa Timur

Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) menyelenggarakan seminar 3 hari (3 -5 November 2017) untuk menyambut mahasiswa Papua yang baru tiba di Malang, kota kedua terbesar di Jawa Timur dan terletak sekitar 95 km dari ibukota Surabaya. Seminar yang diselenggarakan oleh IMAPA ini bertujuan memberikan panduan kepada mahasiswa baru, seperti bagaimana beradaptasi di perantauan dan berbagai peluang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. Sekitar pukul 7 malam sejumlah anggota militer datang tanpa diundang ke Villa Holanda, tempat penyelenggaraan seminar.

Pada hari kedua, polisi memaksa pemilik villa untuk menunjukkan surat izin penyelenggaraan acara, padahal tidak ada persyaratan resmi untuk mendapatkan izin polisi bagi penyelenggaraan acara di kediaman pribadi. Karena diancam acara akan dibubarkan, dua orang mahasiswa menyerahkan surat permohonan izin dan keduanya diinterogasi habis-habisan oleh polisi.

Pada tanggal 5 November tujuh anggota polisi, termasuk kepala polisi Malang, muncul pada acara penutupan seminar. Selain kehadiran mereka yang mengintimidasi, polisi juga menanyakan daftar lengkap peserta acara bersama para mahasiswa Papua lainnya yang hadir.

Jember, Jawa Timur

Sekitar pukul 3 sore pada hari Jumat 17 November 2017, lebih dari selusin aparat keamanan menyerbu sebuah rumah kontrakan mahasiswa Papua di Jember. Tiga mahasiswa yang sedang tidur di kamar dibangunkan dan dipukuli serta ruangan mereka digeledah. Satu orang mahasiswa yang berupaya mendokumentasikan insiden pemukulan malah diinterogasi dan dilarang untuk merekam kejadian. Keesokan harinya, para korban dibawa ke kantor polisi Jember. Polisi menjelaskan kepada para mahasiswa yang datang bahwa polisi tidak terlibat dalam peristiwa tersebut, melainkan anggota militer.

Kamar mahasiswa yang digeledah (kiri, tengah); Lutut Edmun Bawor yang bengkak karena dipukuli petugas keamanan (kanan)

Kamar mahasiswa yang digeledah (kiri, tengah); Lutut Edmun Bawor yang bengkak karena dipukuli petugas keamanan (kanan)

Jakarta

sms-(edit)3Pada tanggal 28 November 2017 sejumlah mahasiswa Papua menerima pesan singkat (sms) yang mengancam agar tidak ikut demonstrasi 1 Desember (foto kanan).

* Nama sengaja ditutup untuk melindungi jati diri 

Two plainclothes police officers came to Jayawijaya West Papuan student dormitory - 15 Dec.2017

Dua polisi berpakaian sipil mendatangi asrama mahasiswa Jayawijaya di Jakarta Timur.

Pada tanggal 15 Desember 2017 dua polisi berpakaian sipil mendatangi asrama mahasiswa Jayawijaya di Jakarta Timur. Mereka menanyakan keberadaan ketua AMP Jakarta (foto paling kanan).

Laporan di format pdf: PBB Desember 2017 ID

 [1] Human Rights in West Papua 2017, http://www.humanrightspapua.org/images/docs/HumanRightsPapua2017-ICP.pdf

[2] Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) adalah organisasi massa cinta damai yang didirikan pada 27 Juli 1998 oleh para mahasiswa Papua di Jawa dan Bali. Tujuan utama organisasi ini adalah menegakkan hak Bangsa Papua atas penentuan nasib sendiri. Organisasi ini menggalang protes massal secara rutin di seluruh Jawa dan Bali pada hari-hari penting bagi Bangsa Papua. Mereka menjadi korban intimidasi dan penangkapan massal oleh karenanya.

[3] KNPB Konsulat Indonesia adalah cabang organisasi massa KNPB berbasis di Manado, Sulawesi, didirikan pada 26 Maret 2016. Mereka menggalang protes dan bentuk ekspresi lainnya secara damai untuk menegakkan hak penentuan nasib sendiri pada tanggal-tanggal bersejarah bagi Bangsa Papua. Mereka menjadi korban intimidasi dan penangkapan massal oleh karenanya.

[4] “Court Ruling Criticised as Racist by Rights Activists” http://www.papuansbehindbars.org/?p=3666

[5] Asrama mahasiswa daerah banyak dijumpai di dekat kampus perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Asrama adalah sarana tempat tinggal yang terjangkau bagi mahasiswa di rantau. Beberapa asrama dibiayai oleh pemerintah daerah, ada juga yang dikelola swasta.

