Unduh versi pdf di sini: PBB Jan 2018 – Oct2019 ID.pdf
Diterbitkan pada 20 November 2019

Ringkasan

Banyak penangkapan politik yang terjadi sepanjang tahun 2018 dan 2019 akibat dari usaha aparat keamanan Indonesia untuk menekan aksi-aksi politik di West Papua dan Indonesia. Khususnya, pasal makar telah digunakan dalam tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika menangkap aktivis politik sepanjang Agustus dan September tahun ini, sebagai respon terhadap peningkatan dukungan yang nyata atas perjuangan penentuan nasib sendiri West Papua di seluruh Indonesia. Baik pembela hak asasi manusia (HAM) lokal maupun asing juga mengalami tekanan yang serupa.

Orang Papua di Balik Jeruji (Papuan Behind Bars/PBB) mendokumentasikan dan mengidentifikasi tahanan/narapidana politik guna memberikan sorotan terhadap kasus-kasus mereka, serta memantau peradilan yang mandiri dan bebas. Orang-orang yang terlibat dalam pengumpulan data adalah para pengacara nonprofit, lembaga bantuan hukum mandiri di West Papua yang memberikan bantuan hukum kepada para tahanan politik, serta para pembela HAM dan aktivis. Mereka berkolaborasi hingga mendapatkan data yang akurat tentang tahanan/narapidana. PBB juga menganalisis konsistensi antara data yang dikumpulkan dengan pemberitaan di media. Akan tetapi, sebagian besar dari kasus-kasus ini tidak terliput di media.

Tahanan dan narapidana politik periode Januari 2018 hingga Oktober 2019

Secara total, sejak Januari 2018 hingga Oktober 2019 terdapat 99 tahanan/narapidana politik West Papua.

Pada 2018, PBB mendokumentasikan 26 tahanan politik yang ditahan di West Papua: 25 orang West Papua dan satu orang berkewarganegaraan Polandia. Mayoritas dari tahanan politik Papua tersebut dikenakan pasal kepemilikan senjata, meski terdapat dua di antaranya yang dikenakan pasal makar. Sebagian dari tahanan ini sudah dibebaskan atau akan dibebaskan pada akhir tahun ini atau awal tahun 2020.

Untuk pertama kalinya, terdapat seorang WNA ditahan di dalam penjara West Papua. Polisi menangkap seorang WNA Polandia, Jakób Skrzypski, pada Agustus 2018 karena ‘melakukan aktivitas jurnalistik’ meski nantinya atas dugaan pertemuan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Ia diadili atas makar akibat percakapan beberapa baris di Facebook Messenger dengan seorang mahasiswa Papua, yang juga diadili atas makar bersama dengannya, mengenai senjata api. Tuan Skrzypski membantah seluruh tuduhan dan mengajukan banding atas kasusnya namun ditolak. Saat ini ia sedang menjalani lima tahun masa tahanannya di penjara Wamena.

Pada 2019, terjadi peningkatan tajam  jumlah tahanan/narapidana politik West Papua. PBB mengidentifikasi sekitar 77 tahanan politik baru yang berkaitan dengan West Papua tahun ini. Sebagian besar dari tahanan ini ditangkap atas keterlibatannya dalam demonstrasi sipil besar-besaran sepanjang Agustus dan September. Sebagian besar dari mereka ditangkap atas tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan partisipasi mereka dalam aksi, yang berubah menjadi kekerasan di beberapa tempat. Sebagian ditahan atas makar dan lainnya dikriminalisasi karena turut menyebarluaskan aksi-aksi ini di media.

Kasus makar

Terdapat peningkatan yang signifikan atas penggunaan pasal makar pada 2019: 22 kasus dibandingkan 5 pada 2018. Dari total 27 kasus makar sepanjang 2018 dan 2019, 25 orang di antaranya ditangkap karena turut menjadi bagian dari perkumpulan damai dan demonstrasi politik. Tiga tersangka makar pada 2018 ditangkap ketika sedang melakukan acara adat ‘bakar batu’ dan ibadah di kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Timika. Sedangkan, 22 tersangka makar pada 2019 ditangkap karena turut berpartisipasi dalam demonstrasi politik sepanjang periode Agustus-September. Hal ini menunjukkan bahwa aparat keamanan Indonesia menggunakan pasal makar untuk membungkam ekspresi politik bebas, sebuah hak yang dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia.

Para anggota dari organisasi-organisasi hak politik seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) adalah target dari pasal makar karena mereka menyuarakan hak orang West Papua atas penentuan nasib sendiri. Dari 22 tahanan yang dikenakan pasal makar pada 2019 di antaranya adalah Agus Kossay, Ketua Umum KNPB, dan tokoh kunci lain dari gerakan non-kekerasan, Buchtar Tabuni dan Steven Itlay. Lainnya meliputi pimpinan mahasiswa Fery Gombo dan Aleksander Gobai, serta Surya Anta Ginting, juru bicara FRI-WP.

Pemindahan tahanan politik

Pada 4 Oktober, polisi memindahkan tujuh dari delapan tahanan politik yang dikenakan makar di Jayapura, ke tahanan polisi di Kalimantan Timur. Para pengacara dari ketujuh tahanan politik ini menyatakan bahwa pemindahan tersebut melanggar hukum karena melanggar Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan ini mengatur bahwa tersangka hanya bisa dipindahkan setelah proses investigasi dirampungkan dan dilimpahkan ke kejaksaan negeri, dan hanya kejaksaan lah yang bisa mengijinkan pemindahan tersangka dalam keadaan tertentu.

Pemindahan ini dianggap sebagai upaya isolasi dari komunitas dan budaya para tahanan. Dalam kasus ini juga berarti menjauhkan mereka dari hak mereka atas akses ke bantuan hukum, mengingat kesulitan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga bantuan hukum di seluruh Indonesia.

Tantangan dalam advokasi tahanan politik

Melakukan advokasi bagi tahanan politik di West Papua sangat sulit dilakukan karena hal-hal berikut ini:

• •  Keterbatasan sumber daya bantuan hukum
• •  Minim transparansi yuridis dan akuntabilitas akibat situasi politik
• •  Pembela/pengacara HAM memiliki keterbatasan untuk secara bebas melaksanakan tugas mereka
• •  Kurangnya independensi hakim dalam memutuskan kasus West Papua yang politis
• •  Kriminalisasi aktivis sebagai cara baru yang digunakan negara untuk menindas kerja advokasi hak-hak sipil dan politik

Keterbatasan sumber daya bantuan hukum:

Akibat dari situasi politik dan geografis, sumber daya bantuan hukum di seluruh wilayah West Papua hanya mampu memberikan bantuan hukum dalam jangkauan yang terbatas. Hanya segelintir lembaga bantuan hukum yang dipercaya oleh para tahanan politik West Papua. Mereka adalah lembaga-lembaga bantuan hukum nonprofit yang sudah memberikan bantuan hukum bagi para aktivis politik selama bertahun-tahun. Hal kedua, karena berada di lokasi yang terpencil, sebagian besar tahanan politik tersebut harus menunggu beberapa hari sejak ditahan sebelum mendapat bantuan hukum dari pengacara mereka. Tergantung pada lokasi, kerapkali para pengacara tersebut perlu melakukan penerbangan untuk mengakses klien mereka. Selain itu, lembaga-lembaga bantuan hukum tersebut hanya memiliki sumber daya dan kapasitas untuk bepergian yang terbatas.

Minim transparansi yuridis dan akuntabilitas karena situasi politik:

Pelanggaran atas hukum acara pidana terjadi pada hampir semua penangkapan yang didokumentasikan oleh PBB. Artinya, seringkali tahanan politik diinterogasi tanpa didampingi oleh pengacara. Aparat juga bisa mempersulit pengacara dengan cara memindah-mindahkan para tahanan (lihat Kotak: Memindahkan Tersangka Makar Meniru Perilaku Kolonial).