Share

Indonesia: Hentikan Impunitas dan Penangkapan Sewenang-wenang di Papua

cover-ID.thumbSebuah laporan terbaru oleh Papuans Behind Bars mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan tindakan penangkapan sewenang-wenang untuk membungkam protes di Papua oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2015, dan meminta pemerintah Indonesia untuk menjawab situasi impunitas yang terus berlanjut, kekerasan Negara dan meningkatnya tindakan penangkapan sewenang-wenang di Papua.

Laporan 28 halaman berjudul Papuan Behind Bars 2015 “Aksi Protes Makin Meninggi, Penangkapan Makin Meningkat: Melihat Situasi di Papua 2015” memperlihatkan bagaimana kebebasan berekspresi dan berkumpul di wilayah ini tetap sangat terbatas, meskipun telah terjadi pembebasan lima narapidana politik yang telah ditahan selama puluhan tahun pada bulan Mei 2015, dan jaminan Presiden Joko Widodo untuk membuka wilayah Papua untuk jurnalis asing.

Berdasarkan data dan testimoni yang dikumpulkan dan diverifikasi oleh Papuan Behind Bars, laporan ini menunjukkan bahwa 1083 orang Papua telah ditangkap secara sewenang- wenang di seluruh Indonesia pada tahun 2015. Ini merupakan jumlah tertinggi penangkapan sewenang-wenang yang didokumentasikan dalam satu tahun melalui pendokumentasian komprehensif yang kami lakukan sejak tahun 2012. Sebanyak 80% dari mereka yang ditahan telah ditangkap karena berpartisipasi atau merencanakan demonstrasi secara damai.

Laporan ini menunjukkan adanya perubahan pola tuduhan. Dalam perkembangan yang positif, penggunaan tuduhan melakukan tindakan makar berdasarkan Pasal 106 KUHP Indonesia terhadap para tahanan politik menurun secara signifikan dan penggunaan UU Darurat kontroversial 12/1951 berhenti sama sekali. Namun, penggunaan tuduhan penghasutan berdasarkan Pasal 160 KUHP Indonesia telah meningkat.

Laporan itu juga menunjukkan bahwa, meskipun jumlah kasus penyiksaan dalam tahanan pada proses penangkapan dan penahanan menurun secara signifikan, namun tindak penyiksaan di luar proses penahanan tetap sering terjadi. Laporan ini juga membuktikan bahwa perlakuan buruk terhadap tahanan terus meningkat. Pada 2015, tercatat 690 kasus perlakuan buruk terhadap tahanan, empat kali lebih banyak dari tahun 2014. Kesaksian dari narapidana politik menyoroti keprihatinan mereka karena kunjungan oleh keluarga kerap ditolak, terus menerus di bawah pengawasan serta kurangnya akses atas perawatan medis.

Selain itu, laporan memaparkan kekerasan negara yang sedang berlangsung dan impunitas pada aparat keamanan negara. Setidaknya 11 orang tewas akibat kekerasan negara di Papua pada tahun 2015. Budaya impunitas tetap tertanam di antara pasukan keamanan, pelaku penembakan yang mematikan kepada empat remaja di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, pada bulan Desember 2014, dan masih belum diproses secara hukum.

Publikasi laporan muncul pada saat aktor nasional, regional dan internasional nasional menyuarakan kekhawatiran atas pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.

Masalah serius pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penangkapan sewenang-wenang, eksekusi, dan penyiksaan di Papua diangkat dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Juni 2016 oleh delegasi pemerintah dari Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Kedua delegasi mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Pemerintah Indonesia bekerja sama untuk memfasilitasi kunjungan David Kaye, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi agar berkunjung ke Papua.

Ini merupakan gaung dari janji2 yg dibuat pemerintah indonesia sewaktu sessi UPR sebelumnya di 2012; janji-janji yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Catatan hak asasi manusia di Indonesia akan dilaporkan lagi di bawah sorotan internasional untuk UPR negara pada tahun 2017. Laporan Papuan Behind Bars 2015 menyerukan Indonesia untuk “Memberikan izin untuk akses bebas dan tak terbatas untuk semua Pelapor Khusus PBB yang ingin mengunjungi dan melaporkan kondisi Papua.” Menjelang UPR 2017, para penulis laporan ini juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan yang berarti sejalan dengan komitmen hak asasi manusia internasional untuk mengakhiri penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan kepada tahanan, serta untuk mengatasi impunitas yang sedang berlangsung di dalam institusi keamanan.

Laporan lengkap dapat diakses dari sini: 2015 Aksi Protes Makin Meninggi

Share