Banyak penangkapan dan penahanan diwarnai oleh pelanggaran prosedur, dakwaan yang keliru, perlakuan yang semena-mena, dan penyiksaan. Prosedur yang salah termasuk ketika seorang tersangka tidak mendapatkan pendampingan hukum selama interogasi atau sidang, tidak mendapat surat penangkapa pada waktu penangkapan, atau mengalami penyiksaan. Dalam beberapa kasus, aktivis mengalami beberapa jenis pelanggaran prosedur sekaligus. Terhadap mereka yang sakit atau ditembak, akses terhadap penanganan medis dihalangi. Dalam banyak kasus, polisi atau aparat militer menggunakan kekuatan berlebihan ketika menangkap tahanan politik yang terdokumentasi dalam laporan ini.

Pembela/pengacara HAM memiliki keterbatasan untuk secara bebas melaksanakan tugas mereka:

Dalam beberapa bulan terakhir ini para pembela/pengacara HAM di West Papua mendapatkan ancaman terang-terangan. Pemerintah Indonesia berupaya melakukan kriminalisasi para pengacara/pembela HAM atas keterlibatan mereka dalam advokasi hak-hak sipil dan politik rakyat West Papua. Tindakan yang dialami Veronica Koman, Surya Anta Ginting dan Dandhy Laksono adalah contoh-contoh terakhir. Cara-cara kriminalisasi tersebut adalah upaya pemerintah untuk membatasi hak asasi manusia dan kebebasan sipil di Indonesia, khususnya di West Papua. 

Kurangnya independensi hakim dalam memutuskan kasus West Papua yang politis:

Para pengacara yang mendampingi tahanan politik West Papua mengeluhkan para hakim yang kerap berat sebelah dalam menangani kasus-kasus politik West Papua. Misalnya, seorang hakim di pengadilan Timika membacakan putusan, yang sudah disiapkan sebelumnya, atas kasus Yakonias Womsiwor dan Erichzon Mandobar (para aktivis KNPB) tepat setelah pengacara mereka selesai membacakan pembelaan kedua. Peristiwa tersebut terjadi pada 13 Mei 2019. Juga sudah biasa terjadi dalam kasus-kasus politik West Papua dimana para hakim tidak merujuk ke pembelaan pengacara, kecuali sepatah dua kata saja, dalam pertimbangan putusan mereka.

Kriminalisasi aktivis sebagai cara baru yang digunakan negara untuk menindas kerja advokasi hak-hak sipil dan politik:

Setelah pembebasan lima tahanan politik West Papua pada tahun 2015 dalam periode pertama kepresidenan Presiden Joko Widodo, pasal makar tidak lagi sering digunakan terhadap aktivis West Papua. Lalu ada 5 kasus makar pada tahun 2018, dan pada bulan Agustus dan September tahun ini ada 22 kasus.

Hal ini bukan berarti gangguan yuridis terhadap aktivis damai West Papua telah berhenti. Para aktivis masih menjadi target dari berbagai tuduhan yang bermotivasi politis. Misalnya, Bazoka Logo, seorang aktivis ternama dituduh memalsukan dokumen jati diri, dan aktivis KNPB Sam Lokon dituduh mencuri sepeda motor. Analisis mendalam kini perlu dilakukan terhadap kasus-kasus di luar tuduhan makar atau penghasutan yang biasa digunakan.

Secara umum, situasi yang dipaparkan di atas menimbulkan masalah transparansi yuridis bagi semua tahanan politik di West Papua. Hal ini semakin menyulitkan advokasi bagi tahanan politik di sana. Pemerintah Indonesia telah gagal memenuhi tugas dan kewajibannya untuk menjaga transparansi yuridis di West Papua, terutama dalam kasus-kasus politik. Pengambilan keputusan yang tergesa-gesa, ketidakmampuan untuk menepati prosedur hukum, dan ancaman terhadap para pendamping hukum adalah bukti-bukti tidak netralnya hukum di West Papua. Hal ini akan membuka kesempatan untuk kesalahan dan pelanggaran dalam penanganan tahanan politik.